Pandemi Meningkat, Perlu Perppu Untuk Tunda Pilkada

Rabu , 16 September 2020 | 21:17
Pandemi Meningkat, Perlu Perppu Untuk Tunda Pilkada
Sumber Foto Liputan6.com
Ilustrasi

JAKARTA--Semakin dekat pelaksanaan Pilkada serentak, bertambah pula desakan masyarakat agar pemerintah menunda pelaksanaannya hingga tahun depan. Angka penularan Covid-19 yang terus meningkat menjadi alasan utama mengapa Pilkada harus ditunda. Kalau pemerintah dan KPU tetap memaksakannya, ajang Pilkada justri menjadi boomerang sehingga segala kerja keras dalam pengendalian Covid  bisa tersia-sia.

KPU telah memutuskan untuk tetap menggelar pilkada serentak di 270 daerah, terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pendaftaran pilkada dibuka 4-6 September, kemudian 23 September penetapan paslon. Mulai 26 September-5 Desember 2020 ditetapkan sebagai masa kampanye.

Persoalan yang banyak disorot dan menimbulkan kekhawatiran adalah banyaknya daerah zona merah. Lebih separoh daerah pemilihan tersebut merupakan zona merah yang resiko penularannya tinggi. Di daerah seperti itu semestinya dihindari adanya kerumunan massa sebagaimana lazimnya terjadi di Indonesia ketika berlangsung masa kampanye dan hari pencoblosan.

Selain itu, saat ini saja terdapat lebih 60 orang calon peserta Pilkada yang positif terinfeksi Covid. Sangat mungkin mereka melakukan kontak dengan simpul-simpul massa pendukungnya dalam konsolidasi menjelang pendaftaran calon ke KPU. Belum lagi banyak calon yang melanggar aturan dengan membawa massa berbondong-bondong ke kantor KPU, sebagian dari mereka tidak mengenakan masker.

Fakta-fakta tersebut sangat mengkhawatirkan. Bisa diperkirakan pengumpulan massa akan berlangsung semakin sering pada massa kampanye dan menjelang pencoblosan. Ditambah rendahnya kedisiplinan warga dalam menjalankan protokol kesehatan, maka kerawanan penularan virus akan sangat tinggi.  

Berbagai pihak kini menyarankan pemerintah untuk menunda Pilkada hingga tahun depan. Berbagai polling dan jajag pendapat juga mendukung penundaan itu. Selain beresiko tinggi, kalau pun dipaksakan maka kualitas pemilihan kali ini rendah karena minimnya proses sosialisasi kepada pemilih dan rawannya politik uang.

Wijayanto, Direktur Pusat Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengatakan pelaksanaan Pilkada pada tahun ini akan ditebus dengan ongkos politik yang sangat besar. "Kalau tidak ada sosialisasi kepada pemilih, ya pemilih tidak tahu siapa calonnya. Nanti yang dikorbankan kualitas demokrasi. Kalau sosialisasi dilakukan secara offline, risikonya adalah nyawa," katanya dalam webinar Politik Uang dalam Pilkada di Masa Pandemi, Rabu (16/9).

Pakar politik Universitas Padjadjaran Idil Akbar mengungkapkan adanya 60 bakal calon kepala daerah yang terinfeksi Covid-19 menunjukkan Pilkada tahun ini akan berakibat serius. Berdasarkan riset kecil kepada 100 responden, sebanyak 74,7 persen responden memilih untuk menunda Pilkada pada 2021. "Artinya ada kegundahan dari masyarakat terkait pilkada tahun ini di tengah pandemi," tuturnya.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Motik malah mempertanyakan aspek keadilan pemerintah terhadap pengusaha.  Pasalnya, PSBB dianggap 'menyengsarakan' pengusaha karena harus tutup tempat usaha, sementara para politisi sibuk di tengah proses Pilkada.

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) juga meminta penundaan Pilkada. “Bila tetap dilaksanakan tahapan selanjutnya, dikhawatirkan akan semakin tidak terkendalinya penyebaran Covid-19 semakin nyata,” kata Komisioner Komnas HAM Amiruddin, di Jakarta, Minggu (13/9).

Sejauh ini tanggapan pemerintah dan KPU sangat normatif.  Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan penundaan pilkada hanya bisa dilakukan lewat UU atau Perppu. Wacana penundaan pilkada pernah dibahas oleh pemerintah, KPU, dan DPR. Namun, waktu itu, kata Mahfud, diputuskan pilkada tetap digelar 9 Desember 2020.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan opsi penundaan Pilkada telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2020. Penundaan pilkada tidak bisa dilakukan oleh KPU sendiri. Dalam Pasal 122A UU 6/2020, penetapan penundaan Pilkada serentak dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR.

Dengan demikian jelas bahwa mekanisme sudah diatur dan peluang penundaan Pilkada memang terbuka. Waktu masih tiga bulan lagi, cukup bagi KPU, pemerintah dan DPR untuk duduk bersama membahas desakan penundaan Pilkada tersebbut. Kalau mau lebih cepat, maka Presiden Joko Widodo bisa menerbitkan Perppu, sebagaimana telah ia tempuh dalam sejumlah masalah yang dipandang penting dan mendesak.

Ini persoalan mendesak dan menyangkut keselamatan masyarakat. Jadi urgensinya sangat tinggi. Maka, kita mendorong Presiden untuk menerbiykan Perppu penundaan Pilkada. Daripada menghadapi resiko besar bagi keselamatan warga, jelaslah penundaan Pilkada menjadi pilihan yang realistis dan masuk akal. (bc)



Sumber Berita: Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load