• Jumat, 1 Juli 2022

IKN, Pajak Khusus dan Beban Baru

- Minggu, 8 Mei 2022 | 14:24 WIB
Titik Nol IKN Nusantara  (dok)
Titik Nol IKN Nusantara (dok)

SINARHARAPAN--Akhirnya semua pihak menyadari betapa berat beban pembiayaan yang harus ditanggung untuk mewujudkan Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur. Pemerintah yang pada awalnya sangat optimistis akan banyak investor dari dalam dan luar negri mendukung pembiayaannya, ternyata harus menghadapi kenyataan berbeda. Tak semudah itu.

Investor tentu memperhitungkan aspek untung rugi sebelum menanamkan modal mereka. Untuk membiayai proyek IKN dengan prospek bisnis yang belum jelas menguntungkan, siapapun tentu akan berpikir panjang. Meskipun IKN dirancang dengan disain kota masa depan yang supermodern, para investor masih wait and see 

Dalam upaya mengatasi pembiayaan tersebut, belum lama ini muncul istilah crowd funding. Namun belum jelas bagaimana rincian konsepnya, pemerintah justru sudah mengeluarkan PP 17/2022 yang mengatur pungutan Pajak Khusus IKN.

Pelaksanaannya masih akan ditetapkan dengan Peraturan Otorita Ibu Kota Nusantara, setelah mendapat persetujuan DPR.

Baca Juga: Presiden Teken PP 17/2022, Terdapat 13 Jenis Pajak Khusus IKN

 

Dalam pasal 43 tercatat 13 jenis Pajak Khusus IKN yang dapat dipungut oleh Otorita, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kemudian ada Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas: (1)Makanan dan/atau Minuman (2)Tenaga Listrik (3) Jasa Perhotelan (4)  Jasa Parkir dan (5) Jasa Kesenian dan Hiburan. Selanjutnya ada Pajak Reklame; Pajak Air Tanah; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan Pajak Sarang Burung Walet.

Direktur Center of Law and Economic Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, juga menjelaskan penetapan pajak khusus ini malah bisa membuat daya tarik IKN berkurang. Menurut dia, jika pendatang bertujuan mencari pendapatan baru, maka mereka akan berpikir ulang untuk pindah ke IKN. "Yang kasihan adalah ASN karena keluarganya terpaksa pindah ke IKN, maka biaya pajak tadi secara tidak langsung menjadi beban penduduk di IKN," ujarnya seperti dikutip Kumparan, Sabtu (7/5).

Halaman:

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Terkini

Alah Bisa Karena Biasa?

Selasa, 28 Juni 2022 | 09:22 WIB

Awak Pipit Mau Menelan Kedondong?

Selasa, 14 Juni 2022 | 06:31 WIB

Pemimpin Baru Singapura dan Dilemanya

Sabtu, 11 Juni 2022 | 19:25 WIB

Menebak Arah Politik Surya Paloh

Kamis, 2 Juni 2022 | 20:40 WIB

Mata Kuliah, “Bagaimana Berdiskusi?”

Selasa, 24 Mei 2022 | 07:51 WIB

Misteri Penggulingan PM Imran Khan

Senin, 23 Mei 2022 | 13:41 WIB

Selamat Merayakan Hari Waisak Bagi Umat Budha

Senin, 16 Mei 2022 | 10:00 WIB
X