• Senin, 4 Juli 2022

UU IKN Sah, Semoga Tak Bernasib Seperti UU Cipta Kerja

- Selasa, 18 Januari 2022 | 18:45 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

"Penetapan Lokasi IKN telah dilakukan terlebih dahulu secara politik tanpa adanya landasan hukum yang jelas dan tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup," demikian dikutip dari siaran pers Walhi, Kamis (13/1).

Persoalan besar lainnya adalah kebutuhan biaya yang sangat besar. Pemerintah tampaknya merancang IKN dengan menggandeng berbagai pihak; investor swasta, BUMN dan asing, yang diminta bergotongroyong memikul beban pembiayaannya. Mungkin hal itu menjadi sebab, mengapa nanti IKN tidak dipimpin oleh seorang Gubernur seperti DKI Jakarta, melainkan Kepala Otorita yang terdengar lebih akomodatif terhadap investor.

Kita berharap proyek ambisius Kota Nusantara tersebut bisa terwujud sesuai harapan para perancangnya. Kota itu akan menjadi mercusuar baru yang menandai kemajuan negara dan bangsa di masa depan.

Kita berharap, semoga, Presiden RI pengganti Jokowi nanti memiliki komitmen yang sama untuk melanjutkan pembangunan Nusantara. Aspek ini jangan diabaikan. Sebab, sekarang kita tidak memiliki Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang mengikat pemerintahan berikutnya secara berkelanjutan. Kita juga menganut sistem presidential, yang memberikan kelonggaran Presiden berkuasa untuk mengembangkan gagasan dan ambisinya sendiri. (BC)

 

Halaman:

Editor: editor1

Tags

Terkini

Alah Bisa Karena Biasa?

Selasa, 28 Juni 2022 | 09:22 WIB

Awak Pipit Mau Menelan Kedondong?

Selasa, 14 Juni 2022 | 06:31 WIB

Pemimpin Baru Singapura dan Dilemanya

Sabtu, 11 Juni 2022 | 19:25 WIB

Menebak Arah Politik Surya Paloh

Kamis, 2 Juni 2022 | 20:40 WIB

Mata Kuliah, “Bagaimana Berdiskusi?”

Selasa, 24 Mei 2022 | 07:51 WIB

Misteri Penggulingan PM Imran Khan

Senin, 23 Mei 2022 | 13:41 WIB

Selamat Merayakan Hari Waisak Bagi Umat Budha

Senin, 16 Mei 2022 | 10:00 WIB
X