Kotak Kosong dan Pilkada Solo 2020

Jumat , 07 Agustus 2020 | 08:00
Kotak Kosong dan Pilkada Solo 2020
Sumber Foto dok/Panjimas
Ilustrasi

DUKUNGAN yang kuat terhadap pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa terutama dari dua partai politik besar yakni PDI Perjuangan dan Gerindra di Pilkada Solo 2020 memunculkan gerakan mengampanyekan kotak kosong. Sesuatu yang pernah terjadi di sejumlah daerah pada tahun 2017 dan 2018 lalu.

Gerakan mengampanyekan kotak kosong di Solo digagas sejumlah aktivis kota. Salah satunya dari aktivis budaya Kota Solo, Zen Zulkarnaen. Menurutnya, kemunculan sosok calon tunggal adalah bukti sistem demokrasi yang tidak berfungsi.

"Saya pikir, kalau tidak ada penyeimbang, itu tidak sehat untuk demokrasi. Saya mendorong kotak kosong dalam konteks seperti itu. Jadi ada pihak yang mengkritisi dalam konteks demokrasi," katanya, Kamis (6/8/2020).

Dia menegaskan, yang dia lakukan bukan sebagai kampanye golput. Jika betul Gibran melawan kotak kosong, justru dia berharap masyarakat berbondong-bondong ke TPS mencoblos kotak kosong.

Menanggapi hal itu, Gibran Rakabuming Raka mengaku tak mempermasalahkannya. Katanya, tidak mempermasalahkan ada atau tidak ada lawan di Pilkada Solo. Hal tersebut menurutnya berada di ranah KPU.

"Itu kan yang menentukan KPU. Tidak masalah (ada atau tidak ada lawan)," kata Gibran di sela acara Musyawarah Ranting se-Kecamatan Pasar Kliwon, di Ndalem Mloyokusuman, Baluwarti, Solo, Kamis (6/8/2020).

Fenomena banyaknya calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2020 pernah disinggung Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. Ia menyebutkan, sebanyak 31 daerah bakal memiliki calon tunggal.

Dia menyebut beberapa nama yang berpotensi kuat menjadi calon tunggal, di antaranya putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo dan petahana Adnan Puruchita di Pilgub Gowa.

Namun lepas dari itu fenomena kotak kosong setidaknya memberi isyarat ada persoalan pasca-reformasi di negeri ini. Sesuatu yang sangat berbeda di Masa Orde Lama dan Orde Baru.

Barangkali fenomena "golput" yang pernah dikampanyekan oleh Arief Budiman cs pada masa pemerintahan Orba sebagai bentuk protes terhadap stagnasi dan kecurangan seputar pemilihan kala itu bisa dibaca sebagai langkah setali dengan fenomena kotak kosong belakangan ini.

Kotak kosong sebagai sebuah fenomena baru di era desentralisasi menjadi penting untuk direnungkan. Hal itu harus dimaknai sebagai langkah protes atas kebuntuan elektoralisme.

Jika kemudian ternyata kotak kosong yang menang maka itu merupakan ekspresi kedewasaan politik pemilih dalam menentukan pilihannya secara cerdas dan bijak. Melalui kotak kosong, publik menegaskan agar partai mengusung calon-calon pemimpin yang berintegritas, memiliki program kerja yang jelas serta rekam jejak yang kuat.

Kotak kosong masyarakat sudah menurunkan sikap permisifnya atas kandidat-kandidat yang dirasa tidak berkualitas dan tidak layak untuk memimpin daerahnya. Seharusnya yang dicalonkan adalah mereka yang mempunyai track record dan transparansi yang tinggi.

Di sisi lain, fenomena kotak kosong dalam pilkada adalah menjadi bukti sebuah kegagalan dalam proses berdemokrasi dan merupakan wujud tidak sehatnya pendewasaan berdemokrasi di masyarakat.

