• Jumat, 1 Juli 2022

RI 1948-1949, Serangan Umum 1 Maret dan Ajang Diplomasi (Bagian 1)

Banjar Chaeruddin
- Rabu, 4 Mei 2022 | 00:11 WIB
Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 (Dok)
Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 (Dok)

Oleh Daud Sinjal

(Percakapan dengan AB Kusuma) 

* Penetapan pemerintah mengenai peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara masih menuai kontroversi. Berikut pendapat ahli sejarah hukum tata negara, Ananda B. Kusuma, seperti diutarakannya kepada wartawan senior Sinar Harapan, Daud Sinjal baru-baru ini.

SINARHARAPAN--Ahli sejarah hukum tata-negara Ananda B.Kusuma menyanggah peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara sebagaimana dinyatakan pada judul, konsiderans dan diktum Keputusan Presiden no. 2 Tahun 2022 tertanggal 24 Februari 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Mantan dosen Sejarah Ketatanegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menyatakan keliru kalau Serangan Umum 1 Maret 1949  dikatakan telah berhasil menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia dan menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 

Dalam percakapan dengan "SH", peneliti dan penyusun buku "Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945" itu mengingatkan bahwa sebelum Serangan Umum 1 Maret 1949 (SU 1 Maret), Dewan Keamanan PBB pada 28 Januari 1949 sudah mengeluarkan resolusi yang menuntut Belanda memulihkan pemerintahan RI di Yogyakarta dan membebaskan semua tahanan politik. 

Ruling itu juga mengharuskan perundingan-perundingan dilakukan secepatnya, dan suatu pemerintahan federal sementara seperti yang tertuang di perjanjian Linggajati dan Renville harus terbentuk paling lambat 15 Maret 1949. 

Resolusi Dewan Keamanan bernomor 67 ini dinilai Ananda Kusuma sebagai kemenangan diplomasi RI yang digerakkan sejak 21 Desember 1948. Ofensif diplomatik ini membuat posisi Belanda tersudut baik oleh sekutunya sendiri mau pun dunia internasional. 

PBB sebenarnya sudah mengakui kedaulatan RI, tetapi secara de facto dan hanya sebatas sebagian Jawa dan sebagian Sumatra. PBB menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia itu secara keseluruhan atas seantero wilayah eks wilayah Hindia Belanda dan dalam tatanan federal "seperti yang tertuang di perjanjian Linggajati dan Renville". 

Halaman:

Editor: Banjar Chaeruddin

Tags

Terkini

Alah Bisa Karena Biasa?

Selasa, 28 Juni 2022 | 09:22 WIB

Awak Pipit Mau Menelan Kedondong?

Selasa, 14 Juni 2022 | 06:31 WIB

Pemimpin Baru Singapura dan Dilemanya

Sabtu, 11 Juni 2022 | 19:25 WIB

Menebak Arah Politik Surya Paloh

Kamis, 2 Juni 2022 | 20:40 WIB

Mata Kuliah, “Bagaimana Berdiskusi?”

Selasa, 24 Mei 2022 | 07:51 WIB

Misteri Penggulingan PM Imran Khan

Senin, 23 Mei 2022 | 13:41 WIB

Selamat Merayakan Hari Waisak Bagi Umat Budha

Senin, 16 Mei 2022 | 10:00 WIB
X