Menunggu "Nyanyian" Wahyu Setiawan

Kamis , 23 Juli 2020 | 08:00
Menunggu
Sumber Foto dok/ist
Tersangka mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
POPULER

ADA kebiasaan yang kerap dilakukan koruptor ketika tengah diproses lembaga hukum seperti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka tiba-tiba saja mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator (JC) dalam pusaran kasus yang dihadapinya.

Entah sudah berapa banyak koruptor yang melakukan langkah seperti itu. Terakhir mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPI) Wahyu Setiawan pun ikut-ikutan mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator (JC) dalam pusaran kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR.

Wahyu Setiawan disebut siap membongkar semua pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap PAW itu, termasuk dari kalangan partai. Ada yang menyebut, dalam kasus yang melilit komisioner KPU itu tersandung petinggi partai politik yang tengah berkuasa.

Salah satu pengacara Wahyu, Saiful Anam, Rabu (22/7/2020) membenarkan soal pengajuan JC itu. "Ya terkait dua. Satu terkait dengan suap Harun Masiku, kedua terkait suap Gubernur Papua. Semua akan dibuka terkait dengan dua itu, ya jadi terkait siapa apakah ada orang partai siapa pun yang terlibat menurut beliau akan dibuka seterang-terangnya," katanya, Rabu (22/7/2020).

Bukan hanya Wahyu Setiawan, Saiful menyebut Agustiani Tio Fridelina juga mengajukan JC. Menurutnya, Tio juga bakal mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap PAW itu. Saiful mengatakan pengajuan JC itu sudah dilakukan pada persidangan Senin, 20 Juli 2020. Ia berharap permohonan JC yang diajukan Wahyu Setiawan itu dikabulkan.

Sikap KPK enteng-enteng saja menanggapi hal itu. Melalui Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, lembaga antirasuah mempersilakan permohonan JC yang diajukan Wahyu Setiawan. Ia menyebut, KPK akan mempertimbangkan serta menganalisis pengajuan JC Wahyu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Ia mengatakan, jika nantinya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tidak mengabulkan permohonan JC Wahyu, Ali berharap Wahyu mau menjadi whistle blower yang mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi lainnya yang dia ketahui. Ali memastikan KPK bakal menindaklanjuti keterangan Wahyu Setiawan jika disertai data dan bukti yang jelas.

Namun, KPK menyayangkan sikap Wahyu Setiawan itu. Sejatinya keterbukaan Wahyu Setiawan mengenai kasus yang menjeratnya maupun kasus lain yang lebih besar dilakukan sejak proses penyidikan. KPK menyayangkan jika Wahyu hanya akan membongkar kasus-kasus korupsi yang diketahuinya setelah mendapat status JC.

"Harus dipahami bahwa semestinya keterbukaan terdakwa disampaikan baik sejak awal penyidikan maupun sampai yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai terdakwa di persidangan bukan menyatakan sebaliknya misalnya jika diberikan JC baru akan membuka semuanya," Ali menambahkan.

Jauh sebelumnya sejumlah koruptor yang berperkara di KPK juga pernah mengajukan JC. Mulai dari Bupati Klaten Sri Hartini hingga terpidana kasus Hambalang Choel Mallarangeng memohon agar status itu dilekatkan kepada dirinya. Beruntung bagi mantan anggota DPR dan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin serta mantan anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti yang telah dulu mendapatkan status tersebut.

Sepanjang 2016-2017 setidaknya ada lebih dari 10 tersangka kasus korupsi yang mengajukan permohonan menjadi JC kepada KPK. Ada yang diterima dan ada pula yang ditolak KPK dengan sejumlah alasan.

Menggoda Tersangka Korupsi

Status JC memang menggoda bagi tersangka korupsi. Banyak keuntungan bisa didapat dengan menjadi JC dalam kasus yang tengah menjerat seseorang. Selain akan mendapatkan perlindungan, hukuman pun bisa dikurangi dari yang semestinya didapat.

