De Facto dan De Jure?

Selasa , 09 Juni 2020 | 11:00
De Facto dan De Jure?
Sumber Foto : Sinarharapan.co
Marzuki Usman

TULISAN sekali ini tidak langsung berhubungan dengan masalah ekonomi, tetapi secara tidak langsung akan sangat berpengaruh dengan kehidupan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada awalnya, kelihatannya kebanyakan warga negara tidak memperhitungkan akibat dari pada keadaan secara politik hanyalah sebagai keadaan De Facto. Dibaca, faktanya barulah sekedar fakta saja, lalu kenapa harus khawatir?

Pada dasarnya kita masih berkuasa secara politik (De Jure). Hal Ini keadaannya belumlah secara De Jure, secara hukumnya, NKRI masih tetap ada.

Ketika penulis pada bulan September 1993 ditugaskan oleh Bapak Menteri Keuangan RI untuk memimpin delegasi Indonesia yang terdiri dari para pejabat eselon I, dari: Kementerian Keuangan, Perdagangan, Perhubungan, Telekomunikasi (Telkom), Pariwisata, dan Bank Indonesia atau Bank Sentral, untuk bernegosiasi di Forum GATT (General Agrement or Trade and Tarif), suatu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Delegasi Indonesia bertugas untuk bernegosiasi dengan delegasi dari negara-negara lain di dunia (113 negara), untuk memulai Perdagangan Bebas Barang-Barang (Trade in Goods), dan Perdagangan Bebas Jasa-Jasa (Trade in Services), masalah Investasi antara Negara (Foreign Investment), dan Hak Atas Kekayaan Intellektual HAKI (Intelectual Property Rights).

Setelah bernegosiasi selama 14 hari (dua minggu), lalu diambil kesepakatan, bahwa semua negara anggota (GATT) setuju untuk mempraktikan Perdagangan Bebas (Free Trade) untuk: Barang-barang (Goods), Jasa-jasa (Services), Investasi, dan HAKI, mulai pada tanggal 1 Januari 2020 (sekarang ini).

Pada waktu itu masih ada waktu 27 tahun lagi, Dan, hebatnya Presiden Soeharto, yang tidaklah lulusan dari Perguruan Tinggi, sudah berujar, “Mau tidak mau. Suka tidak suka, dan Siap tidak siap. Dunia telah menuju kepada Praktek Perdagangan Bebas Barang dan Jasa, dan Berinvestasi, dan Bebas HAKI. Sayangnya rakyat Indonesia belum tergugah sama sekali kepada Himbauan Bapak Presiden Soeharto itu!.

Faktanya yang Terjadi

Bapak Dr. Hasan Kartadjumena, Duta Besar Indonesia pada GATT, pada penutupan negosiasi tersebut di atas berujar kepada penulis, “Marzuki kita harus malu kepada generasi Founding Fathers kita (Bapak-Bapak Pendiri NKRI di tahun 1940 an)”.

“Apa pasal?” Penulis, mengomentari ujaran Beliau itu. Lalu Beliau menjawab sebagai berikut, “Marzuki, delegasi Indonesia pada Negosiasi dengan delegasi dari Kerajaan Belanda, membahas keberadaan (eksistensi) Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Peserta dari Indonesia semuanya adalah orang-orang muda, menghadapi delegasi Kerajaan Belanda, yang semuanya adalah para Diplomat kawakan yang sudah malang-melintang bernegosiasi di Eropa. Dan mereka, Bapak-Bapak itu, memenangkan Negosiasi. Dan akhirnya, Belanda secara De Facto dan De Jure mengakui keberadaan NKRI. Maka, pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Amsterdam, secara resmi Kerajaan Belanda mengakui Kedaulatan NKRI, dan segera melaksanakan penyerahan kedaulatan kepada NKRI tanpa bersyarat.

Kemudian penulis bertanya, “Siapa Bapak-Bapak yang ikut bernegosiasi di Lake Success, di Negara Bagian New York, Amerika Serikat, pada bulan September 1949 itu?” Dijawab oleh Bapak Duta Besar R.I untuk Lembaga GATT, Bapak DR. Hasan Kartadjumena, pada waktu itu adalah sebagai berikut. Mereka itu adalah : 1. Bapak Soedarpo Sastromidjojo, umur 28 tahun, 2. Bapak DR. Soemitro Djojohadikusumo, umur 28 tahun, 3. Bapak Ir. Djuanda, umur 28 tahun, 4. Bapak Sudjatmoko, umur 26 tahun, 5. Bapak Haji Agus Salim, umur 44 tahun. Beliau adalah sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, menjadi Ketua Delegasi Indonesia.

