• Jumat, 19 Agustus 2022

Awas 'Sindrom Kecoa'. Pimpinan Kemendag Harus Mawas Diri

- Selasa, 31 Mei 2022 | 09:48 WIB
Ilustrasi (sumber foro: berbagairumah.blogspot.com)
Ilustrasi (sumber foro: berbagairumah.blogspot.com)

SINARHARAPAN--Kementrian Perdagangan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terkait banyaknya kasus penyalahgunaan jabatan dalam rangka ekspor maupun impor yang menyalahi prosedur dan aturan. 

Penahanan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Idrashari Wisnu Wardana (IWW) dan seorang kepala seksi Tahan Banuera oleh Kejaksaan Agung merupakan bukti terjadinya penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan jabatan.

IWW telah ditahan bersama empat tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Kini masa penahanannya diperpanjang hingga 40 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

Bersama IWW juga ditahan seorang konsultan ekonomi, Lin Che Wei (LCW), yang diketahui dekat dengan IWW. Bahkan Kejaksaan Agung menengarai posisi LCW sangat berpengaruh terhadap keputusan pemerintah terkait ekspor CPO  dan produk turunannya.

Baca Juga: Lin Che Wei Ditahan, Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Minyak Goreng

Kasus ekspor CPO di luar prosedur tersebut berpengaruh besar terhadap pasokan minyak goreng di dalam negeri. Beberapa waktu lalu masalah ini menimbulkan lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri. Ini ironi yang terjadi di sebuah negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.

Pejabat Kemendag lainnya yang ditahan Kejagung adalah Tahan Banurea (TB), mantan Kasubag Tata Usaha Periode 2017-2018 dan Kasi Barang Aneka Industri Periode 2018-2020 pada Direktorat Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Ia ditahan terkait penyalahgunaan ijin impor besi dan baja tahun 2016-2021.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, pidana korupsi impor besi baja melibatkan enam perusahaan pengimpor besi atau bajabaja panduan, dan produk turunannya. Mereka menggunakan surat penjelasan (sujel) atau perjanjian impor tanpa PI dan LS yang diterbitkan Direktorat Impor Kementerian Perdagangan.

Baca Juga: Tersangka Korupsi Impor Besi Baja Masih Menelpon Dalam Tahanan

Sujel tersebut diterbitkan atas dasar permohonan importir dengan alasan akan digunakan untuk pengadaan material konstruksi proyek pembangunan jalan dan jembatan. Mereka berdalih ada perjanjian kerja sama dengan empat BUMN, yaitu PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, PT Nindya Karya, dan PT Pertamina Gas (Pertagas).

"Setelah dilakukan klarifikasi, keempat BUMN tersebut ternyata tidak pernah melakukan kerja sama pengadaan material proyek, baik berupa besi atau baja dengan enam importir tersebut," ungkap Ketut.

Keenam importir tersebut diduga mengimpor baja dengan menggunakan Sujel tanggal 26 Mei 2020. Alasan mereka, untuk keperluan proyek pembangunan jalan dan jembatan. Kenyataannya, proyek jalan dan jembatan yang dimaksud sudah selesai dibangun pada tahun 2018.

Halaman:

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Terkini

Selain Taiwan, Filipina Menjadi Lahan Proxy AS-China

Senin, 15 Agustus 2022 | 06:03 WIB

Ikan Semah? Ikan Bangsawan?

Selasa, 9 Agustus 2022 | 05:50 WIB

Jangan Terjebak dengan Permainan AS

Jumat, 5 Agustus 2022 | 14:40 WIB

Produk Baru?

Selasa, 2 Agustus 2022 | 09:49 WIB

Maming Ikuti Jejak Harun Masiku

Selasa, 26 Juli 2022 | 07:50 WIB

Dimana Ada Air, Disitu Ada Ikan !!!

Selasa, 26 Juli 2022 | 07:23 WIB

Aku Nguyup?

Selasa, 19 Juli 2022 | 06:24 WIB

Bukan China Penyebab Kebangkrutan Sri Lanka

Senin, 18 Juli 2022 | 06:26 WIB

Tak-Kan Lari Gunung Di Kejar!!!

Selasa, 12 Juli 2022 | 06:57 WIB

“Buruk Muka Cermin Dibelah!”

Selasa, 5 Juli 2022 | 06:29 WIB

Alah Bisa Karena Biasa?

Selasa, 28 Juni 2022 | 09:22 WIB
X