Pompeo, Indonesia Ingin LCS Yang Teduh

Senin , 26 Oktober 2020 | 14:15
Pompeo, Indonesia Ingin LCS Yang Teduh
Sumber Foto : Istimewa
Peta Laut China Selatan
POPULER

KERAJAAN Romawi runtuh karena kebesarannya. Apakah China dan Amerika Serikat, akan bernasib sama dengan titik balik di Laut China Selatan (LCS)?

China sebagai penantang AS, mengklaim sekitar 80 persen LCS sebagai wilayahnya. China mendasarkan klaimnya dengan membuat peta laut   “sembilan garis putus-putus ” (nine-dash line).

Lokasinya membentang hampir 2.000 kilometer dari daratan China hingga beberapa ratus kilometer dari Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Garis ini dibuat sepihak tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Empat tahun lalu, Mahkamah Arbitrase PBB di pengadilan internasional di Den Haag, Belanda menyatakan China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut China Selatan. Tidak ada bukti sejarah bahwa  China menguasai dan mengendalikan sumberdaya eksklusif  di LCS.

Keputusan itu sesuai dengan keberatan Pilipina yang menyatakan China telah mencampuri dan mereklamasi wilayahnya untuk membangun pulau buatan.

China menolak keputusan tersebut dan malah membangun fasilitas militer, tempat penyimpanan peluru kendali, radar dan komunikasi di tiga gugusan karang Kepulauan Spratly. Selain Spratly, China juga mengklaim Kepulauan Paracel.

Amerika Serikat, Jepang dan  Korea Selatan khawatir pembangunan tersebut serta klaim China akan membatasi kebebasan berlayar di LCS.

Atas dasar itu AS membentuk the Quadrilateral Security Dialogue (QUAD)  pada 2007 dengan Jepang, Amerika Serikat, India, dan Australia sebagai anggota.

QUAD menaungi  pertemuan petinggi negara dalam membahas masalah keamanan regional dan sebagai dasar untuk latihan angkatan darat dan angkatan laut. Setahun kemudian kerjasama QUAD terhenti setelah Australia menarik diri. Australia ikut lagi pada 2020.

QUAD diprakarsai PM Shinzo Abe, yang ingin menyatukan Lautan Pasifik dan Samudera India atau Indo-Pasifik. Namun penggantinya Yoshihide Suga menegaskan QUAD tidak akan menjadi organisasi pertahanan melainkan  semacam forum konsultasi dua bulan sekali.

Tidak cukup QUAD saja, Washington juga mencoba membangun aliansi dengan negara-negara Asean yang wilayahnya berhampiran dengan LCS. Mereka diupayakan mejadi proxy melawan China.

Sama Khawatir Beda Tujuan

Indonesia juga terkena imbas dari peta yang dibuat berdasarkan kekuasaan kaisar Ming tersebut. Setidaknya 83.000 kilometer persegi atau 30 persen dari luas laut Indonesia di Kepulauan Natuna berpeluang  diambil alih China.

Sekalipun Indonesia bukan claimant terhadap dash-line tetapi kasus Natuna menjadi pintu bagi Amerika Serikat untuk mengajak bekerjasama membendung pengaruh China.

Faktor lain, Indonesia merupakan sekutu dekat AS yang mengadopsi pengelolaan ekonomi-keuangan  liberal, strategi pembangunan  berorientasi pertumbuhan yang sejalan dengan kepentingan Barat.

Belakangan juga disebut sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah AS dan Indonesia.   

Apakah Indonesia bersedia mengikuti keinginan Washington? Penolakan untuk mengizinkan pesawat mata-mata P-8 Orion untuk mengisi bahan bakar di Indonesia, merupakan pertanda kedua negara mempunyai persamaan tetapi berbeda dalam menyelesaikan masalah.

Sebagaimana dikatakan Menlu Retno Marsudi, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine-dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok sebab tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama Unclos 1982. 

Unclos merupakan kepanjangan dari                                United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Unclos merupakan persetujuan yang dihasilkan daro Konferensi Hukum Laut PBB yang berlangsung diantara tahun 1973-1982. China pun menjadi peserta Unclos namun mendahulukan kemauannya sendiri.

AS juga menggunakan Unclos dalam melihat permasalahan di LCS. Menekankan kepada kebebasan berlayar serta menolak dominasi terhadap LCS. Dalam kaitan ini, pemerintah Indonesia hendaknya tidak lupa dengan  peristiwa 3 Juli 2003 ketika kapal induk Carl Vinson,  satu kapal fregat dan dua kapal perusak melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di perairan Bawean dan diantara pulau Madura dengan Kangean.

Dua F-16, buatan General Dynamics, yang dibeli dari AS dihadang lima pesawat F-18 Hornet yang diluncurkan dari kapal induk. Kelima Hornet selain mengusir juga mengunci dan bersiap melepaskan rudal. Kasus ini menunjukkan AS tidak menghormati wilayah udara ALKI.

