Oleh: Sjarifuddin Hamid
SINAR HARAPAN - Ferdinand Marcos Jr. menjadi Presiden Pilipina per 30 Juni mendatang dengan cukup bekal. Sejak kanak-kanak telah mengecap aroma kehidupan sebagai anggota keluarga presiden. Berpendidikan internasional. Menjadi politisi dan wakil gubernur, yang tahu tata kelola pemerintahan dan memahami praktek politik yang tricky.
Bongbong, nama panggilan FM Jr, dapat menggunakan bekalnya digunakan memanfaatkan persaingan tajam AS-China demi pembangunan nasionalnya. Tidak mengulangi kegagalan Presiden Ukraina Volodymyr Zelesnky yang gagal memanfaatkan kecemasan Rusia atas ekspansi Uni Eropa/NATO.
Duterte dan Poros China
Presiden sebelumnya Rodrigo R. Duterte pada awal kepemimpinannya (tahun 2016), berani menyatakan negaranya tidak akan tergantung lagi kepada Amerika Serikat. Duterte membuat poros China dengan harapan dukungan merealisasikan program pembangunan infrastruktur alias..Build…Build…Build. Yang beranggaran US$20 miliar per tahun.
China menyambutnya dengan menjanjikan investasi US$24 miliar, diantaranya untuk 14 proyek infrastruktur dan penanaman modal di sektor industri. Salah satu diantara proyek itu adalah membangun jembatan dekat kota Manila senilai US$69 juta, yang rencananya rampung akhir tahun ini. Itupun setelah molor berkali-kali.
Para pengeritik Duterte menyatakan pembuatan poros itu tidak disertai cost-benefit analysis. Akibatnya kalah dengan Vietnam. China sendiri malah mengalirkan investasi langsung ke Indonesia, termasuk dengan membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung.
Selain tak mencapai target. Perubahan poros mengganggu penghalang pengaruh China yang dibuat Washington yakni aliansi militer AUKUS ( Australia, Inggris dan AS) serta aliansi ekonomi QUAD (yang mencakup India, Jepang, Australia dan Amerika Serikat).
Melanjutkan
Bongbong dan Sara Duterte Carpio, anak Rodrigo Duterte, yang juga mantan walikota Davao, menghadapi permasalahan ekonomi domestik yang upaya mengatasinya terkait dengan kebijaksanaan luar negeri.
Bagaimana keduanya mengayuh Philipina diantara AS cs yang mencari proxy dan China yang bangga dengan kebesaran masa lalu serta kemajuan saat ini? Baginya, kebijaksanaan luar negeri Duterte yang meninggalkan Washington DC menuju Beijing dan kemudian kembali ke AS merupakan berkah.
Pada tahap pertama, Manila sudah mengambil resiko menjauhi AS tetapi China tidak memberi tanggapan yang memadai dalam aspek ekonomi dan investasi. Bahkan mengabaikan keputusan Pengadilan Arbitrase Tetap Internasional di Den Haag pada 2016 yang menyatakan, China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim berdaulat atas Beting Scarborough Shoal dan Kelompok Pulau Kalayaan (KIG). China menduduki Beting dan KIG yang letaknya 120 mil laut dari pulau Luzon itu sejak 2012.
Pada tahap kedua, Duterte kembali berpaling ke Amerika Serikat. Apalagi dalam sebuah survei, 87 persen responden memilih berkoalisasi dengan AS ketimbang China. Menhan Pilipina Delfin Negrillo Lorenzana pernah menyatakan, Pilipina akan kembali ke AS.
AS dan Pilipina masih memberlakukan Visiting Forces Agreement (VFA) yang dibuat pada tahun 1998. Berdasarkan persetujuan itu AS dapat mengirimkan pasukan, mengadakan latihan bersama dan melatih tentara Pilipina.
Pada Juni tahun lalu, Departemen Pertahanan AS sepakat menjual pesawat tempur, peluru kendali dan peralatan terkait senilai US$2,4 miliar kepada Pilipina. Kesepakatan ini ditindak lanjuti dengan lawatan Menhan Lloyd Austin ke Manila dua bulan berikutnya. Disusul dengan kunjungan para petinggi militer lainnya.
Bongbong sepertinya akan memanfaatkan semua ini sebagai pengungkit daya tawar dengan China. Pemerintahnya akan meminta kerjasama mengelola perikanan dan menambang gas serta minyak bumi di perairan yang disengketakan. Dukungan investasi dan pembangunan infrasruktur.
