Kecil Kemungkinan Jokowi Ikuti Langkah SBY

Kamis , 15 Oktober 2020 | 02:05
Kecil Kemungkinan Jokowi Ikuti Langkah SBY
Sumber Foto DetikNews
Ilustrasi
POPULER

JAKARTA—Presiden Joko Widodo telah menerima draf UU Cipta Kerja yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi atas UU tersebut. Presiden bisa langsung menandatanganinya, bisa juga tidak, namun UU tetap akan berlaku setelah 30 hari sejak diserahkan DPR.

Tidak menandatangani UU bisa saja terjadi untuk memberikan kesan seolah Presiden tidak sependapat dengan DPR, mengingat protes yang massif terjadi belakangan ini. Namun UU tersebut, meski tidak diteken Presiden, tetap berlaku sah dan harus dijalankan pemerintah.

Kemungkinan lainnya adalah Presiden justru mengeuarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkannya. Ini jarang terjadi, namun pernah ditempuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait UU Pilkada, pada 2014 lalu. Pengesahan UU oleh DPR ketika itu menimbulkan polemik karena bertentangan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Presiden SBY, setelah mempertimbangkan reaksi masyarakat yang menolak pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD, kemudian mengeluarkan Perppu membatalkan UU tersebut.

Melihat pengalaman terkait revisi UU KPK tahun lalu, tampaknya kecil kemungkinan Presiden Jokowi akan menempuh cara seperti yang dilakukan SBY, meskipun reaksi masyarakat berlangsung massif dan meluas. UU KPK hasil revisi yang merupakan produk inisiatif DPR akhirnya lolos dan hingga kini berlaku sah dan mengikat.

Jokowi juga tidak mungkin mengeluarkan Perppu karena  UU Cipta Kerja ini merupakan keinginan pemerintah. Bahkan keinginan Jokowi sendiri.  Ia telah berkali-kali meyakinkan publik bahwa kebijakan baru ini akan memberikan berbagai dampak positif bagi kemajuan perekonomian nasional ke depan. Presiden juga telah menegaskan, bagi mereka yang keberatan terhadap isi UU Cipta Kerja bisa menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bagaimana sebetunlya prospek sebuah gugatan judicial review ke MK? Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, menyatakan MK bisa melakukan uji materi UU dan bisa pula melakukan uji formil terhadap UU Cipta Kerja. “Pengujian konstitusionalitas UU di MK dapat menyangkut dua objek perkara. Yaitu, materi pasal/ayat UU dan hal lain di luar materi, seperti proses pembentukan dan pengesahannya di DPR,” kata Jimly melalui cuitan akun Twitternya, Rabu (14/10).

Jimly menyatakan bukan hanya pasal dan ayat dalam sebuah UU bisa dibatalkan MK. Bahkan, tegasnya, sebuah UU bisa saja dibatalkan seluruhnya jika proses dalam pembentukan dan pengesahannya bermasalah. “Kalau yang bertentangan materinya, maka materi terkait itu saja yang dibatalkan. Tapi kalau prosesnya, seluruh UU bisa dibatalkan,” kata Jimly, seperti dikutip Bisnis.com.

Jimly mempertanyakan, apa benar ketika disahkan di DPR, naskah final belum ada. "Kalau para anggota DPR bisa membuktikan bahwa mereka belum dibagi naskah final, sangat mungkin dinilai bahwa penetapan UU tersebut tidak sah dan bisa dibatalkan MK,” katanya.

Pernyataan tersebut sangat serius. Namun apakah ada anggota DPR, atau fraksi di DPR, yang akan mengajukan gugatan ke MK? Sejauh ini kita mencatat ada dua fraksi, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menolak pengesahan Omibus Law UU Cipta Kerja.

Cara kerja yang tergesa-gesa dan tidak terkonsolidasi dengan baik terlihat dari banyaknya versi draf RUU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana, mencatat ada lima versi sejak draft pertama diserahkan Presiden Jokowi ke DPR. Dalam catatannya, terdapat lima versi file digital berformat PDF dengan jumlah halaman berbeda-beda. Yakni, versi Februari 2020 (1028 halaman), 5 Oktober (905 halaman), 9 Oktober (1.052 halaman), 12 Oktober pagi (1.035 halaman), dan 12 Oktober malam (812 halaman).

Kita mencatat baru kali ini terjadi kekisruhan pembuatan UU yang sangat menyita perhatian public karena sikap DPR yang tertutup, terburu-buru dan tidak melibatkan stakeholders secara luas. Integritas DPR telah dipertaruhkan dan menimbulkan sorotan negatif yang makin memperburuk citra parlemen.

Alasan terjadinya pandemic Covid-19 sehingga DPR mempercepat pembahasannya, tdaklah  tepat  dan tidak ada kaitannya. Sebuah UU akan berlaku untuk jangka panjang, maka semestinya, proses pembahasannya berhati-hati, disiskusikan secara matang dan komprehensif. Sebab, seluruh ketentuan yang ada di dalamnya akan mengikat seluruh warganegara dalam jangka panjang. (BC)

 



Sumber Berita: Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load