• Minggu, 14 Agustus 2022

Bukan China Penyebab Kebangkrutan Sri Lanka

- Senin, 18 Juli 2022 | 06:26 WIB
Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa.(Dok/Ist)
Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa.(Dok/Ist)

Oleh: Sjarifuddin Hamid

SINAR HARAPAN - Negara-negara yang pernah menjajah, terus menerus berupaya menguasai negara-negara bekas jajahannya. Caranya dengan mengundang para generasi menuntut ilmu di berbagai universitasnya. Melakukan intervensi budaya. Menjadikan pinjaman dan investasi sebagai penjerat. Membentuk organisasi multilateral untuk menghimpun bekas negara-negara jajahan.   

Hanya sedikit negara berkembang yang berhasil mengelak dari jebakan tersebut. India, misalnya. Sementara yang lain tidak berdaya.  

Ketika Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri India Narendra Modi pada 2014 menguasai pemerintahan, India menerapkan sistem ekonomi terbuka atau liberalisasi. Mengundang perusahaan multinasional yang sesuai dengan kebutuhan India dan menerapkan privatisasi.

Privatisasi bukan berarti banyak BUMN dilepaskan kepada pengusaha, melainkan hanya meniru cara memperbaiki efisiensi dan mengalokasi sumber daya. Pemerintah juga memberdayakan koperasi hingga muncul unit-unit usaha yang langsung menjangkau kepentingan masyarakat bawah. Jadi ada tiga pilar ekonomi, BUMN, swasta dan koperasi.

Saat ini, berbagai lembaga internasional sepakat menempatkan India pada posisi ke enam sebagai pemilik Produk Domestik Bruto Terbesar (PDB) di dunia pada 2022 dengan jumlah US$2,66 triliun. AS di posisi pertama dengan US$20,89 triliun, China US$14,72 triliun, Jepang US$5,06 triliun, Jerman US$3,85 triliun dan Inggris US$2,67 triliun.

India diramalkan akan menggeser posisi Inggris yang berada di posisi kelima. Prancis sudah tertinggal dengan US$2,63, Italia US$2,2 triliun dan Kanada US$2,1. PDB India pada 2030 ditaksir mencapai US$8,4 triliun.

Apa resep India bisa tumbuh secepat itu?

Modi menerapkan perekonomian terbuka tetapi bersikap selektif terkait dengan isyu globalisasi, liberalisasi dan swastanisasi. Di dalam negeri, pemerintah memainkan peran dominan di sektor hukum, regulasi dan pengawasan. Dalam forum internasional seperti WTO, berjuang agar perusahaan multinasional diharuskan berbagi teknologi, informasi, mempromosikan tenaga kerja domestik dan perlakuan adil terhadap negara berkembang.

Modi juga selektif terhadap pinjaman luar negeri. Ia tak ingin seperti Meksiko dan Sri Lanka yang berlebihan  meminjam dan tidak tepat guna.

Lembaga pemeringkat Moody’s Investor Service, pernah menyebutkan India karena jumlah utang mencapai 73,95% dari PDB, setara dengan Afrika Selatan dan Ghana. Meskipun begitu investasi tetap mengalir dan tahun lalu mencapai US$44 miliar.

Perekonomian negara ini juga ditunjang pengiriman uang oleh diaspora yang berada di segala penjuru dunia. Menurut Bank Dunia remitansi ke India dari AS pada 2020 berjumlah US$43 miliar, SaudiArabia UD$34,5 miliar, Swiss US$27,9 miliar, Jerman US$22 miliar dan China US$18 miliar serta berbagai negara lain.  Negara bagian India yang terbanyak menerima transfer itu adalah Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Delhi dan lainnya.

Berkat leadership dan kekuatan ekonomi, India kini menjadi salah satu pendiri nonblok yang mampu  menentukan sikap di tengah pertarungan negara besar. Di satu sisi menjadi anggota QUAD buatan AS dan di sisi lain menjadi anggota BRICS bikinan Rusia dan China.  

Bukan Utang dari China

Sri Lanka belakangan ini menjadi sorotan. Negara ini dinyatakan bangkrut karena terjebak menggunakan utang dari China. Dijelaskan, pinjaman dipakai untuk membiayai proyek infrastruktur secara sembrono.   

Akhirnya, pemerintah tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo sebanyak US$51 miliar. Kas negara kosong hingga tidak mampu mengimpor migas dan kebutuhan rakyat lainnya. Kerusuhan meletus. Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke Singapura, lalu mengajukan pengunduran diri. China dituduh menjadi penyebab kebangkrutan.

Fakta menunjukkan utang terbesar Sri Lanka bukan dari China karena jumlahnya hanya sepuluh persen dari total pinjaman. Sebanyak 81% pinjaman berasal dari negara-negara Barat, India dan Jepang berdasarkan skema stabilisasi ekonomi yang digagas Dana Moneter Internasional (IMF) beberapa waktu lalu.

Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, dan lembaga keuangan BlackRock (AS), Ashmore Group (Inggris), Alloanz (Jerman), UBS (Swiss), HSBC (Inggris), JP Morgan Chase (AS) dan Prudential (AS) menjadi donor dengan jumlah pinjaman 69% total utang Sri Lanka. India memberi pinjaman sebanyak dua persen.

China dijadikan sasaran dengan tujuan memberi citra buruk kepada Belt Road Initiatiative (BRI) yang tahun ini diikuti 146 negara dan 32 organisasi internasional. BRI menghimpun 2.631 proyek dengan nilai US$3,7 triliun. Perusahaan yang terlibat berjumlah hampir 2.600 dengan lebih dari 55% diantaranya perusahaan China.

Negara-negara Barat dan sekutunya khawatir BRI akan memperkuat pengaruh China di negara-negara yang turut serta dalam program ini. Tampaknya, upaya memperburuk tidak hanya akan berhenti di Sri Lanka.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: opini

Tags

Terkini

Ikan Semah? Ikan Bangsawan?

Selasa, 9 Agustus 2022 | 05:50 WIB

Jangan Terjebak dengan Permainan AS

Jumat, 5 Agustus 2022 | 14:40 WIB

Produk Baru?

Selasa, 2 Agustus 2022 | 09:49 WIB

Maming Ikuti Jejak Harun Masiku

Selasa, 26 Juli 2022 | 07:50 WIB

Dimana Ada Air, Disitu Ada Ikan !!!

Selasa, 26 Juli 2022 | 07:23 WIB

Aku Nguyup?

Selasa, 19 Juli 2022 | 06:24 WIB

Bukan China Penyebab Kebangkrutan Sri Lanka

Senin, 18 Juli 2022 | 06:26 WIB

Tak-Kan Lari Gunung Di Kejar!!!

Selasa, 12 Juli 2022 | 06:57 WIB

“Buruk Muka Cermin Dibelah!”

Selasa, 5 Juli 2022 | 06:29 WIB

Alah Bisa Karena Biasa?

Selasa, 28 Juni 2022 | 09:22 WIB
X