Sangat Disesalkan, Kenaikan Iuran BPJS Di Tengah Pandemi Covid

Kamis , 14 Mei 2020 | 11:02
Sangat Disesalkan, Kenaikan Iuran BPJS Di Tengah Pandemi Covid
Sumber Foto Kumbanews.com
Ilustrasi

JAKARTA--Ketika masyarakat sedang tak berdaya menanggung himpitan ekonomi dan ancaman virus corona (Covid-19), pemerintah justru menerbitkan aturan yang menambah beban. Posisi pemerintah terlalu kuat dan akan menang dalam mempertahankan kebijakannya, namun terasa tidak adil karena rakyat makin terbebani di tegah himpitan ekonomi d an sosial.

Saat ini sebetulnya sedang ditunggu konsistensi kebijakan pmerintah yang bisa meringankan beban mereka. Misalnya mengenai janji pemerintah yang akan menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Rakyat menunggu pemerintah menurunkan harga ahan bakar minyak (BBM) yang akan menolong daya beli mereka. Harapan tersebut sangat masuk akal karena harga minyak mentah merosot tajam, sehingga seharusnya BBM juga diturunkan. Itu janji pemerintah yang beum ditepati.

Yang terjadi justru sebaliknya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Presiden Joko Widodo menaikkan tarif kepesertaan Mandiri kelas III sebesar 37,25 persen pada 2021 dan seterusnya. Tarif Mandiri kelas II akan naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu, sedangkan Mandiri kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu, yang akan berlaku mulai Juli nanti. Padahal sebelumnya kenaikan tariff BPJS telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Jadi dalam masalah BPJS ini ada beberapa yang menyakitkan. Melalui Perpres tersebut pemerintah sengaja mengabaikan keputusan lembaga peradilan tertinggi dan menaikkan tariff untuk menutup deficit keuangan BPJS. Lagi pula belum terdengar upayayang sangat serius dari manajemen BPJS untuk melakukan efisiensi seperti direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga defisitnya tidak terus membengkak.

Kajian KPK terkait dana jaminan kesehatan itu menemukan telah terjadi inefisiensi atau pemborosan dalam pembayaran BPJS Kesehatan. Pemborosan diduga terjadi karena tiga penyebab. Yaitu peserta yang tak membayar iuran; pemborosan pada pembayaran rumah sakit yang tidak sesuai; serta kecurangan di lapangan.

Ada beberapa poin rekomendasi KPK yang mestinya dilakukan secara sungguh-sungguh sebelum ditemukan berapa angka yang masuk akal untuk menentukan kerugian BPJS. Namun kalaupun harus ditetapkan kenaikan tariff, waktunya harus dipilih bukan dalam masa sulit dan makin berat sekarang.

Padahal pemerintah baru saja memperoleh dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan  dana ratusan trilyun rupiah untuk membiayai pengendalian pandemic. Dana tersebut diperkirakan akan terus bertambah karena alasan program stimulus ekonomi, untuk membantu dunia usaha, BUMN dan berbagai program pengendalian lainnya.

Ketakutan akan terus berlanjutnya kerugian BPJS terasa sangat dipaksakan ketika pemerintah nyatanya dengan mudah bisa menarik utang ratusan trilyun. Maksudnya, pemerintah bisa sangat mudah menarik utang, atau nanti minta Bank Indonesia (BI) mencetak uang, hanya untuk menutup deficit BPJS. Jika pemerintah melihat program kesehatan rakyat menjadi masalah vital dan strategis, semestinya tidak boleh mengharap iuran rakyat sebagai pendapatan utama untuk menutup anggaran.

Kebijakan Presiden Jokowi ini menimbulkan tandatanya, mengapa sensifitasnya terhadap beban penderitaan rakyat tidak menggerakkan kebijakannya dalam menetapkan keputusan pemerintah. Tidak ada alasan yang sangat masuk akal pada saat krisis saat ini Jokowi justru menetapkan kebijakan yang memukul daya beli rakyat. Waktunya tidak tepat karena pemberlakuan kebijakan tersebut Juli mendatang persis saat perekonomian nasional diramalkan dalam tingkat kesulitan tinggi.

Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah juga menilai tidak tepat menaikkan iuran BPJS Kesehatan saat pandemi Covid-19. “Ini masalah yang sensitif, di tengah wabah, pemerintah menaikkan (iuran). Walaupun pemerintah punya argumentasi yang kuat pun, itu pasti akan ditanggapi miring,” katanya di Jakarta, Rabu (13/5).

Kenaikan iuran tersebut sebaiknya merupakan bagian dari penyehatan keuangan BPJS Kesehatan termasuk memperbaiki jaring pengaman kesehatan. Dengan demikian, seharusnya pemerintah mempertimbangkan kenaikan iuran itu ketika melakukan reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang rencananya dilakukan pada 2021. “Kenapa tidak sekalian saja tahun 2021? Jadi penyempurnaan jaring pengaman kesehatan ini bisa dilakukan tuntas. Tidak dilakukan parsial seperti ini yang justru menimbulkan perspektif negatif,” katanya.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, juga menyesalkan Perpres tersebut. "Saya sangat menyesalkan keluarnya Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasalnya, di dalam Perpres itu, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah terkesan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Perpres No.75/2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan,” kata Daulay, Rabu (13/5).

Pemerintah seolah mengabaikan hak-hak konstitusional warga negaranya atas hak kesehatan. Bila cara pengambilan keputusan seperti ini terus berlanjut, bisa diperkirakan bahwa sangat mungkin Presiden akan menetapkan kebijakan di berbagai bidang lain, melalui cara yang tidak biasa, seperti memaksakan lahirnya berbagai Perppu. DPR makin tidak berdaya dan hanya sedikit fraksi yang masih bisa berpikir bebas dan menyuarakan keadilan bagi rakyatnya. Jadi ini bukan hanya soal kebijakan yang tidak tepat, melainkan kita mengkhawatirkan kesengajaan menabrak berbagai aturan perundangan yang dirasakan menghambat keinginan pemerintah.  

 



Sumber Berita: Berbagai sumber

Tags :

KOMENTAR

End of content

No more pages to load