Pak Jokowi, Ini Bukan Hanya Karena Buruknya Komunikasi Para Menteri

Jumat , 23 Oktober 2020 | 20:00
Pak Jokowi, Ini Bukan Hanya Karena Buruknya Komunikasi Para Menteri
Sumber Foto IDNNews.id
Presiden Joko Widodo

JAKARTA--Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan kembali menegur para menteri dan pembantunya akibat komunikasi publik yang buruk terkait Omnibus law UU Cipta Kerja. Ini bukan yang pertama kali Jokowi menegur para pembantunya, tapi sudah berulangkali.

Beberapa waktu lalu bahkan pihak Istana sengaja mengunggah video melalui YouTUbe yang berisi teguran keras Jokowi kepada para pembantunya. Ini mengejutkan karena video tersebut mempublikasikan teguran Presiden di dalam sidang kabinet yang bersifat tertutup. Jokowi marah kepada para menteri lantaran dinilai tidak optimal menanggulangi krisis akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Kali ini, kecaman Jokowi mengenai komunikasi publik para menteri yang buruk diakui oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. "Khusus Omnibus Cipta Kerja, memang ada masukan dari banyak pihak. Kami semua ditegur presiden, komunikasi publik kami sungguh sangat jelek," ujar Moeldoko seperti dikutip Kompas.com, Rabu (21/10).

Padahal, kata Moeldoko, ‎UU Omnibus Law Cipta Kerja ini sebetulnya adalah hal yang baik untuk masyarakat karena akan menciptakan lapangan kerja yang besar. “Kondisi ini adalah kondisi real yang harus diselesaikan oleh pemerintah, karena tujuan negara adalah kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum adalah tugas yang ada dalam konstitusi,” ungkapnya.

Apa yang dikemukakan Moeldoko benar adanya. Namun dalam kasus Omnibus Law ini masalahnya tidak tebatas pada rendahnya mutu komunikasi para pejabat, melainkan prosesnya yang terlihat sangat terburu-buru, tidak terkordinasi dengan baik, bahkan terlihat semrawut. Bayangkan saja, di penghujung waktu menjelang penyerahan RUU oleh DPR ke pemrintah, beredar lima naskah UU yang jumlah halamannya berbeda-beda.

Belakangan setelah diterima pemerintah, UU yang setebal 812 halaman itu pun masih belum benar-benar final. Ternyata Pasal 46 UU Ciptaker mengenai klaster minyak dan gas bumi hilang.

Menurut Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono, Pasal 46  memang sengaja dihilangkan dalam UU Cipta Kerja. “Pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada dalam naskah final karena dalam rapat panja memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing,” kata Dini, Jumat (23/10).

Dini mengklaim penghapusan tersebut bersifat administratif. Dengan demikian tidak bertentangan dengan aturan yang tidak memperbolehkan perubahan substansi dalam naskah final rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR menjadi UU.

Pernyataan Dini itu terkesan terlalu menggampangkan persoalan. BIsa saja substansinya begitu, namun sebuah UU yang sudah disetujui DPR kemudian sengaja diubah oleh pemeritah, apapun alasannya, tidak bisa dibenarkan dan bisa menimbulkan problem konstitusional. Bisa jadi hal itu karena kecerobohan DPR sehingga ketentuan pasal dimaksud masih tercantum dalam UU yang diserahkan keada pemerintah, namun penghilangan pasal tidak bisa dibenarkan.

Jadi sebenarnya, kekisruhan terkait Omnibus Law bukan sekedar karena buruknya komunikasi, melainkan kesembronoan aparat pemerintah dan DPR yang ingin serba cepat selesai. Mereka mengabaikan pendapat simpul-simpul penting dalam masyarakat, pandangan pakar dan ahli, apalagi suara rakyat yang turun di jalanan.

Tak mengherankan bila beberapa survey terakhir memperlihatkan ketidakpuasan masyarakat yang meningkat terhadap pemerintahan Jokowi-Makruf Amin dan anggota kabinetnya. Dua survei terakhir yang dilakukan Litbang Kompas dan Indonesia Political Review (IPR) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah di bawah 50%.

Hasil beberapa survei dan kenyataan yang terjadi di lapangan harus menjadi pelajaran sangat berharga bagi pemerintah, utamanya Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Mereka bukan hanya harus memperbaiki komunikasinya dengan rakyat, namun yang lebih penting, mau mendengar aspirasi rakyat dan tidak memaksakan kehendaknya. Apalagi untuk persoalan yang jelas-jelas ditolak masyarakat.

Suka atau tidak, mutu penyusunan rencana UU dalam periode pemerintahan sekarang ini rendah  dan tidak memperhatikan proses yang sewajarnya. Kita bisa melihat dalam kasus revisi UU KPK tahun lalu dan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru disetujui DPR.

Rayat merasakan ada upaya pemaksaan kehendak, terlepas dari maksud baik di balik UU tersebut,  sehingga muncul kecurigaan dan akhirnya penolakan yang meluas. Ironisnya, rakyat yang selalu disalahkan, bahkan ujukrasa yang mereka gelar dihadapi oleh aparat keamanan. Korban berjatuhan dan puluhan orang harus mendekam di balik jeruji.

Jadi, kegusaran Presiden Jokowi kepada para menteri dan pembantunya tidak mengubah keadaan bila cara kerjanya tetap seperti sekarang. Bahkan, kasus penolakan serupa sangat mungkin berulang. Kelemahan komunikasi para menteri dan pejabat pemerintah itu masih bia diperbaiki. Namun lebih penting lagi, proses legislasi maupun penyusunan berbagai kebijakan lainnya harus dipersiapkan lebih matang, tidak mengabaikan aspirasi, pendapat dan suara rakyat.



Sumber Berita: Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load