Memperbaiki Pemerintahan Atau Meredusir Demokrasi?

Rabu , 09 September 2020 | 07:33
Memperbaiki Pemerintahan Atau Meredusir Demokrasi?
Sumber Foto : Istimewa
Ilustrasi demokrasi untuk semua
POPULER

DEFINISI demokrasi sangat banyak dan beragam. Dalam konteks pemerintahan, demokrasi bermakna rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan para wakilnya.

Mekanismenya, rakyat memberi suara tidak langsung dalam pemilihan anggota legislatif, bupati/walikota/gubernur dan presiden. Disebut tidak langsung karena para calon yang mereka pilih telah ditetapkan terlebih dulu oleh partai politik.

Adapun Dewan Perwakilan Daerah (DPD), para calon perwakilan provinsi. Mereka dipilih oleh rakyat, dalam waktu tertentu. Biasanya bersamaan dengan Pilkada dan Pilpres.

Hak Imunitas

Undang-Undang MD3 pasal 224 menjamin anggota MPR/DPR/DPRD maupun DPD hak imunitas untuk menyatakan pendapat. Mereka tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPD/DPR/MPR/DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga.

Rakyat Ingin Dapat Hak Imunitas

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat/berbangsa , demokrasi memungkinkan setiap warganegara mempunyai persamaan hak dan kewajiban yang sama. Mereka berhak mengutarakan pendapatnya langsung maupun tidak langsung dengan menyampaikan ke pada wakilnya di legislatif. Baik yang bersifat mendukung maupun menentang kebijaksanan politik, ekonomi, hukum pemerintah atau partai.

Berkat kemajuan teknologi, rakyat menyampaikan aspirasi dengan perantaraan media sosial, televisi, radio dan suratkabar. Mereka merasa memiliki hak imunitas  seperti para wakilnya hingga bebas berbicara apa saja.

Padahal ada UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) antara lain, pasal 27 ayat 3 UU ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Demokrasi dan Pembangunan

Suatu penelitian yang dilakukan Kim dan Almas, yang bertajuk "The Relationship between Economic Growth and Democracy: Alternative Representations of Technological Change," mendapati pemberlakuan sistem politik yang demokratis di 144 negara pada kurun waktu 1980-2014 memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Sebenarnya penerapan  sistem politik demokratis telah  ‘dipaksakan’ sebagai dampak persaingan antara blok Barat yang demokratis-ekonomi liberal dengan blok Komunis-perekonomian terpusat.

Dipaksakan karena Amerika Serikat cs tak mempedulikan apakah sistem itu tersebut cocok atau tidak di negara yang bersangkutan.

Sistem politik yang demokratis juga bagian dari paket pelaksanaan sistem ekonomi kapitalis-liberal dan strategi pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Sistem yang merupakan kelanjutan penjajah masa lalu dan mengintegrasikan negara yang bersangkutan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dikendalikan negara-negara kapitalis.

Sistem politik yang demokratis juga merupakan ‘tiket’ untuk memperoleh berbagai investasi, pinjaman, bantuan dan hibah dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, yang ingin menunjukkan demokrasi lebih baik dari komunisme. Walaupun belakangan disadari tidak ada makan siang yang gratis.

Dilema Demokrasi

Secara garis besar, bubarnya blok Timur menunjukkan keunggulan sistem politik yang demokratis. Meskipun sebetulnya perekonomian Uni Soviet bangkrut karena terjebak dalam perlombaan senjata dengan Amerika Serikat. Ada restu Paus Yohanes Paulus II atau Karol Józef Wojtyła, asal Polandia  dalam gerakan serikat buruh galangan kapal di Gdanks, Polandia yang mengawali ‘suara demokrasi’ di negara-negara Eropa Timur.

Ternyata, pembangunan di negara-negara demokratis menimbulkan dilema karena  memperlebar jurang si kaya dan si miskin. Orang kaya tak mau membayar pajak.  

Meluasnya kerjasama negatif antara pejabat dan pengusaha yang menghasilkan tindak koruptif atau berbagai bentuk penyelewengan lain. Sementara perilaku negara besar dalam pemberian bantuan juga tidak  lebih kelakuan kaum kapitalis pra kemerdekaan.

Kondisi di atas menimbulkan kekecewaan maka timbul kritik-kritik terhadap pemerintah. Sekalian kritik itu kemudian ditafsirkan sebagai penghalang pembangunan.

Demokrasi Diredusir ?

Dewasa ini, muncul penafsiran baru bahwa demokrasi tidak dengan sendirinya menyebabkan munculnya negara kesejahteraan. Demokrasi yang tidak terbatas atau absolut malah akan menjauhkan negara kesejahteraan.

Demokrasi juga mengarah kepada sistem politik yang otoriter. Sebaliknya sistem politik yang otoriter berubah menjadi demokrasi. Siklus serupa ini terjadi di sejumlah negara.

Singapura dan China disebut sebagai contoh dari pemerintah yang tidak menerapkan demokrasi absolut tetapi berhasil mencapai status negara maju. Menurut Bank Dunia, pendapatan per kapita Singapura pada 2019 mencapai US$65.233, 3. China US$10.261,7 dan Vietnam US$2.715,3.

Keempat negara sama-sama mengandalkan investasi asing sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Mengapa ketiga negara berhasil menarik investasi asing?

Ternyata investor lebih melihat keamanan berinvestasi, sedangkan faktor demokrasi dan lainnya berada di urutan berikutnya dalam memperhitungkan resiko berinvestasi.

Singapura misalnya,  menerapkan sistem demokrasi yang bertanggung jawab disertai dengan penegakan hukum yang berlaku untuk semua termasuk para pejabat pemerintah.

Pemerintah China sejak awal reformasi menerapkan pemberantasan korupsi . PM Zhu Rongji  (Maret 1998-Maret 2003) menyediakan peti  mati untuk dirinya bila melakukan korupsi.

Hasilnya, investasi asing di Singapura pada 2018 mencapai US$ 79.738 miliar. China US$136,71 pada tahun 2019 dengan investor Singapura menjadi penyumbang terbesar US$4,8 miliar. Vietnam tahun 2018 dengan jumlah US$15.500 juta, naik dari tahun sebelumnya US$14.100 juta. Investor Korea Selatan dan Hong Kong merupakan investor terbesar.

Dengan demikian apabila sebuah negara ingin meredusir iklim demokrasi dengan dalih menghalangi kelancaran pembangunan, maka selayaknya yang dilakukan lebih dulu adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih,  berwibawa dan dipercaya. Bukankah dalam era keterbukaan informasi nyaris tidak ada lagi yang bisa ditutupi? (Sjarifuddin)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load