Di dalam negosiasi itu Delegasi Kerajaan Belanda yang terdiri dari Diplomat yang sudah kawakan bernegosiasi. Mereka berujar, “Indonesia sudah finito, sudah selesai. Semua daerah sudah dikuasai oleh Belanda lagi”.

Pemimpin NKRI, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden, Hatta sudah dibuang atau diasingkan ke Pulau Bangka, dan seterusnya. Dijawab oleh Delegasi Indonesia, “Itu semua salah, dan tidak betul. Sesuai faktanya, atau De Facto, kota-kota masih dikuasai oleh Belanda, akan tetapi, daerah pedesaan telah dikuasai oleh Angkatan Perang Indonesia (APRI)”.

Kata Pak Soedarpo, ketika penulis jumpai beliau sebagai berikut, “Ada wartawan kita (RI) di Singapura. Dan dia memiliki daftar-daftar anggota APRI diseluruh pedesaan Indonesia. Jadi, ada wilayah NKRI, dan ada rakyat NKRI. Juga ada APRI, dan ada Pemerintah Daerah NKRI di Sumatera, yang dipimpin oleh Bapak Syarifuddin Prawiranegara, yang ber Ibu Kota di Kota Bukit Tinggi, Sumatera” Jadi kata, delegasi Indonesia, “NKRI adalah Negara yang sudah berdaulat”.

Pak Soedarpo melanjutkan lagi bahwa kalau NKRI masih ada, diperlukan dengan fakta bahwa, Letnan Kolonel Suharto, melakukan serangan pada tanggal 1 Maret 1949, kepada kekuatan Belanda di Ibu Kota NKRI, Jogyakarta yang lagi dikuasai oleh Belanda, dan ternyata Kota Jogyakarta selama 6 jam sudah dikuasai sepenuhnya oleh APRI. Dan, berita ini sampai dengan telegram ke kota Lake Succes, di New York.

“Maka”, kata Bapak Soedarpo, “wakil delegasi Amerika Serikat yang ikut juga bernegosiasi, yakni Mr William Cochran, wakil dari Presiden Amerika Serikat, Truman, meminta kepada kerajaan Belanda untuk secara resmi menyerahkan Kedaulatan kepada rakyat dan Bangsa Indonesia – NKRI. Kalau Belanda tidak mau ikut perintah ini, maka Amerika Serikat tidak akan memberi bantuan Marshall Plan kepada Kerajaan Belanda, yang sudah porak poranda oleh NAZI-Jerman di Eropah. Akhirnya, tanpa bersyarat, secara hukum De-Jure, Kerajaan Belanda mengakui Kedaulatan NKRI. Dan segera menyerahkan kedaulatan kepada NKRI. Dan terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Tetapi kemudian oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir, RIS selesai dan kembali kepada NKRI.

Epilog

Penulis sangat khawatir kepada masa depan NKRI kita. Pada waktu ini, faktanya sudah terjadi 10 kali terbang setiap hari Air China, Boeing 737-800 ke Denpasar Bali dari Beijing, Shanghai, dan Nanjing.

Setiap kali terbang diangkutlah 300 orang turis China ke Denpasar Bali, Indonesia. Jadi, setiap harinya di Bali hadir 10 X 300 orang turis atau sama dengan 3.000 orang turis China mendarat dan tinggal rata-rata 10 hari di Denpasar Bali. Hal ini berarti dalam sebulan ini hadir 90.000 turis China di kota Denpasar Bali.

Keadaan ini berarti di pantai Kuta, dan di sepanjang jalan di Kuta, isinya adalah para turis China itu. Hal ini berarti secara De-Facto, Kota Denpasar sudah menjadi kota turis China. Penulis khawatir sekali kalau fenomena ini akan berjangkit kepada seluruh kota-kota besar di Indonesia.

Apa yang akan terjadi? Artinya NKRI secara De Facto sudah menjadi Ter-China?.

Andai kata kita nanti menetapkan kebijakan boleh orang asing ber DWI WARGA NEGARA dengan rakyat Republik Rakyat China (RRC), maka keadaan bisa berubah? Ya Allah hamba mohon kehadirat-Mu, janganlah keadaan seperti ini akan terjadi di NKRI.

Hanya Engkaulah yang Maha Kuasa. Hamba mohon Ridho-Mu untuk menyelamatkan NKRI selamanya. Amin ya Robbal’ Alamin. (Marzuki Usman)

Penulis adalah ekonom dan pakar pasar modal.

 

KOMENTAR

End of content

No more pages to load