Setop Pelecehan Seksual dalam Politik

Sabtu , 31 Oktober 2020 | 14:27
Setop Pelecehan Seksual dalam Politik
Sumber Foto dok/ist
Nur Setia Alam Prawiranegara

PANDEMI Covid-19 belum berakhir namun agenda nasional harus tetap berjalan. Salah satunya Pilkada Serentak di 270 daerah di Indonesia yang dimulai akhir Agustus hingga Desember 2020 nanti.

Namun betapa terkejutnya kita pada akhir Oktober 2020 terjadi pelecehan seksual dari sejumlah pihak terhadap salah satu calon wakil walikota Tangerang Selatan. Pelecehan seksual itu dilakukan sejumlah pihak.

Terkait hal itu maka semua pihak seharusnya bertindak cerdas dalam berpolitik. Jangan menjegal calon dengan cara yang tidak profesional apalagi menyerang secara pribadi dengan cara misoginis atau melakukan pelecehan seksual terutama melalui media sosial.

Karena hal tersebut tidak hanya melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelecehan seksual akan tetapi termasuk juga pelanggaran Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan mendistribusikan secara sengaja kepada pihak publik.

Politik itu ibarat mata uang antara seni dan kekuasaan. Politik adalah juga proses untuk menggapai suatu kekuasaan bagi yang ingin menjadi pemimpin di suatu wilayah tertentu tetapi untuk memperolehnya membutuhkan seni agar terlihat apik dan menarik baik bagi para pemilih maupun lawannya.

Namun, untuk sampai kepada tujuan kekuasaan politik tersebut dibutuhkan proses yang harus dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku sehingga bisa tetap menjadi penggunaan kekuasaan yang konstitusional dan bermartabat.

Indonesian Feminist Lawyers Club sangat menginginkan adanya pimpinan daerah dari kaum perempuan karena sebagai aset besar milik bangsa yang harus didorong maju, bukan hanya kuantitas, melainkan juga kualitasnya. Dengan tujuan mengusung adanya kesetaraan gender. Oleh karena itu sudah saatnya perempuan berpartisipasi aktif membangun bangsa dan negara melalui jalur politik.

Mengapa demikian? Karena sebagai pemimpin dapat menyampaikan aspirasi serta kepentingan perempuan yang selama ini dianggap kurang penerapan dan pelaksanaannya apalagi saat ini RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tertunda dengan alasan sulit untuk dibahas.

Hal ini dapat dilihat bagaimana RUU PKS ini disebut sementara kalangan sangat sulit. Benarkah demikian? Faktanya, ada yang tidak memahami atas perbuatannya diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu calon pimpinan daerah dengan cara “Misogini” melalui media sosial.

Misogini adalah suatu cara berupa kebencian atau tidak suka terhadap perempuan yang diwujudkan dengan diskriminasi seksual, fitnah perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan objektifikasi seksual perempuan serta “Pelecehan Seksual”.  Bahkan melalui media sosial serta menyebarkan foto milik pribadi dan menuliskan kalimat berupa ujaran kebencian agar dibaca oleh publik.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan adalah benar. Karena untuk menegakkan kebenaran, bukan semata-mata untuk melakukan pembelaan kampanye karena dia sebagai calon tetapi dia menyadari sebagai aktivis perempuan atas perbuatan seperti ini tidak hanya akan terjadi saat kampanye tetapi dalam kehidupan di masyarakat seperti sering diulas Komnas Perempuan mengenai tingkat kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terus meningkat tiap tahun.

Foto merupakan suatu hasil dari kekayaan intelektual dan ekspresi personal berupa citra terhadap suatu objek yang bernilai seni, membidik suatu objek gambar bukan tanpa batasan.  Pemberitaan dan penggunaan foto pun oleh pihak tertentu tidak boleh dilakukan secara sembarangan.

Karena terdapat hak cipta yang dimiliki oleh si pemilik foto dan foto yang hendak digunakan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum maka jika tetap dilakukan diduga telah melanggar antara lain:

1.Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai berikut:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

2.Pasal 27 junto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar.” (Nur Setia Alam Prawiranegara)

Penulis adalah Ketua Indonesian Feminist Lawyers Club.

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load