Komunisme Bukan Jalan Menuju Kemakmuran Rakyat

Selasa , 27 Oktober 2020 | 19:00
Komunisme Bukan Jalan Menuju Kemakmuran Rakyat
Sumber Foto RMOLJatim
Ilustrasi

Oleh Taufik Darusman

Pada 1961, ketika saya berusia 12 tahun, ayah saya, seorang diplomat karir, ditugaskan di KBRI Beograd, (ketika itu) Yugoslavia. Di bawah tangan besi Josip Broz Tito, Yugoslavia menganut paham komunisme namun tidak berafiliasi kepada Uni Soviet maupun China. Posisi ini berarti negeri ini berada di luar apa yang dikenal sebagai Tirai Besi, dan memiliki cukup wibawa untuk memprakarsai, pada 1961, Gerakan Non-Blok (GNB) bersama Presiden Soekarno dan beberapa pemimpin Asia dan Afrika.

Saya tidak berpretensi menguasai seluk-beluk komunisme sebagai sebuah paham. Yang pasti, seperti saya sehari-hari saksikan sendiri di Yugoslavia dan kemudian hari di Uni Soviet, komunisme bukanlah jalan bagi suatu negara mana pun untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya.

Selama enam tahun di Yugoslavia (1961-1967), setiap musim panas kami sekeluarga berlibur ke salah satu negara tetangga non-komunis, yaitu Austria, Italia dan Yunani. Saya menyaksikan sendiri betapa ketinggalannya Yugoslavia dari mereka – dalam segala bidang. Orang Yugoslavia tidak kalah cerdas, rajin maupun inovatif dibandingkan dengan para tetangganya. Yang menghambat kemajuan mereka, tampaknya, adalah sistem pemerintahannya yang berbasis komunisme – suatu sistem yang memasung kreatifitas dan kewirausahawan.

Tidak mengherankan bahwa tak lama setelah Tito wafat, pada usia 88 tahun (1980), rakyatnya memilih untuk pecah kongsi menjadi beberapa negara independen yang bebas dari komunisme. Cukup sudah, menurut anggapan mereka, hidup dengan sebuah ideologi yang tidak menghasilkan kesejahteraan yang berarti. 

Pada pertengahan 1970an ayah menjabat sebagai duta besar di Moskow (Uni Soviet) dan saya beberapa kali mengunjungi negara itu, bahkan sempat ke pusat teknologinya yang megah di Irkuts. (Letaknya demikian jauh di bagian timur sehingga koridor waktunya sama dengan Indonesia.) Ketika itu saya berkuliah dan bekerja di Negeri Belanda. Setiap musim panas saya terbang sekitar dua jam dari Schiphol (Amsterdam) dan mendarat di Moskow. Saya menyaksikan betapa tajamnya kontras tingkat kemakmuran antara kedua kota itu.

Pemandangan ibu-ibu, bahkan bapak-bapak, mengantri untuk membeli sembako, terutama roti, sangat jamak di Moskow. (Ini mengingatkan saya pada antrian minyak tanah di Indonesia pada awal 1960an.) Di jalan-jalan raya yang tampak hanya mobil-mobil buatan Soviet yang desiannya tidak menarik dan merek Fiat versi negara itu. Kalau ada merek lain, itu hanya milik kedutaan asing.

Tapi jangan salah, ayah mengingatkan saya, bangsa Soviet bukanlah tidak cerdas. Mereka adalah salah satu dari sedikit negara (ketika itu) yang memiliki bom atom, dan lebih dahulu dari AS dalam meluncurkan satelit dan mengorbitkan astronaut (atau kosmonaut, istilah Soviet) ke ruang angkasa. Dan tidak kalah penting, mungkin, negara itu memiliki grandmaster catur terbanyak di dunia. 

Kalau ada yang menganggap komunisme menghapus kelas masyarakat yang berbeda-beda, pikirlah kembali: di Uni Soviet, para pemimpin partai memiliki akses ke toko-toko khusus untuk membeli barang-barang luar negeri, dan beberapa ruas jalan di dalam kota hanya boleh dilewati elit penguasa. Mereka juga mendapatkan perawatan kesehatan yang jauh lebih baik ketimbang yang dinikmati warga biasa, dan memiliki vila-vila mewah (dacha) di luar Moskow.

