"Mission Impossible", Lolos dari Resesi

Kamis , 06 Agustus 2020 | 07:22
Sumber Foto : Istimewa
Resesi

KABAR buruk baru saja diterima pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kekhawatiran pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal II-2020 bakal mengalami kontraksi yang sangat dalam akhirnya menjadi kenyataan.

Seperti diberitakan kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, produk domestik bruto (PDB) RI pada kuartal II-2020 minus hingga 5,32 persen. Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen.

Kontraksi yang terjadi ini bahkan lebih dalam dari konsensus pasar maupun ekspektasi pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3 persen hingga 4,8 persen.

Bahkan BPS mencatat kondisi ini merupakan pertumbuhan ekonomi terkontraksi pada level negatif untuk pertama kalinya sejak triwulan I-1999.

"Kalau melacak pertumbuhan ini secara triwulanan, minus 5,32 persen ini terendah sejak triwulan I-1999 yang kontraksi 6,13 persen," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Meski demikian, kondisi tersebut belum bisa dikatakan Indonesia telah mengalami resesi. Pasalnya, secara harfiah resesi diartikan jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dua kuartal berturut-turut.

Indonesia sendiri masih beruntung, ketika diawal Pandemi COVID-19 terjadi pada kuartal I-2020, pertumbuhan ekonominya masih tumbuh positif 2,97 persen, walaupun jika dibandingkan kuartal IV-2019 sebesar 4,97 persen terjadi perlambatan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Indonesia belum mengalami resesi karena baru mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan II-2020 yang merupakan pertama kalinya sejak 1999.

"Sebetulnya kalau dilihat dari tahun ke tahun belum resesi, karena baru pertama kali mengalami kontraksi," kata Menkeu dalam jumpa pers KSSK di Jakarta, Rabu (5/8/2020)

Sri Mulyani menjelaskan syarat suatu negara mengalami resesi ekonomi adalah menghadapi pertumbuhan ekonomi negatif selama dua triwulan berturut-turut secara tahun ke tahun.

"Biasanya resesi untuk dua kuartal berturut-turut, jadi dalam hal ini, kuartal dua baru pertama kali kontraksi. Ini menjadi pemicu agar pada kuartal 3 dan 4 tidak negatif dan terhindar dari zona negatif," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah bersama BI, OJK maupun pemangku kepentingan terkait terus berupaya untuk mendorong percepatan stimulus maupun insentif yang sudah direncanakan agar ekonomi kembali menggeliat.

Dengan demikian, ia mengharapkan ekonomi pada triwulan III tahun ini dapat tumbuh pada kisaran 0-0,5 persen dan triwulan IV 2020 dapat tumbuh hingga mendekati 3 persen agar pertumbuhan bisa kembali ke zona positif.

"Triwulan empat kita berharap bisa meningkat mendekati tiga persen. Kalau itu terjadi maka keseluruhan tahun bisa terjaga di zona positif, minimal 0-1 persen," katanya.

Meski demikian, ia mengakui upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi bukan merupakan hal yang mudah mengingat berbagai sektor lapangan usaha maupun kelompok pengeluaran mengalami kontraksi yang dalam.

"Triwulan tiga memang probabilitas negatif masih ada, karena penurunan beberapa sektor mungkin tidak pulih secara cepat," katanya.

Mengoptimalkan Belanja Pemerintah

Ibarat "Mission Impossible", meski terbilang berat, bukan tidak mungkin Indonesia bisa lolos dari jurang resesi yang sudah di depan mata tersebut.

Untuk bisa kembali mencapai pertumbuhan yang positif tentu saja pemerintah harus bisa mengungkit konsumsi rumah tangga serta mengoptimalkan belanja pemerintah yang justru terkontraksi sampai 6,9 persen (yoy).

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan belanja pemerintah dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi saat konsumsi rumah tangga dan investasi tertekan akibat pandemi COVID-19.

