• Minggu, 14 Agustus 2022

Sepekan Misteri Penembakan Brigadir J, Kredibilitas Pimpinan Polri Dipertaruhkan

- Senin, 18 Juli 2022 | 17:22 WIB

Ilustrasi (jpnn.com)

SINARHARAPAN--Kasus penembakan seorang anggota Polri, Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat, menjadi tantangan bagi para penyidik Polri dalam mengungkapkan kebenaran serta duduk perkara peristiwanya. Kasus ini bukan perkara biasa karena terjadi tembak menembak sesama polisi di rumah seorang petinggi Polri dan menimbulkan korban meninggal.

Kasus tersebut menyedot perhatian publik. Ini bukan perkara biasa. Pimpinan Polri sampai membentuk tim khusus untuk mengungkapkan peristiwa tersebut. Selain itu,  Menko Polhukam Mahfud Md juga mengomentarinya, selain memberikan pandangan bahwa ada sejumlah kejanggalan dalam pengungkapan peristiwa ini.

Mahfud menyebut Polri kini sudah profesional. Karenanya, ia berpesan kepada Polri jangan memburu atau melindungi tikus dengan membakar rumahnya. "Jangan mengejar tikus atau melindungi tikus lalu rumahnya yang dibakar, terbuka saja. Kan tata cara mengejar tikus itu sudah ada caranya, apalagi polisi sudah profesional," kata Mahfud dikutip CNNIndonesia, pekan lalu.

Penjelasan Polri mengenai peristiwa ini dinilai belum memadai, terutama karena tidak jelas sebab dan akibat dari rantai peristiwa yang disampaikan. "Kasus ini memang tak bisa dibiarkan mengalir begitu saja karena banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan maupun penjelasan Polri sendiri. Tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya," katanya seperti dilansir dari detikNews.

Kejadian penembakan terjadi di rumah Kepala Diisi Propam Mabes Polri Irjen Pol Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli lalu. Namun polisi baru mengungkapkannya kepada media beberapa hari berikutnya. Dalam penjelasan Polri, terjadi tembak menembak antara Brigadir Yosua dengan Bharada E di rumah itu. Brigadir  Yosua adalah pengawal istri Ferdy Sambo, yang dalam perkara ini diduga telah melakukan pelecehan seksual.

Hingga hari ini kronologi sebenarnya kejadian tersebut masih gelap. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan dua tuntutan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

KontraS mencatat sedikitnya terdapat enam kejanggalan dalam perkara ini. Yaitu: (1). Terdapat disparitas waktu yang cukup lama antara peristiwa dengan pengungkapan ke publik, yakni sekitar dua hari; (2) Kronologi yang berubah-ubah disampaikan oleh pihak kepolisian; (3) Ditemukannya luka sayatan pada jenazah Brigadir J di bagian muka; (4) Keluarga yang sempat dilarang melihat kondisi jenazah; (5) CCTV dalam kondisi mati pada saat peristiwa terjadi; (6) Keterangan Ketua RT yang menyebutkan tidak mengetahui adanya peristiwa dan proses Olah TKP.

Wakil Kordinator KontraS, Rivanlee Anandar, meminta Kapolri menjamin independensi dan transparansi kepada tim khusus yang bertugas mengungkap fakta peristiwa serta menyampaikan secara berkala kepada publik atas perkembangan yang terjadi. Kapolri juga diminta menjamin ruang masukan, saran, serta penyampaian dari pihak keluarga korban untuk bebas dari tindakan intimidatif dan tekanan dalam bentuk lain guna mencari fakta seterang-terangnya," imbuhnya.

Halaman:

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Terkini

Ikan Semah? Ikan Bangsawan?

Selasa, 9 Agustus 2022 | 05:50 WIB

Jangan Terjebak dengan Permainan AS

Jumat, 5 Agustus 2022 | 14:40 WIB

Produk Baru?

Selasa, 2 Agustus 2022 | 09:49 WIB

Maming Ikuti Jejak Harun Masiku

Selasa, 26 Juli 2022 | 07:50 WIB

Dimana Ada Air, Disitu Ada Ikan !!!

Selasa, 26 Juli 2022 | 07:23 WIB

Aku Nguyup?

Selasa, 19 Juli 2022 | 06:24 WIB

Bukan China Penyebab Kebangkrutan Sri Lanka

Senin, 18 Juli 2022 | 06:26 WIB

Tak-Kan Lari Gunung Di Kejar!!!

Selasa, 12 Juli 2022 | 06:57 WIB

“Buruk Muka Cermin Dibelah!”

Selasa, 5 Juli 2022 | 06:29 WIB

Alah Bisa Karena Biasa?

Selasa, 28 Juni 2022 | 09:22 WIB
X