Enam Catatan

Jika dalam pilkada ternyata dimenangkan oleh kotak kosong maka sejumlah catatan perlu dicermati. Setidaknya untuk melihat fenomena yang melatarbelakangi munculnya kotak kosong itu.

Pertama, bisa jadi daerah tengah mengalami krisis kepemimpinan. Banyak putra daerah yang tidak berani tampil untuk memimpin daerahnya sendiri. Ini terjadi karena DPP partai politik mempunyai pilihan calon lain sehingga menguburkan calon yang putra daerah yang sebenarnya berpotensi besar. Mereka ciut karena takut tak mendapat dukungan DPP partai politik.

Kedua, tanpa disadari kotak kosong sebenarnya wujud kegagalan partai politik. Jika akhirnya kotak kosong yang menang maka itu menggambarkan bahwa partai politik (parpol) gagal mendengarkan suara, keinginan, dan aspirasi rakyat.

Ketiga, parpol telah gagal mencetak kader untuk menjadi calon terbaiknya yang mumpuni dan berkualitas untuk disodorkan, dipercaya dan dipilih oleh masyarakat. Ingat bahwa tugas parpol adalah melakukan pengaderan dan menghadirkan calon pemimpin yang mumpuni dan berkualitas. Artinya, tidak adanya atau lambatnya kaderisasi di dalam tubuh parpol dalam suatu proses berdemokrasi.

Keempat, bersatunya sejumlah parpol untuk mendukung satu calon pasangan menjadi sebuah bentuk oligarki membentuk pemerintahan dengan kekuasaan politiknya yang secara efektif dipegang oleh kelompok elite kecil dari masyarakat.

Kelima, sejumlah parpol juga membentuk oligakartel sebagai suatu bentuk kerja sama di antara parpol untuk menghalau persaingan dan menguasai kekuasaan politiknya demi mengejar kemenangan tanpa melihat aspirasi rakyat. Tak disadari hal itu akan memunculkan gap antara aspirasi elite partai dengan aspirasi masyarakat di akar rumput.

Keenam, kini masyarakat pemilih sudah cerdas dalam kontestasi politik dan tidak bisa dibeli dengan uang. Mereka tidak lagi memikirkan kepentingan perut sesaat. Hal ini pertanda baik dari masyarakat dengan menunjukkan bahwa mereka tidak terpengaruh dengan rayuan partai politik. Maka kotak kosonglah yang akhirnya dipilih.

Mengaca dari semua itu maka jika kemudian kotak kosong yang menjadi juara maka itu sebenarnya sinyal positif dalam politik di Indonesia dan seharusnya dijadikan pelajaran dan bahan evaluasi bagi partai-partai politik dalam mempertimbangkan dalam menghadirkan calon pemimpin yang mumpuni dan berkualitas. Pada tingkat tertentu masyarakat punya resistensi yang cukup terhadap apa yang kita sebut sebagai dominasi partai politik.

Mestinya partai politik adalah pilar demokrasi sehingga melalui partai politik maka masyarakat dapat menyalurkan atau mengaktualisasikan aspirasi politiknya. Rekomendasi sejumlah parpol kepada satu kandidat dalam pilkada sangat dimungkinkan dan hal itu tidak bisa dilarang, dan rekomendasi dukungan sejumlah partai tersebut tentu sudah memiliki berbagai pertimbangan. Salah satunya pasti berkaitan dengan tingkat elektabilitas yang tinggi.

Namun perlu dimengerti bahwa sebagian besar masyarakat masih mempunyai hati, keinginan, dan aspirasi agar pemimpin yang dipilih mampu dan amanah membawa daerah menuju kehidupan yang lebih baik, nyaman, aman, tenang, dan sejahtera. Mestinya partai politik mau belajar dari pengalaman kemenangan kotak kosong pada masa lalu. Akankah kemenangan kotak kosong terulang lagi pada Pilkada Serentak akhir 2020 ini? Kita lihat saja nanti!(E-2)

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load