“Pertumbuhan belanja pemerintah bisa lebih rendah daripada pertumbuhan konsumsi rumah tangga padahal harapannya ada di belanja pemerintah tapi ternyata minusnya sampai 6,9 persen (yoy),” katanya.

Bhima mengatakan pemerintah harus segera mengoptimalkan belanja untuk mencegah potensi terjadinya pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi pada kuartal berikutnya sehingga menyebabkan adanya resesi.

“Ini salah satu penyebab kenapa kita akan masuk resesi pada kuartal III karena ternyata belanja pemerintah tidak bisa diandalkan sebagai motor utama untuk mendorong pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah tidak boleh menahan belanja sehingga jika ada permasalahan dalam birokrasi terkait pencairannya maka harus segera diselesaikan.

Stimulus Baru

Sebagai senjata untuk mengemban "Mission Impossible" ini, Presiden Jokowi pun sudah menyetujui beberapa stimulus baru yang akan disebar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV.

Stimulus baru tersebut mulai dari memperbesar diskon angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 hingga tambahan bansos untuk penerima program keluarga harapan (PKH).

“Ada yang sifatnya baru. Beberapa stimulus yang kurang atau belum bisa diimplementasikan karena sulit dilaksanakan maka pemerintah akan perbaiki dan ubah," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan memberikan bantuan pengurangan beban listrik industri bisnis dan sektor sosial dengan menanggung minimum tagihan yang harus dibayar pelaku usaha kepada PLN.

“Pemerintah akan menanggung atau PLN tidak lagi men-charge minimum langganan listrik kepada sektor industri bisnis dan sosial ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan selama ini pelaku dunia usaha mempunyai kewajiban untuk membayar minimum tagihan meskipun penggunaan listriknya jauh lebih kecil ketika operasi usaha sedang menurun.

“Ini memberatkan. Pemerintah minta PLN agar tidak lagi berikan tagihan minimum kepada industri bisnis dan sektor sosial sehingga pelanggan ini hanya bayar sebesar apa yang mereka gunakan,” jelasnya.

Menurut dia, stimulus tersebut sangat berguna khususnya untuk sektor pariwisata, hotel, dan perdagangan yang selama ini operasinya sedang sangat menurun sehingga penggunaan listrik juga turun.

Ia menyebutkan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 triliun untuk menanggung minimum tagihan listrik dunia usaha.

Selain itu, Sri Mulyani menyatakan pemerintah juga memperbesar diskon angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dari yang berlaku saat ini yaitu 30 persen menjadi 50 persen.

Selanjutnya, pemerintah memberikan tambahan bansos untuk 10 juta masyarakat PKH dalam bentuk beras sebanyak 11 kilogram dengan anggaran yang disiapkan adalah Rp 4,6 triliun.

Kemudian, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp 500 ribu bagi 10 juta penerima Kartu Sembako di luar PKH dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 5 triliun dan akan dibayarkan pada Agustus 2020.

Tak hanya itu, pemerintah turut memberikan bansos produktif bagi 12 juta UMKM yaitu sebesar Rp 2,4 juta dengan total anggaran sekitar Rp 30 triliun.

“Seperti yang disampaikan Presiden ke beberapa pengusaha UMKM yang sangat kecil dan bentuk bantuan sifatnya produktif. Jadi bukan pinjaman tapi bantuan dengan total anggaran mendekati Rp 30 triliun,” katanya.

Terakhir yaitu pemerintah sedang mengkaji pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta dengan persiapan anggaran sebesar Rp 31,2 triliun.

“Berbagai langkah ini dilakukan karena sampai Agustus penyerapan program PEN masih dirasa perlu untuk ditingkatkan,” tegasnya.

Semoga saja Sri Mulyani dan kolega bisa menjalankan misi berat untuk menyelamatkan negara ini dari jurang resesi yang tentu saja bakal berpengaruh pada pemulihan ekonomi Indonesia. (E-3/berbagai sumber)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load