Upaya AS menggalang kekuatan di LCS khususnya dan  Indo-Pasifik pada umumnya merupakan bagian menghadang  perkembangan China. Bila sebelumnya mencakup aspek ekonomi dan perdagangan. Kini meluas pada rencana melarang perusahaan jasa keuangan menyimpan dananya di perusahaan China.

Tidak cukup itu saja. Para pejabat juga mulai mengingatkan bahaya ideologi komunis dan partai Komunis China. Disamping menyelidiki kembali spionase yang terkait dengan China, serta kemungkinan kembali mengakuiTaiwan.

Jadi pada hakekatnya, segala cara dilakukan agar  dominasinya tidak terganggu. Termasuk dengan upaya pembendungan ala Perang Dingin, sementara China memperluas ruang- pengaruh melalui ekonomi dan perdagangan, seperti program One Belt One Road (OBOR).

Sedemikian jauh upaya menekan China melalui ekonomi-perdagangan dan keuangan  memperlihatkan hasil minimal. Langkah berikutnya adalah menekan dengan menggunakan Armada Ke-VII ke LCS dan Asia Timur.

Dalam konteks terakhir ini, terdapat kekhawatiran industri militer akan berperan lebih jauh dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Ia akan membawa dunia kepada kondisi yang makin buruk, di tengah pandemi CoVID-19. 

Confidence Building

Muhibah Menlu Michael Richard Pompeo ke Jakarta minggu ini, akan sarat dengan permintaan dan tekanan supaya pemerintah Indonesia akan mengikuti kehendak AS. Pompeo juga akan berupaya mempengaruhi sejumlah perwakilan Ormas.

Kiranya pemerintah Indonesia paham dengan motif Amerika Serikat terkait LCS, sebagaimana ditunjukkan dalam masalah Timor-Timur dan kasus ALKI pada 2003 lalu. Bila kepentingannya tercapai, maka Indonesia dicampakkan.

Kiranya pemerintah juga mengetahui, para presiden dari partai Republik gemar beretorika anti China.  Eisenhower pernah merancang akan mengubah pemerintahan di China, tetapi kemudian mengembangkan pendekatan yang berhati-hati. Richard Nixon mengecam, namun kemudian membangun hubungan diplomatik. Ronald Reagan membela Taiwan, namun kemudian melawat ke Beijing.

Kedatangan Pompeo memungkinkan para pejabat Indonesia mengetahui dari tangan pertama keinginan AS. Informasi ini dapat menjadi bahan bagi Indonesia untuk berperan lebih besar dalam penanganan masalah LCS. Secara bertahap Indonesia membangun rasa saling percaya dengan Asean , China dan para pihak terkait untuk meredakan ketegangan. 

Presiden Rasa Pengusaha

Donald Trump merupakan politisi merangkap pengusaha. Dia melihat China selain pesaing juga merupakan mitra bisnis. Produk Domestik Bruto China  US$ 1.140 triliun pada 2019, sedangkan Paritas Daya Beli US$ 27.307 triliun. Pertumbuhan ekonomi tahun lalu 6,1% sedangkan tahun ini diperkirakan 1%.

Defisit perdagangan barang  AS dengan China per 2019 mencapai US$ 345.204,2 juta, dengan rincian ekspor AS bernilai US$ 166.447,3 juta sedang impornya US$ 451.651,4 juta.

Sementara perdagangan barang hingga Juli 2020 menunjukkan, total ekspor mencapai US$ 58.527,8 juta, sedangkan impornya US$ 221.864,8 juta. Dengan kata lain AS mengalami defisit US$ 163.336,9 juta. Bila disetahunkan defisit perdagangan AS ke China diperkirakan sama dengan tahun lalu.

Sebetulnya defisit tidak bisa  sepenuhnya diartikan negatif. Perusahaan AS di China mengirim produknya ke AS,yang kemudian mengolah dan mengekspornya ke Meksiko, Kanada dan Amerika Selatan.

Asean, Korea Selatan, Jepang, India dan Taiwan tidak ingin ketegangan kali ini mengarah ke perang terbuka karena sangat merugikan. Merekalah yang akan lebih terpukul ketimbang Amerika Serikat.

China Harus Menahan Diri

Apakah situasi akan membaik atau memburuk, juga tergantung kepada China. Bila Beijing masih teringat kepada kejayaan kekaisaran masa lalu, ditambah dengan  kebencian yang tidak habis terhadap bangsa Barat maka ketegangan akan bersikap permanen.

Dalam konteks ini, Indonesia sebaiknya mengelola segala perangkat untuk menjelaskan kepada China. Sayang, lobbyst dari kalangan swasta sudah tak terdengar lagi. Atau kali ini  memanfaatkan seorang pengusaha ternama yang bapaknya dekat dengan ayah Xi Jinping?
(Sjarifuddin)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load