Kemendikbud Sebaiknya Cabut Aturan Gelar Profesor Kehormatan Karena Resahkan Para Dosen

Ilustrasi (dok)

SINAR HARAPAN--Permendikbudristek mengenai pemberian gelar Profesor Kehormatan sebaiknya dicabut agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan para dosen perguuruan tinggi, seperti kasus yang terjadi di Universitas Gajah Mada (UGM).

Belakangan ini santer terdengar kabar  bahwa UGM akan memberikan gelar profesior kehormatan kepada individu non-akademik. Namun ratusan dosen UGM menandatangani pernyataan penolakan atas rencana pemberian gelar profesor kehormatan tersebut.

Salah satu tokoh yang dikabarkan akan menerima gelar tersebut adalah Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Ekonom ini alumni Fakultas Ekonomi UGM namun tidak berkarier sebagai pengajar di almamaternya.

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito mengatakan ini [pemberian gelar Guru Besar Kehormatan] merupakan peraturan Menteri, mestinya ditujukan kepada Menteri.

"Dan UGM belum menjalankan peraturan itu apalagi memberi gelar," katanya, dikutip media. 

Pemberian gelar profesor kehormatan diatur dalam Permendikbudristek 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri ini melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Gelar Profesor Kehormatan merupakan jenjang Jabatan Akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar biasa.

Setiap orang yang memiliki kompetensi dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat oleh Menteri sebagai Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi atas usul pemimpin Perguruan Tinggi. Syarat Perguruan Tinggi pengusul adalah memiliki peringkat akreditasi A atau unggul; dan menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan sesuai dengan bidang kepakaran calon Profesor Kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno tercatat sebagai salah satu dari ratusan dosen UGM yang menandatangani penolakan gelar kehormatan tersebut.

Dokumen tersebut awalnya diunggah oleh akun Twitter @shidiqthoha, lalu menimbulkan kehebohan. Surat penolakan para dosen tersebut ditembuskan kepada sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat UGM serta ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar UGM.

Mereka terdiri dari dosen di berbagai fakultas. Nama Pratikno berada di urutan ke-22 mewakili Fisip UGM.

Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Prof Koentjoro menekankan, Profesor adalah jabatan akademik dan bukan gelar akademik. "Profesor bukan gelar. Profesor itu adalah jabatan fungsional yang diraih dosen dengan tertatih-tatih."