Deflasi Masih Akan Terjadi, Kontraksi Berlanjut

Selasa , 11 Agustus 2020 | 14:26
Deflasi Masih Akan Terjadi, Kontraksi Berlanjut
Sumber Foto Bizlaw-id
Ilustrasi

JAKARTA--Pernyataan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada Juli lalu terjadi deflasi 0,10% tidaklah mengejutkan. Data itu hanya mengkonfirmasi terjadinya stagnasi ekonomi karena permintaan konsumen yang merosot, salah satu sebabnya daya beli mereka melemah. Deflasi bukanlah pertanda bagus karena ekonomi memang sedang menurun di tengah pandemi Covid-19 ini.

Hal yang justru perlu diwaspadai adalah terjadinya deflasi pada awal kuartal III (Juli-September), padahal diharapkan dalam periode ini mulai terjadi pemulihan ekonomi. Sebelumnya, selama kuartal II (April-Juni) terjadi kontraksi 5,3 %, lebih dalam dari perkiraan pemerintah.

Dikhawatirkan deflasi kembali terjadi pada Agustus ini. Pemulihan ekonomi masih berat. Hingga saat ini memang belum terlihat faktor pengungkit yang bisa memberikan dorongan besar bagi pemulihan ekonomi pada kuartal III.  Keadaan tidak banyak berubah dan pemerintah juga tidak memiliki kebijakan terobosan yang signifikan.

Sekarang yang dicoba untuk didogkrak adalah daya beli. Tapi itu terbatas pada pegawai negeri (PNS) yang diberikan gaji ke-13, para karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta dengan santunan Rp 600 per bulan selama empat bulan serta bansos bagi warga terdampak Covid-19. Dorongan yang diharapkan untuk sektor informal dan UMKM belum merata, meskipun pemerintah mencoba menempatkan dana hampir Rp 80 trilyun ke perbankan. Maksudnya agar uang itu disalurkan ke UMKM, tapi kecepatannya belum memuaskan.

Kita justru dikhawatirkan kenaikan jumlah penganggur karen banyak buruh dirumahkan, bahkan terkena PHK. Belum lagi mereka yang tadinya masuk lapisan kelas menengah, kini harus kembali miskin. Lapisan tersebut besar sekali dan perlu bantuan agar tidak semakin sulit dan jatuh miskin.

Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu mencatat sebanyak 72,6% usaha mikro kecil dan menengah terdampak pandemi corona. Para wiraswastawan tersebut mengalami penurunan penjualan, hingga kesulitan modal dan bahan baku.  “Rata-rata penurunan omzet mereka mencapai lebih dari 50%,” kata Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Budi Hanoto dalam sebuah webinar. 

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki juga mengakui sulitnya kondisi saat ini. UMKM justru ikut terpukul, baik dari sisi permintaan maupun suplai.  Diperkirakan separuh UMKM bakal tumbang bila tidak ada penanganan khusus dari pemerintah.

Kondisi usaha besar yang bergerak dalam bisnis ritel juga dililit kesulitan. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang sudah dirilis oleh beberapa emiten retail, yang hampir semua terkekan pendapatannya selama semester I tahun ini.

Menurut analis Jasa Utama Capital Sekuritas Chris Apriliony, penurunan kinerja perusahaan ritel tersebut sudah diprediksi sejak awal. "Akibat PSBB yang berlaku mengharuskan emiten retail untuk mengurangi operasi atau bahkan tidak beroperasi,” jelas Chris kepada Kontan.co.id, Senin (3/8).

Eksekutif Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo) Bali, AA Agra Putra, belum lama ini mengatakan bahwa trend penurunan mulai terjadi sejak April 2020 sekitar 10 persen. "Selanjutnya per Juni penurunan makin parah yang mencapai 30 persen dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya (yoy). Bahkan toko-toko retail non groceries seperti fashion dan lainnya mengalami penurunan sampai 80 persen," jelasnya.

Penurunan omzet retail pada masa pandemi Covid-19, katanya, disebabkan daya beli masyarakat yang rendahSelain itu, ada kecenderungan masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah atau menghindari kerumunan.

Hasil survei terakhir BI menunjukkan Indeks Penjualan Riil (IPR) pada Juni masih terkontrkasi 17,1 persen (yoy), lebih baik dibandingkan Mei yang minus 20,6 persen (yoy). Hasil perhitungan Juli belum keluar tapi diperkirakan masih terkontraksi 12,3%. Bisa jadi angka rienya nanti akan lebih besar, seperti untuk Juni lalu semula diprediksi hanya 14% tapi ternyata lebih besar. 

Banyak pengamat memperkirakan kondisi ini masih bisa beranjut karena daya beli konsumen rendah dan penanganan Covid-19 juga belum memuaskan. Artinya, kinerja perekonomian dalam kuartal III ini belum akan menunjukkan perbaikan berarti. Bila benar demikian, pemerintah dan para pemangku kepentingan harus lebih waspada karena kontraksi ekonomi berlanjut sehingga terjadinya resesi sulit dihindari.

Maka pemerintah harus memberikan perhatian lebih besar terhadap kalangan yang rentan dengan memperbesar operasi bantuan sosial dan menambah proyek-proyek padat karya. Stimulus terhadap UMKM juga perlu diperbesar karena mereka akan menjadi penopang di tengah lapisan masyarakat menengah bawah agar tidak terjerembab lebih dalam lagi. (BC)



Sumber Berita: Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load