Semua Pihak Harus Mengerem Diri Terkait RUU HIP

Senin , 29 Juni 2020 | 20:56
Semua Pihak Harus Mengerem Diri Terkait RUU HIP
Sumber Foto Kuningan Terkini
Anggota DPR Yanuar Prihatin

JAKARTA--Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menanggapi perubahan RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila dikarenakan isi RUU tidak berubah. “Usulan perubahan RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila tidak akan menyelesaikan masalah jika substansinya tidak berubah sama sekali,  apalagi persepsi publik yang terbentuk cenderung negatif terhadap RUU apapun yang berjudul Pancasila,” kata Yanuar Prihatin anggota Komisi II DPR RI, Senin (29/6). 

Dalam suasana semacam ini semua pihak harus injak rem dulu agar kita semua memiliki kesempatan untuk berpikir lebih jernih, komprehensif dan kontekstual. Lebih baik duduk kembali bersama mulai dari nol. Kita samakan dulu cara pandang dan frekuensi pikirannya supaya tidak salah paham yang berlebihan soal pengaturan Pancasila ini. “Apa sebenarnya yang harus diatur soal Pancasila ini dalam bentuk undang-undang?” tanya Yanuar Prihatin yang juga anggota Badan Kajian MPR RI ini.

Menurutnya, yang diperlukan saat ini adalah implementasi Pancasila, bukan penafsiran ideologis filosofis tentang Pancasila. Hentikan perdebatan ideologis-filosofis-politis yang salah kaprah ini. Lebih baik kita bertanya, sudahkah nilai-nilai Pancasila saat ini menyatu dalam pikiran, hati, kata-kata dan tindakan? Kita memerlukan metodologi, teknik atau cara yang efektif untuk sosialisasi dan operasionalisasi Pancasila yang bisa diterima dan dilakukan semua pihak.

Sosialisasi Pancasila yang dilakukan hanya oleh MPR dan BPIP jelas masih kurang, tidak memadai dan belum menyentuh partisipasi semua kalangan. 

Negara harus membuka peluang, mendorong dan memfasilitasi agar sosialisasi ini tidak menjadi monopoli lembaga tertentu saja. Biarkan semua pihak memiliki akses yang terbuka untuk terlibat dalam sosialisasi dan pemasyarakatan Pancasila ini.

Pekerjaan besar

Ketua DPP PKB ini meyakini bahwa ketika semua pihak memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam sosialisasi maka Pancasila akan lebih mudah membumi. Nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah menyebar dan menjalar melalui berbagai cara atau teknik yang lebih kreatif, variatif, terpola, berkesinambungan dan berjenjang. 

Organisasi keagamaan, kemasyarakatan, kepemudaan, kemahasiswaan, kewanitaan, lembaga pendidikan formal dan nonformal, organisasi profesi, pers, partai politik bahkan sekelas karang taruna di tingkat desa/kelurahan bisa berperan sangat aktif untuk terlibat penuh dalam kerja sosialisasi Pancasila ini. “Ini adalah pekerjaan besar bersama, bukan proyek yang dimonopoli segelintir orang atau lembaga tertentu saja,” tegas Yanuar seperti dikutip rri.co.id.

Cara ini sangat efektif untuk menggairahkan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi Pancasila. Pada sisi lain, langkah ini akan mengurangi kecurigaan, resistensi dan kekhawatiran bahwa Pancasila akan direduksi maknanya oleh segelintir orang atau kelompok tertentu.

Bukan tafsir sepihak

Keterbukaan semacam ini sekaligus akan menjauhkan Pancasila dari tafsir sepihak dan menutup kesempatan pihak penguasa menyalahgunakan Pancasila. 

“Kita tidak boleh lagi menempatkan Pancasila hanya milik segelintir orang, kelompok atau golongan tertentu saja. Penerapan Pancasila di masa Orde Lama dan Orde Baru harus menjadi pelajaran sejarah yang sangat penting agar kita tidak lagi tergelincir pada monopoli Pancasila. Saat ini, pemerintah dan DPR semestinya bertanggungjawab penuh untuk menempuh dan mendorong  agar masyarakat dan semua pihak lebih antusias, happy dan partisipatif dalam sosialisasi Pancasila,” ujar Yanuar Prihatin yang juga motivator pengembangan diri ini.

Dalam konteks itulah diperlukan institusi, lembaga atau badan tertentu yang lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator dan dinamisator untuk membangun network sosialisasi Pancasila secara nasional maupun lokal, bahkan internasional.

Lembaga ini harus bersifat nasional, mandiri dan bebas dari campur tangan sepihak penguasa atau partai politik tertentu saja. 

“Kita sudah punya lembaga khusus yang mandiri untuk menangani korupsi, hak asasi manusia, pemilu, anak-anak, perempuan, dan masih banyak lagi. Tapi kenapa hingga saat ini tidak punya lembaga khusus yang mengkoordinasikan dan menggerakan kekuatan nasional untuk sosialisasi Pancasila sekaligus standardisasi metodologinya?” ujar Yanuar lebih menegaskan.

Menurut anggota DPR dari Dapil Jabar X ini, BPIP yang ada saat ini tidak tergolong lembaga yang semacam itu karena dibentuk oleh Presiden. Sosialiasai 4 Pilar yang dillakukan oleh para anggota MPR selama ini juga tidak mencerminkan gerakan nasional sosialisasi Pancasila. 

Lembaga baru ini seyogyanya bisa diawasi dan dikontrol oleh publik dan mendapat jaminan fasilitasi oleh negara. Karena itu lembaga ini dibentuk oleh Presiden dan DPR, beranggotakan individu-idividu yang mewakili keragaman aspirasi, golongan dan kelompok di masyarakat. Individu ini berasal dari kalangan akademisi, organisasi keagamaan, organisasi profesi, kewanitaan dan sebagainya. 

Direkrut secara terbuka pula, bukan tertutup. Jadi semua orang mempunyai kesempatan sama untuk mengaksesnya. Dalam konteks itulah kita memerlukan undang-undang, bukan untuk menafsirkan Pancasila secara sepihak tapi untuk kerja besar bersama sosialisasi dan pemasyarakatan Pancasila. 

Jika ini yang dimaksudkan, politisi PKB ini yakin bahwa masyarakat dapat memahami dan menerimanya. 

DPR wajib membuka diri untuk menampung, menyerap dan memperhatikan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat seluas mungkin. Tidak perlu terburu-buru membicarakan hal yang sensitif semacam ini. 

“Jangan gegabah untuk jalan sendiri membahas Pancasila,” kata putra daerah asal Kuningan ini mengingatkan.

Memberi nama pada institusi atau lembaga ini juga harus hati-hati agar terhindar dari atribusi yang bersifat ideologis-politis. “Badan Sosialisasi Pancasila (BSP) lebih netral namanya dibanding menggunakan istilah pembinaan ideologi,” usul Yanuar Prihatin



Sumber Berita: KBRN rri.co.id

Tags :

KOMENTAR

End of content

No more pages to load