Label

Sebagai catatan, Rusia, bahkan China pun secara praktis sudah mencampakkan komunisme. Dewasa ini kedua negara tersebut dapat dikatakan hanya berpura-pura menganutnya dan berbasa-basi saja menyanjung sistem tersebut. Kedua negara itu, demikian juga benteng-benteng komunisme kelas teri seperti Kuba dan Korea Utara, menggunakan komunisme sebagai suatu “label” atau identitas saja yang dianggap akan membedakan mereka dari apa yang dikenal sebagai negara-negara kapitalis seperti AS, Inggris atau Perancis.

Pada 1990, atas undangan kedubes Uni Soviet di Jakarta saya diundang ke Moskow dan Leningrad (dulu St. Peterburg dan kini kembali bernama itu) untuk menyaksikan hasil dari glasnost (keterbukaan) dan perestroika (restrukturisasi ekonomi), anjungan reformasi kembar yang diprakarsai Mikhail Gorbachev. Ketika itu komunisme masih merupakan identitas politik negara itu, namun peranan sektor swasta, sesuatu yang merupakan pantangan dalam sistem komunisme yang menekankan perencanaan pusat (central planning), mulai memegang peranan. Saya merasakan semangat dan gairah baru dalam jiwa orang Soviet – mereka tampak lebih gembira, sehat dan bergairah. 

20 Tahun kemudian, pada 2010, saya diajak Ketua DPD (ketika itu) Irman Gusman turut serta dalam rombongannya melakukan kunjungan resmi ke Moskow. (Ketika itu Uni Soviet sudah pecah menjadi beberapa negara independen dan berubah namanya menjadi Rusia.) Saya hampir tidak mengenali lagi Moskow. Hampir di setiap sudut kota itu terdapat gerai KFC dan McDonald’s, belum lagi mobil-mobil mewah yang parkir di hotel-hotel berbintang yang dikelola oleh Hilton dan Marriott.

Oligarki

Kita boleh  berdebat panjang-lebar apakah itu semua indikasi dari kemajuan suatu negara. Yang jelas, komunisme mengalami penolakan di Rusia dan telah menjadi formalisme semata. Yang  berlaku sekarang adalah sistem oligarki di mana para anggotanya terdiri atas miliarder dolar berkat privatisasi BUMN secara besar-besaran pada 1990an. Dan para fanatik sepakbola tentunya ingat bahwa klub ternama Inggris, Chelsea FC, dimiliki oleh Roman Abramovich, salah satu dari sekian banyak miliarder Rusia yang memiliki properti kelas wahid di London.

Maka ketika beberapa waktu lalu kita menyaksikan maraknya gonjang-ganjing mengenai bahaya Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan ideologi komunismenya, saya menjadi terheran-heran. Apakah masyarakat kita dianggap sedemikian dungu sehingga dikuatirkanakan terdorong untuk merangkul suatu ideologi yang sudah bangkrut, usang dan diberangus oleh kita 50 tahun lalu? Ironisnya pula, dikatakan bahwa komunisme sudah menyusup di kalangan pemerintah, yang pada saat yang sama dituduh menganut paham neo-liberal.

Kepada mereka yang bermimpi komunisme membuat suatu masyarakat makmur dan sejahtera, tunjukkanlah negara mana yang masih benar-benar menganut paham tersebut. Semua negara komunis di Eropa Timur mencapai kemakmuran hanya setelah Tira Besi runtuh pada awal 1990an. Dan mereka yang berusaha menakut-nakuti masyarakat akan bahaya laten komunisme, ketahuilah bahwa kita kini sudah jauh lebih cerdas ketimbang beberapa dekade yang lalu. Mengangkat bahaya komunisme ke permukaan ibarat mengisahkan suatu lelucon politik yang menghina tingkat kecerdasan suatu bangsa.

Penulis adalah wartawan senior berkedudukan di Tangerang.

 



Sumber Berita: Taufik Darusman
KOMENTAR

End of content

No more pages to load