Istilah justice collaborator sendiri sebenarnya bukan barang baru dalam dunia hukum Indonesia. Banyak perundang-undangan yang menyebutkan seputar JC dan menjelaskan seputar maksud dan syarat dibukanya kemungkinan seseorang menjadi JC.

Setidaknya, JC diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Antikorupsi PBB, dan UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi PBB.

Demikian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelaku dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Jika melihat kepada SEMA Nomor 4 Tahun 2011, pengertian JC adalah seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum serta menjadi saksi dalam proses peradilan.

Untuk bisa menjadi JC, seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Ini memberi makna bahwa tidak semua yang berstatus tersangka bisa menjadi JC. Syarat itu antara lain, tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana yang serius atau terorganisir, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, tindak pidana pencucian uang, dan human trafficking.

Syarat lainnya, seorang JC harus memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan bernilai tinggi. Selain itu, seorang JC bukanlah pelaku utama dalam kasus yang menjeratnya. Seorang JC juga harus mengakui kejahatannya dan mengembalikan sejumlah aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dituduhkan yang disebutkan dalam pernyataan tertulis. Terakhir, seorang JC harus bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses persidangan.

Jika syarat tersebut dipenuhi maka seorang JC mendapatkan hak yang antara lain dalam bentuk perlindungan secara fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan penghargaan.

Yang paling fenomenal tentu saja Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Kasusnya sendiri dianggap sebagai korupsi besar-besaran yang menyentuh kalangan pejabat tinggi ketika itu. Dengan status JC, dia dianggap berhasil membantu KPK membongkar sejumlah kasus korupsi lainnya.

Sebut saja keterangan Nazaruddin dalam kasus suap Wisma Atlet yang menyeret keterlibatan pengurus Partai Demokrat, salah satunya mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Keterangannya juga banyak membantu dalam pengungkapan kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang di Bogor, Jawa Barat.

Namun tantangan menjadi JC jangan dipandang ringan. Tersangka yang mengajukan JC akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri. Ancaman keselamatan jiwa dan pembalasan fisik kepada dirinya atau keluarganya akan muncul. Para saksi pelaku akan berpotensi dihabisi karier dan mata pencariannya. Tantangan lainnya, mereka akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelitnya proses hukum yang harus mereka lewati.

Menjerat para pelaku tindak pidana terorganisasi seperti korupsi tidaklah mudah. Negara juga membutuhkan pengembalian kerugian yang optimal yang dapat diselamatkan. Di sisi lain, efek jera serta peringatan kepada siapa pun untuk tidak melakukan kejahatan serupa harus menjadi pesan yang terang dalam proses peradilan. Keberanian para pelaku minor sebagai saksi pelaku untuk mengungkap fakta-fakta atas peristiwa tersebut adalah salah satu kuncinya.

Korupsi adalah ancaman serius bagi kelangsungan pembangunan, supremasi hukum, dan demokrasi. Karena itu, upaya memerangi korupsi harus dilakukan dengan strategi yang jitu, termasuk berkolaborasi dengan pelaku minornya.

Dalam konteks ini maka sebaiknya JC jangan dijadikan tersangka korupsi untuk menghapus dosa. Karena perbuatan korupsi telah merugikan masyarakat. Dia telah mencederai upaya penegakan hukum di negeri ini. Artinya, silakan saja JC dilakukan oleh tersangka korupsi tetapi proses hukum yang sebenarnya tetap harus bergulir dan lagi-lagi hakim tidak gampang mengabulkan permohonan JC diajukan tersangka korupsi. Pertimbangan matang dan cermat serta kepentingan publik termasuk efek jera bagi para koruptor menjadi hal yang tidak bisa diabaika begitu saja. Dan, ingat jangan sampai malah mengaburkan persoalan hukum yang sebenarnya dan ajang menyucikan diri dari tindakan korupsi.(E-2)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load