• Sabtu, 13 Agustus 2022

Nurhayati dan Perlunya Kehati-hatian Polisi

- Rabu, 2 Maret 2022 | 15:54 WIB
ilustrasi grafis
ilustrasi grafis

JAKARTA--Kasus hukum Nurhayati, seorang pegawai yang menjadi tersangka karena melaporkan perkara korupsi, akhirnya resmi dihentikan. Setelah berbagai pihak bereaksi atas kasus tersebut, akhirnya Kejaksaan Negeri Cirebon mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2).

Kasus ini memperlihatkam betapa tidak adanya perlindungan hukum yang memadai terhadap saksi pelapor kasus korupsi. Nurhayati justru dijadikan tersangka dalam kasus korupsi yang dilakukan Kepala Desa Citemu, Mundu, Cirebon. Nurhayati bekerja di kantor desa tersebut menemukan berbagai kecurangan atasannya dan kemudian melaporkannya.

Kasus ini kemudian justru menjerat Nurhayati yang harus menghadapi masalah hukum. Polisi dari Polres Cirebon bahkan sudah melakukan penyerahan barang bukti tahap II dan kasus ini dinyatakan P-21, siap untuk diperiksa kejaksaan.

Kasus tersebut menarik perhatian masyarakat. Tak kurang Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD juga menyorotinya. Ia kemudian meminta penetapan status tersangka Nurhayati dihentikan.

Mafud menyatakan bahwa Nurhayati tidak seharusnya menjadi tersangka. Dia menyiapkan formula yuridisnya guna menghentikan status tersangka. "InsyaAllah status tersangka tidak dilanjutkan. Tinggal formula yuridisnya," cuit Mahfud dalam akun Twitter @mohmahfudmd dikutip, Minggu 27 Februari 2022.

Kepala Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, pada Selasa (1/3) menyatakan Polri dan Kejaksaan sepakat menghentikan kasus dugaan tindak pidana korupsi Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu Nurhayati, dengan menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2), Selasa malam. “Jadi terkait kasus Nurhayanti malam ini juga selesai,” ujar dia, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam.

Masyarakat tentu merasa lega dengan penghentian kasus ini. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, menilai kasus Nurhayati yang membongkar kasus korupsi, tetapi sempat dijadikan tersangka harus menjadi peringatan bagi Polri agar berhati-hati dalam menegakkan hukum yang berkeadilan.

"Kasus Nurhayati adalah peringatan bagi Polri dan pihak-pihak terkait agar jangan main-main dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Diharapkan ke depannya tidak ada lagi kasus serupa yang sangat merugikan masyarakat dan citra lembaga penegak hukum," kata Pangeran Khairul Saleh, seperti dilansir Antara.

Alasan kepolisian yang mengatakan bahwa penetapan status tersangka Nurhayati sebagai tindakan "tidak sengaja", menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat. Ia mengingatkan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (justice collaborators), semestinya menjadi panduan awal yang jelas bagi penegak hukum.

Halaman:

Editor: editor1

Tags

Terkini

Ikan Semah? Ikan Bangsawan?

Selasa, 9 Agustus 2022 | 05:50 WIB

Jangan Terjebak dengan Permainan AS

Jumat, 5 Agustus 2022 | 14:40 WIB

Produk Baru?

Selasa, 2 Agustus 2022 | 09:49 WIB

Maming Ikuti Jejak Harun Masiku

Selasa, 26 Juli 2022 | 07:50 WIB

Dimana Ada Air, Disitu Ada Ikan !!!

Selasa, 26 Juli 2022 | 07:23 WIB

Aku Nguyup?

Selasa, 19 Juli 2022 | 06:24 WIB

Bukan China Penyebab Kebangkrutan Sri Lanka

Senin, 18 Juli 2022 | 06:26 WIB

Tak-Kan Lari Gunung Di Kejar!!!

Selasa, 12 Juli 2022 | 06:57 WIB

“Buruk Muka Cermin Dibelah!”

Selasa, 5 Juli 2022 | 06:29 WIB

Alah Bisa Karena Biasa?

Selasa, 28 Juni 2022 | 09:22 WIB
X