Menanti Akhir Kasus Brigjen Prasetijo

Selasa , 28 Juli 2020 | 08:30
Menanti Akhir Kasus Brigjen Prasetijo
Sumber Foto dok/Tribunnews
Brigjen Prasetijo Utomo dan Djoko Tjandra.
POPULER

JANJI Kapolri Jenderal Idham Azis untuk mengusut tuntas kasus pemalsuan surat jalan untuk buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra yang melibatkan seorang jenderal bintang satu di lingkungan Polri mulai memuaskan publik.

Kemarin Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dalam kasus pemalsuan surat jalan tersebut.

Tak cuma itu Listyo yang mantan ajudan Presiden Jokowi itu tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus pemalsuan surat jalan untuk buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra itu.

"Tim saat ini masih terus bekerja untuk melakukan pendalaman terhadap kemungkinan munculnya tersangka-tersangka baru," kata Listyo di Mabes Polri, Senin (27/7/2020).

Hingga saat ini Tim Bareskrim Polri sudah memeriksa kurang lebih 20 orang sebagai saksi. Dalam kasus ini Prasetijo dijerat dengan Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 E KUHP dan pasal 426 ayat 1 KUHP dan atau Pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP. Dia terancam hukuman pidana maksimal enam tahun penjara.

Kasus ini bermula dari terungkapnya surat jalan untuk Djoko Tjandra yang diduga dikeluarkan oleh kepolisian. Dari hasil penyelidikan internal, Prasetijo Utomo dinyatakan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kakorwas Bareskrim Polri dengan menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra untuk berpergian dari Jakarta ke Pontianak Kalimantan Barat pada Juni lalu.

Penyelidikan Bareskrim Polri ternyata tidak hanya sampai di situ. Bareskrim Polri tengah menyelidiki aliran dana dari buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra ke sejumlah pihak berkaitan dengan kasus pemalsuan surat jalan.

Dalam konteks ini, Polri kemungkinan bakal bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menulusuri aliran dana itu. Koordinasi dengan KPK itu juga berkaitan dengan upaya penerapan undang-undang tindak pidana korupsi dalam kasus ini.

Kita memuji ketegasan Polri dalam menangani kasus Brigjen Prasetijo Utomo tersebut. Pembenahan dalam tubuh internal Polri mulai menunjukkan hasil ya paling tidak sudah sedikit memuaskan masyarakat. Ingat kasus ini hingga sekarang masih menjadi perhatian publik yang sangat besar. Publik menunggu sampai di mana ending kasus yang mencoreng jajaran Bhayangkara ini.

Sikap Polri dalam kasus ini bisa dibilang mematahkan pendekatan alat pemadam kebakaran yang kerap dialamatkan ke aparat penegak hukum yang satu ini. Kebanyakan organisasi kepolisian di dunia dikenal sangat jarang melakukan evaluasi. Pencermatan ulang terhadap organisasi dan personel seringnya dilakukan ketika mencuat masalah.

Polri akhirnya tergagap-gagap saat persoalan muncul. Sudah terbongkar, baru heboh. Sudah heboh, baru sibuk perbaiki sana rombak sini. Padahal, yang terbaik kekacauan sistemik diatasi secara sistemtik pula. Batu pijakannya adalah bagaimana memutus regenerasi personel polisi yang koruptif tersebut. Jangan begitu muncul api baru sibuk memadamkan kobaran api tersebut.

Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala menyebutkan, perhatian masyarakat terhadap Polri akan terhisap pada seberapa jauh Polri mampu menanggulangi kasus-kasus besar (termasuk kasus Brigjen Prasetijo Utomo itu). Kepercayaan publik akan tumbuh terpelihara sejalan dengan kinerja aparat Polri dalam tugas-tugas kesehariannya.

Dalam konteks ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, Polri harus bertindak tegas dan mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya kasus Brigjen Prasetijo Utomo. Sebab, bukan tidak mungkin hanya seorang jenderal bintang satu yang terlibat dalam kasus buronan Djoko Tjandra.

Bukan rahasia umum lagi jika dikatakan kedekatan Djoko Tjandra dengan aparat penegak hukum di negeri ini sudah berlangsung lama. Ada yang menyebut sudah menggurita! Jadi mustahil hanya seorang Brigjen Prasetijo Utomo yang “bermain” dalam kasus pemalsuan surat jalan Djoko Tjandra tersebut.

Lepas dari itu, yang pasti publik kini menunggu akhir kasus kongkalikong Brigjen Prasetijo Utomo termasuk pula Brigjen Nugroho Slamet Wibowo Sekretaris NCB Interpol Indonesia dan Irjen Napoleon Bonaparte Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri karena penghapusan red notice Djoko Tjandra. Kedua jenderal terakhir ini juga sudah dicopot dari jabatannya.

Janji Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa pihaknya akan mengusut pihak lain yang terlibat termasuk mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menyelidiki aliran dana dari Djoko Tjandra ke sejumlah pihak berkaitan dengan kasus pemalsuan surat jalan harus dibuktikan.

Ingat publik menunggu bukti bukan janji! Jangan sampai pernyataan Kabareskrim Polri itu hanya pemanis bibir sesaat namun jauh lebih penting harus dibuktikan. Semua itu tidak hanya akan memuaskan masyarakat namun di sisi lain akan meningkatkan citra Polri di mata publik. Jujur saja citra Polri yang baik itulah yang kini sedang ditunggu-tunggu. Kasus Brigjen Prasetijo Utomo adalah momentum untuk meraih kepercayaan publik yang sesungguhnya. Dan, Polri pasti bisa!(E-2)

 

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load