Kegagalan Mufakat dalam Omnibus Law : Krisis Komunikasi Deliberatif.

Jumat , 09 Oktober 2020 | 13:12
Kegagalan Mufakat dalam Omnibus Law : Krisis Komunikasi Deliberatif.
Sumber Foto Bernas.id
Ilustrasi
POPULER

Oleh Prof. Dr.phil Hermin Indah Wahyuni, M.si

(Dosen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM, Direktur Pusat Unggulan IPTEKS).

Hari-hari ini gelombang demonstrasi mewarnai berbagai daerah di Indonesia sebagai penolakan pada pengesahan UU Omnibus law. Sebuah Undang-undang yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi penyerapan tenaga kerja dan menyederhanakan keruwetan birokrasi akibat bertubrukannya berbagai Undang-Undang yang dinaungi oleh Omnibus ini.

Undang-undang ini sejak awal kemunculannya telah mengundang kontroversi karena bermaksud untuk menata kembali isu-isu krusial yang menyentuh setidaknya 73 isu yang saling terkait.

Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sebuah Undang-Undang yang diklaim menjadi solusi justru secara paradoks menjadi biang permasalahan yang sayang sekali melahirkan demonstrasi-demonstrasi yang anarkis. Ada kebuntuan dalam komunikasi publik dan seharusnya disadari untuk segera diperbaiki bagi masa depan Indonesia.

Negara yang demokratis yang mengagungkan keterbukaan gagasan seharusnyalah menegakkan proses komunikasi yang deliberative yang sangat menghargai proses kolaborasi, partisipasi, atau konsultasi. Deliberatif sangat dekat dengan konsep Musyawarah sebagai proses untuk mencapai permufakatan.

Konsep ini sangat penting karena sebuah negara demokrasi harus mendapatkan legitimasi seoptimal mungkin masyarakatnya dalam mendiskusikan berbagai kepentingan masyarakat. Ide besarnya adalah bahwa siapa saja yang terkena dampak sebuah keputusan kolektif memiliki hak, kapasitas dan kesempatan untuk berpartisapi dalam pembuatan keputusan.

Bentuk komunikasi yang dikembangkan adalah bentuk yang special dari berbicara, mendengarkan dan mengembangkan pemikiran yang menghargai justifikasi yang saling menguntungkan dimana masyarakat yang terlibat menawarkan alasan-alasan posisi mereka, mendengarkan banyak pihak dan mengembangkan pilihan-pilihan berdasarkan pada informasi dan argumentasi yang dikembangkan dalam prosesnya.

Permusyawaratan sebagai prinsip deliberative tidak boleh bersifat memaksa dan manipulative. Terdapat beberapa nilai yang sangat baik dalam demokrasi deliberative diantaranya:

(1) Menawarkan cara yang efektif untuk memahami dan menangani konflik nilai. Konflik nilai adalah ciri dari politik kontemporer yang biasanya mewarnai proses pembuatan kebijakan

(2) Musyawarah menyediakan ruang untuk mendengarkan dan refleksi secara aktif. Musyawarah yang berakar pada gagasan demokrasi menempatkan penekanan khusus pada pentingnya mendengarkan dan refleksi.

Demokrasi deliberative membutuhkan dan bergantung pada jenis kemampuan mendengarkan tertentu; yang membutuhkan kemauan reflektif untuk mengubah pikiran seseorang sebagai tanggapan atas apa yang didengarnya.

3. Komunikasi deliberative diawali dengan premis dalam sudut pandang pihak-yang terlibat.

4. Komunikasi deliberative akan berkontribusi pada sistem demokrasi secara keseluruhan. Deliberasi publik yang bersifat terbuka dan melibatkan berbagai peserta mungkin tidak bisa mencapai semua aspek ideal musyawarah demokratis, tetapi, idealnya, mendorong diskusi yang inklusif dan reflektif tentang masalah yang menjadi perhatian bersama dan berkontribusi pada demokratisasi sistem secara keseluruhan.

Apa yang terjadi dengan omnibus law menunjukkan bahwa bangsa ini belum mampu sepenuhnya memaknai sila ke empat Pancasila yang menempatkan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan bermusyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Kita kurang menghargai proses-proses komunikasi yang tampaknya mudah namun sangat sulit dilaksanakan yaitu komunikasi yang menjunjung nilai interaktivita (bersifat dua arah) dan mengajak orang terlibat akatif untuk mencapai makna bersama.

Kita masih saja mengandalkan komunikasi yang kurang memberi ruang hadirnya perbedaan. Merupakan pekerjaan rumah besar bagi bangsa ini untuk membuka ruang-ruang kebuntuan sehingga tidak lagi proses demokrasi dicoreng oleh proses yang eksklusif dan kurang mau mendengarkan seluruh pihak yang terlibat.

Komunikasi yang inklusif merangkul banyak pihak secara bermartabat perlu terus didorong realisasinya agar masyarakat demokrasi yang dicita-citakan dapat diraih. Semoga kita segera dapat keluar dari kebuntuan komunikasi ini!

*Tulisan diatas dikutip langsung dari portal rri.co.id



Sumber Berita: rri.co.id
KOMENTAR

End of content

No more pages to load