Pansus DPR Kasus Djoko Tjandra Relevan dan Urgen

Kamis , 16 Juli 2020 | 05:12
Pansus DPR Kasus Djoko Tjandra Relevan dan Urgen
Sumber Foto Istimewa
Ilustrasi
POPULER

Akhirnya ketahuan siapa bermain di balik buron Djoko Tjandra yang bebas keluar masuk wilayah Indonesia. Kepolisian RI tidak bisa menyembunyikan peran pejabatnya yang menfasilitasi terpidana kasus cessie Bank Bali itu sehingga membuat kalang kabut sejumlah pejabat dan instansi penegak hukum lainnya.

Polri sudah mengungkap siapa pejabat yang membuat surat jalan dan memberikan fasilitas sehingga pesakitan itu bebas bergerak di wilayah hukum Indonesia meski ia sudah menjadi warganegara Papua Nugini. Kini Polri sudah mencopot pejabat tersebut, yaitu Brigjen Pol Prasetyo Utomo, bahkan sedang mendalami apakah orang ini juga terlibat dalam pencabutan red notice Interpol karena yang bersangkutan pernah bertugas di bagian hubungan internasional. Nama Djoko Tjandra hilang dari daftar pencarian orang Interpol sejak 2014.

Dengan demikian bisa dipahami bahwa bebasnya Djoko keluar masuk Indonesia bukan tanpa perencanaan matang, melainkan sudah dipersiapkan sejak lama dengan bantuan sejumlah koneksi di instansi penegak hukum, terutama Polri. Apakah Prasetyo Utomo bekerja sendiri? Sangat sulit dipahami ia bisa bekerja  sendiri karena penerbitan surat penting, apalagi sampai pencabutan status DPO di Interpol, tidak mungkin diurus sendiri oleh seorang pejabat tertentu. Ini masalah institusi, bukan semata urusan individu seorang pejabat, betapapun kuat kedudukannya.

Pernyataan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane patut digarisbawahi. "Dalam surat jalan tersebut Djoko Chandra disebutkan berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni 2020. Lalu, siapa yang memerintahkan Brigjen Prasetyo Utomo untuk memberikan surat jalan itu. Apakah ada sebuah persekongkolan jahat untuk melindungi Djoko Chandra," katanya pekan ini. 

Djoko adalah terpidana kasus pengalihan hak yang mengakibatkan terjadinya pergantian kreditur (cessie) Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Ia menjadi buron dan telah tinggal dan menjadi warganegara Papua Nugini.  Ternyata, seperti dikemukakan Jaksa Agung, Djoko sudah tiga bulan berada di Indonesia dan mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020. Sidang pertamanya dilangsungkan pada Senin, 29 Juni lalu namun Djoko tidak hadir karena alasan sedang sakit.

Kejaksaan pernah menahan Joko Tjandra pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas. Kejaksaan mengajukan PK pada Oktober 2008. Majelis hakim MA memvonis Djoko Tjandra dua tahun penjara dan harus membayar Rp15 juta. Uang milik Joko di Bank Bali Rp546,166 miliar pun dirampas negara. Sebelum eksekusi Djoko melarikan diri ke Papua Nugini pada 2009.

Karuan Saja, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin merasa sakit hati dengan keberadaan buron tersebut di Indonesia. "Informasinya lagi, yang menyakitkan hati saya adalah katanya tiga bulanan dia ada di sini. Baru sekarang terbukanya," ujar Burhanuddin dalam kerja bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6).

Semula banyak dugaan mengarah pada pihak Imigrasi yang membiarkan keluar masuknya Djoko melintasi wilayah Indonesia. Namun tudingan tersebut dibantah Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly, yang mengatakan pihak imigrasi tidak mencatat nama buronan itu. Ketahuan belakangan bahwa nama Djoko tidak ada lagi dalam red notice. Ia pun ketahuan memperoleh KTP dari seorang Lurah di Jakarta untuk mengurus perkara hukumnya di Indonesia.

Kasus Djoko Tjandra ini jelas merupakan skandal penegakan hukum yang sangat serius. Kejaksaan Agung bahkan sudah terang-terangan menuding Polri telah mencabut red notice atas buronan kelas kakap tersebut dari dari NCB-Interpol di Lyon, Prancis. "Karena Interpolnya kan ada di Polri. Koordinator Interpol di Indonesia itu kan adanya di Polri. Jadi yang cabut red notice ya dia (Polri) yang memiliki hubungan dengan Interpol di Indonesia," kata Jampidsus Kejadung, Ali Mukartono di Gedung Bundar Jampidsus, Kejagung RI seperti dilansir bisnis.com, Senin (13/7/2020).

Bila benar demikian, apapun alasan Polri mencabutnya, haruslah dipertanggungjawabkan. Masalah ini bukan sebatas perkara kasus Djoko Tjandra saja, melainkan merupakan indikasi adanya kesemrawutan dalam penegakan hukum serta rendahnya integritas sejumlah pejabat penegak hukum, khususnya di lingkungan Polri.

Banyak kasus lain yang penanganannya semrawut karena para penegak hukum tidak transparan. Raibnya Harun Masiku, juga penanganan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, terkesan banyak hal yang ditutup-tutupi sehingga menimbulkan tandatanya publik. Diduga ada tangan-tangan kotor yang bermain di sejumlah kasus sehingga penanganannya menyisakan dugaan banyak hal yang sengaja disembunyikan. 

Maka, sangatlah patut didukung inisiatif beberapa fraksi DPR untuk membentuk Pansus kasus Djoko Tjandra ini. Pimpinan Polri harus mempertanggungjawabkan kekisruhan tersebut, apalagi banyak sekali kasus hukum lain yang penyelesaiannya tidak memuaskan masyarakat. Pansus DPR bisa dan berwenang menelusuri lebih lanjut kasus Djoko dan proses penegakan hukum yang dikeluhkan masyarakat.

Bila Pansus DPR bekerja cermat, serius, mendalam dan konsisten, bukan tidak mungkin akan membuka kotak pandora untuk bisa membuka kasus-kasus lainnya yang masih gelap. (BC)

 



Sumber Berita: Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load