Dewas KPK Sebagai Benteng Moral dan Etika

Selasa , 20 Oktober 2020 | 06:29
Dewas KPK Sebagai Benteng Moral dan Etika
Sumber Foto ngopibareng.id
Ilustrasi
POPULER

Oleh Bachtiar Sitanggang 

DI TENGAH HIRUK pikuknya pergumulan pemahaman atas Undang-undang Cipta Kerja dalam Omnibus Law yang baru diundangkan serta gelombang penyebaran pandemi Covid-19 yang belum menurun, ada satu hal yang menyita perhatian dan perlu dipahami bersama. Terutama para elit masyarakat yang berhak mendapat dana dari Pemerintah. 

Maaf, tidak hendak menyamakan atau mengatakan seperti pepatah, hanya kiasan saja “Adakah buaya menolak bangkai?”. Maksudnya, adakah orang menolak rejeki yang ada di depan mata? Ternyata, ada yaitu Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak mobil dinas. 

Menurut informasi, KPK menganggarkan tahun 2021 mobil dinas untuk Ketua KPK senilai Rp. 1,45 miliar, empat Wakil Ketua masing-masing Rp. 1 miliar, dan Dewas KPK masing-masing Rp. 702 juta. 

Menurut Sekjen KPK Cahaya H Harefa, pengadaan mobil dinas itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan, dewas dan pejabat struktural. Bila mobil dinas itu ada maka tunjangan transportasi akan hilang, katanya, tetapi tidak diketahui di mana aturan tersebut. 

Dalam keterangannya Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan “Kami dari Dewas tidak pernah mengusulkan diadakan mobil dinas. Kami tidak tahu usulan dari mana itu, kalaupun itu benar kami dewas punya sikap menolak pemberian mobil dinas” (15/10).  

Alasan penolakan mobil dinas itu, karena Dewas KPK sudah diberikan tunjangan transportasi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penghasilan Dewas KPK.  

Menurut Tumpak Hatorangan, ketika dia menjabat sebagai Wakil Ketua periode pertama komisioner KPK (Jilid I) tidak ada itu mobil dinas, artinya baru di kepemimpinan yang sekarang. 

Dengan entengnya juru bicara mengatakan akan mereview” anggaran tersebut, dan menghargai setiap masukan dan akan memperhatikannya." Dengan demikian seolah persoalan selesai? 

Kalau seandainya tidak terjadi “bocor halus” tentang anggaran KPK tersebut, akan “menguap” dana pemerintah sebesar Rp. 8,960.000.000,-- belum lagi kendaraan bagi pejabat struktral. 

Apakah perencanaan gagal itu suatu perbuatan salah? Dan apakah itu bukan bagian dalam pengawasan Dewas? Menurut hemat kita Dewas KPK sebagai benteng etika dan moral yang sudah dinyatakan menolak mobil dinas yang dinobatkan KPK sebagai “hak-nya” sehingga dianggarkan, ternyata menyalahi Keppres. Perlu ditelaah dimana letak kesalahannya. Apakah karena ketidaktahuan atau ada “niat” kemewahan yang bertentangan dengan watak dan tabiat KPK dengan hidup kesederhanaan. 

Masyarakat menunggu hasil pengawasan Dewas KPK apakah ada pelanggaran etika di dalamnya, dan tidak cukup hanya alasan Dewas tidak tahu siapa yang menganggarkannya. 

Mata hati masyarakat terbelalak  melihat apa yang terjadi di KPK, untung ada Dewas yang setia dan taat dengan sumpahnya, mereka berlima bukan “buaya” sehingga menolak “bangkai”. 

Permasalahannya sekarang, bagaimana denga lembaga dan instansi lain khsusnya dalam pengadaan kendaraan dinas? Apakah hanya Dewas KPK yang penghasilannya diatur  Perpres, apakah hal serupa juga ada di komisi-komisi lain, sebab negara ini seolah diatur oleh komisi seperti Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyaran Indonesia, Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial dan mungkin banyak lagi. 

Kalau di KPK saja bisa menghemat Rp. 10 milyar hanya dalam pengadaan transportasi, kalau seluruh komisi dan lembaga serta instansi melakuka hal yang sama serta BUMN, barangkali bangsa ini akan lebih makmur dan bahkan tidak perlu tri in one di Jakarta. 

Dewas KPK telah memulai dan menunjukkan dirinya sebagai ebnteng etika dan moral, siapa yang menyusul mau hidup sederhana? Apakah para Wakil Rakyat di MPR, DPR dan DPD mampu dan mau melakukan “peyederhanaan hidup” seperti Dewas KPK? 

Kita berharap tidak ada lembaga dan badan-badan pemerintah berspekulasi seperti KPK, membuat anggaran ternyata menyalahi Perpres, seperti keterangan Tumpak Hatorangan.  Kita sebut berspekulasi, “lolos syukur,  kalau tertangkap tidak apa-apa”. 

KPK sebagai badan yang khusus untuk pemberantasan korupsi diharapkan menjadi teladan dan para meter dalam segala hal ketaatan asas dan peraturan perundang-undangan. Jangan harapan masyarakat yang telah sempat menganggap KPK sebagai “emas” sekali-kali jangan menjadi “loyang”, untung ada Dewas KPK yang tetap menjadi benteng etika dan moral”.*** 



Sumber Berita: Bachtiar Sitanggang
KOMENTAR

End of content

No more pages to load