• Selasa, 5 Juli 2022

UU IKN Sah, Semoga Tak Bernasib Seperti UU Cipta Kerja

- Selasa, 18 Januari 2022 | 18:45 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

JAKARTA--Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mensahkan RUU Ibukota Baru (IKN) menjadi Undang Undang (UU). Pembahasannya terkesan “dikebut” untuk menenuhi target pengesahan pada Selasa (18/1), akibatnya keputusannya lonjong, tidak bulat. Satu fraksi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi menolak pengesahannya. Delapan fraksi lainnya mendukung pensahan UU IKN tersebut.

Kini pemerintah memiliki landasan hukum untuk mulai membangun Ibukota RI yang baru dengan nama Nusantara. Nama tersebut dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo karena dinilai memiliki aspek kesejarahan, keberagaman dan kemajuan. Nantinya, kota Nusantara diharapkan bisa menjadi magnet global, seperti kota-kota besar lain di dunia.

"Dengan nama Nusantara, Ibu Kota negara Republik Indonesia merepresentasikan realitas kekayaan dan kemajemukan yang menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Lalu, menuju masa depan maju, tangguh, dan berkelanjutan," kata Menteri/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di DPR.

Pemerintah berkeinginan pemindahan Ibukota RI dari Jakarta akan dimulai 2024, meski seluruh pembangunan sesuai master plan IKN baru akan selesai tahun 2045 yang akan datang. Ada rentang waktu 20 tahun lebih untuk menyelesaikan pembangunan Nusantara untuk menjelma menjadi smart city yang metaverse, serba digital.

Kita mengucapkan selamat kepada pemerintah atau pemikiran yang visioner, jauh menembus batas  waktu, sekaligus membuat lompatan ke depan. Pemikiran visioner tersebut sangat penting, bukan hanya dalam pandangan kita  saat ini, melainkan juga dalam perpespektif pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur menunjukkan pemikiran jauh ke depan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang sudah terlalu berat sehingga harus disebar ke wilayah lain.

Namun perlulah kita ketengahkan beberapa catatan penting setelah melihat proses pembahasan RUU IKN yang sangat terburu-buru, seolah mengejar target waktu yang tidak bisa dilanggar. Padaha semestinya pembahasannya bisa lebih matang, melibatkan para pakar, akademisi, tokoh masyarakat dan berbagai elemen lain. Cara pembahasan yang super cepat ini mengingatkan kita pada pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Kenyataannya, UU Cipta Kerja kemudian digugat, dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga keluar keputusan yang merugikan pemerintah sendiri. UU Ciptaker dipandang tidak konstitusional, karenanya harus diperbaiki dalam waktu paling lambat dua tahun. Meskipun pemerintah dan DPR bisa memperbaikinya, tentu saja, keputusan MK tersebut gamblang memperlihatkan bahwa proses pembentukan UU tersebut sembrono.

Apakah kesembronoan diulangi lagi dalam pembahasan RUU IKN? Nanti akan muncul banyak masalah dalam perjalanannya karena pembangunan IKN di Kaltim itu sejak awal menimbulkan kontroversi. Wilayah yang semula dipenuhi hutan lindung kini merana karena aktifitas penambangan dan eksploitasi hutan. Kerusakan lingkungan mengancam wilayah sekitarnya yang mengakibatkan banjir dan bencana ekologis lainnya.

Ada baiknya kita kutip peringatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terkait IKN tersebut. Walhi mengungkapkan, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) IKN, menunjukkan tiga permasalahan mendasar jika IKN dipaksakan. Yaitu, ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim, ancaman terhadap flora dan fauna serta ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Halaman:

Editor: editor1

Tags

Terkini

“Buruk Muka Cermin Dibelah!”

Selasa, 5 Juli 2022 | 06:29 WIB

Alah Bisa Karena Biasa?

Selasa, 28 Juni 2022 | 09:22 WIB

Awak Pipit Mau Menelan Kedondong?

Selasa, 14 Juni 2022 | 06:31 WIB

Pemimpin Baru Singapura dan Dilemanya

Sabtu, 11 Juni 2022 | 19:25 WIB

Menebak Arah Politik Surya Paloh

Kamis, 2 Juni 2022 | 20:40 WIB

Mata Kuliah, “Bagaimana Berdiskusi?”

Selasa, 24 Mei 2022 | 07:51 WIB

Misteri Penggulingan PM Imran Khan

Senin, 23 Mei 2022 | 13:41 WIB

Selamat Merayakan Hari Waisak Bagi Umat Budha

Senin, 16 Mei 2022 | 10:00 WIB
X