• Jumat, 1 Juli 2022

Big Data, Ilusi Penundaan Pemilu dan Pengelabuhan Rakyat

Banjar Chaeruddin
- Sabtu, 16 April 2022 | 11:40 WIB
Ilustrasi (insidesources.com)
Ilustrasi (insidesources.com)

SINARHARAPAN--Persoalan big data yang pernah dikemukakan oleh Menko Marinvest Luhut B Panjaitan hingga saat ini masih misteri. Belum satu pun lembaga yang mengkonfirmasi kebenaran data 110 juta penduduk setuju penundaan Pemilu.

Ketidakjelasan big data tersebut menyebabkan banyak kalangan menilai masalah ini hanya untuk mengelabuh masyarakat di balik keinginan sejumlah kalangan untuk mendorong dan mengkampanyekan penundaan pemilu.

Salah satu lembaga riset mencoba untuk membedah kecenderungan dalam masyarakat yang dibaca dari media sosial. Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) menemukan kejanggalan ketika melacak big data yang memuat 110 juta warganet pendukung penundaan Pemilu 2024 dengan menggunakan open source intelligence (OSINT) akun media sosial Twitter.

Baca Juga: Giliran Puan Tantang Big Data Luhut soal Pemilih PDIP Dukung Tunda Pemilu

Dikutip Antara, komposisi isu keseluruhan online news dan Twitter menyebutkan berita tentang "Pemilu ditunda dengan alasan ekonomi negara belum stabil" sebanyak 26,41 persen.

Berikutnya, isu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan disebut sosok di balik penundaan pemilu sebanyak 16,80 persen.

Isu penundaan pemilu disebut coreng konstitusi sebanyak 11,60 persen; PAN mendukung usulan untuk menunda Pemilu 2024 (8,69 persen); PDI Perjuangan menolak usulan untuk menunda Pemilu 2024 (8,49 persen); dan Partai Demokrat menolak usulan untuk menunda Pemilu 2024 (8,39 persen).

Terkait isu "PKB mendukung usulan untuk menunda Pemilu 2024" sekitar 8,20 persen. Isu lainnya, seperti Partai Golkar dan Partai NasDem bertemu bahas konflik menunda Pemilu 2024 sekitar 2,61 persen.

Sejumlah kalangan pun meragukan big data yang memuat 110 juta warganet pendukung penundaan Pemilu 2024, termasuk pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha.

Lagi pula, yang membicarakan soal perpanjangan jabatan dan tiga periode di kisaran 117.746 (tweetreply, dan retweet), sementara pemberitaan daring (online) tercatat 11.868 pengguna pada periode analisis mulai 15 Februari hingga 15 Maret 2022.

Disebutkan pula data yang kontra dengan penundaan pemilu di Twitter sebesar 83,60 persen dan pro sebanyak 16,40 persen. Sementara itu, pada media daring dengan kontra sebesar 76,90 persen dan pro 23,10 persen.

Baca Juga: PPP Minta Luhut Buka Big Data Setuju Penundaan Pemilu 2024

Dari data ini saja, sudah terlihat jelas lebih banyak yang menolak penundaan pemilu. Data tersebut diambil dan dianalisis setelah pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan dengan sejumlah tokoh dan organisasi yang pro dan kontra.

Disebutkan pula bahwa tokoh kontra penundaan pemilu yang paling banyak terdapat pada artikel berita, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum DPP Partai Demokrat) sebanyak 1.420, disusul Surya Paloh (Ketua Umum Partai NasDem) sebanyak 555.

Sementara itu, tokoh pro penundaan pemilu yang terbanyak adalah Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) sebanyak 3.892 artikel berita, diikuti Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN). Ada juga 10 organisasi yang pro dengan penundaan pemilu, seperti PKB, Golkar, dan Kemenkomarves.

Adapun, yang kontra sebanyak 71 organisasi, yaitu PPP, PDI Perjuangan, Lembaga Survei Indonesia (LSI), Partai Demokrat, Muhammadiyah, dan lainnya.

Berbeda bila 110 juta data itu mengambil pembicaraan dari Facebook (FB), Instagram, dan TikTok yang jumlah pemakainya relatif sangat banyak. Pemakai FB di Indonesia, berdasarkan data CISSReC, lebih dari 130 juta, Instagram sudah hampir menembus 100 juta pemakai, belum lagi TikTok yang pemakainya bertambah dengan cepat di Indonesia.

Namun, tidak semuanya membicarakan penundaan pemilu; banyak yang tidak peduli. Lebih banyak membicarakan hal yang lain, demikian analisis CISSReC.

Penyebar Hoax

Oleh karena itu, asal usul data tersebut harus jelas sumber pengambilannya. Bahkan, untuk mengambil data tersebut dengan survei juga hal yang sangat sulit, bahkan mustahil meskipun secara daring. Hal ini, kata Pratama, karena harus sesuai dengan usia, apalagi mencapai angka 110 juta warganet.

Mengumpulkan dan membaca data FB, IG, dan WhatsApp (WA) tidak semudah di Twitter yang membuka API (application programming interface). Perlu persetujuan FB untuk pihak ketiga membaca data dan mengumpulkannya.

Cambridge Analytica, misalnya, ketika membaca kecenderungan pilihan warga Inggris menjelang Brexit​​​​​​ (Britain Exit), dan pilihan warga Amerika Serikat menjelang Pilpres 2016.

Namun, pada akhirnya setelah ini bocor menjadi kasus besar, berujung pada makin ketatnya perlindungan data pribadi di Eropa dengan Regulasi Umum Perlindungan Data (General Data Protection Regulation/GDPR).

Oleh karena itu, seyogianya perlu menyampaikan kepada publik sumber data 110 juta warganet pendukung penundaan Pemilu 2024 itu agar semua pihak tahu, termasuk mereka yang ahli di bidang teknologi informasi.

Jangan sampai memunculkan tuduhan dari sejumlah orang bahwa data itu masuk kategori hoax yang menyesatkan masyarakat hingga menimbulkan kegaduhan.

Editor: Banjar Chaeruddin

Sumber: Antara

Tags

Terkini

Alah Bisa Karena Biasa?

Selasa, 28 Juni 2022 | 09:22 WIB

Awak Pipit Mau Menelan Kedondong?

Selasa, 14 Juni 2022 | 06:31 WIB

Pemimpin Baru Singapura dan Dilemanya

Sabtu, 11 Juni 2022 | 19:25 WIB

Menebak Arah Politik Surya Paloh

Kamis, 2 Juni 2022 | 20:40 WIB

Mata Kuliah, “Bagaimana Berdiskusi?”

Selasa, 24 Mei 2022 | 07:51 WIB

Misteri Penggulingan PM Imran Khan

Senin, 23 Mei 2022 | 13:41 WIB

Selamat Merayakan Hari Waisak Bagi Umat Budha

Senin, 16 Mei 2022 | 10:00 WIB
X