• Kamis, 29 September 2022

Sekali Lagi, Jangan Ajari Masyarakat untuk Ngemplang Utang

- Selasa, 2 November 2021 | 14:07 WIB
Eko B Supriyanto
Eko B Supriyanto

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu “menyentil” soal pinjaman online (pinjol) abal-abal. Sudah keterlaluan para pelaku/penyedia pinjol abal-abal ini, terutama cara menagihnya. Brutal. Tak manusiawi. Bahkan, ada debitur pinjol yang bunuh diri akibat menanggung malu karena beban pinjaman yang berat. Bunga-berbunga. Mahal. “Mencekik”. Namun, masyarakat jangan diajari untuk mengemplang utang, karena utang prinsipnya harus dibayar.

Setelah Presiden Jokowi bereaksi, semua kalang kabut. Padahal, pinjol ini sudah marak lebih dari delapan tahun lalu. Cara penagihannya lebih dari cara “setan” – memfitnah dan kerap membikin malu si peminjam/debitur terhadap teman-teman dan keluarga. Semua sepertinya harus Presiden yang berteriak, baru beres. Hal yang sama juga dalam bisnis PCR dan antigen. Sistem sepertinya tidak berjalan dengan baik.

Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penetrasi pinjol ini berkembang pesat. Total penyaluran per Agustus 2021 mencapai Rp249,938 triliun. Jumlah pinjol yang berizin dan terdaftar di OJK sebanyak 106 perusahaan fintech. Lebih dahsyat lagi, akumulasi peminjam mencapai 68,4 juta peminjam.

Penetrasi pinjol begitu masif, membikin khawatir bank atas perkembangan pinjol, meski total penyalurannya masih belum 5% dari total kredit perbankan. Namun, karena mudah, tidak ribet administrasi dan berlaku seperti rentenir – hadir ketika dibutuhkan. Tidak peduli suku bunga tinggi, denda yang mahal, dan fee yang besar. Tetap saja pinjol laris manis – meski ada teror dan intimidasi dalam cara penagihannya.

Mengapa pinjol laris manis, baik yang abal-abal maupun yang resmi? Padahal, tindakan yang dilakukan pinjol ini seperti rentenir atau inang-inang di pasar. Hadir di depan mata. Dan, masyarakat yang terjerat pinjol ilegal ini bukan semata-mata karena “duafa” literasi dan terbatas dalam pemahaman pinjol. Tapi, karena kepepet, karena kebutuhan yang mendesak. Kesulitan keuangan. Apalagi di zaman pandemi Covid-19 ini.

Meski tiap hari ada pinjol ilegal yang ditutup, tetap saja muncul pinjol-pinjol ilegal lainnya. Mati satu, tumbuh seribu. Sejak 2018 sampai dengan 2021 sudah 3.516 pinjol ilegal yang ditutup. Selain karena servernya ada di luar negeri yang sulit terlacak dengan cepat, pinjol ini seperti rentenir yang tetap saja ada hingga sekarang ini.

Entah saking frustasinya, pemerintah pun, dalam hal ini Menko Polhukam, Mahfud MD, setelah “disentil” Presiden, mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. ”Pinjol ilegal tidak perlu dibayar…,” begitu potongan pernyataan Menko Polhukam. Dari pernyataan tersebut, pemerintah sepertinya menginginkan pinjol ilegal ini bangkrut. Tidak beroperasi lagi.

Namun, sejujurnya, pernyataan itu tidak pas. Menggampangkan persoalan. Pemerintah seharusnya hadir agar masyarakat tidak pinjam uang ke pinjol ilegal. Bukan hanya menarik pajak, tapi juga hadir dalam bentuk kebijakan dan langkah-langkah untuk menumpas pinjol ilegal ini. Pernyataan jangan bayar utang, seperti juga ketika ramai-ramainya debt collector menarik kendaraan di jalan, jangan bayar tentu tidaklah bijak.

Utang ya harus dibayar. Untuk mencegah dampak negatif, pemerintah mesti membenahi akar masalahnya. Tidak hanya menyangkut literasi, tapi juga tingkat pendapatan masyarakat. Jangan ada pengangguran. Pemerintah harus bisa menjaga masyarakat tetap berpenghasilan. Sejak pandemi Covid-19 ini, tingkat pendapatan masyarakat memang turun. Itulah akar masalah utama. Bukan malah mengajak masyarakat untuk tidak membayar pinjol.

Halaman:

Editor: editor3

Tags

Terkini

Barang Substitusi (Pengganti)?

Selasa, 27 September 2022 | 07:58 WIB

Orang Lain Makan Nangka, Awak Kena Getahnya?

Selasa, 20 September 2022 | 05:35 WIB

Wonderful Indonesia I, Parang Tritis?

Selasa, 13 September 2022 | 06:57 WIB

Bjorka dan Gerakan Rakyat

Senin, 12 September 2022 | 13:06 WIB

Misteri di Balik Peningkatan Anggaran Militer ASEAN

Jumat, 9 September 2022 | 15:14 WIB

Ilmu Matematika ≠ Ilmu Sosial

Selasa, 6 September 2022 | 06:06 WIB

Rezim Baru dan BBM Rp Lima Ribu

Senin, 5 September 2022 | 12:57 WIB

Catatan Ekonomi: Social Bond dan Blended Finance

Selasa, 30 Agustus 2022 | 21:01 WIB

Pajak Kuburan?

Selasa, 30 Agustus 2022 | 06:30 WIB

Lempar Batu, Sembunyi Tangan?

Selasa, 23 Agustus 2022 | 05:52 WIB

Rektor Koruptor dan Kegagalan Revolusi Mental

Senin, 22 Agustus 2022 | 12:47 WIB

Kenaikan Harga BBM, Maju dan Mundur Kena

Minggu, 21 Agustus 2022 | 10:44 WIB

Selain Taiwan, Filipina Menjadi Lahan Proxy AS-China

Senin, 15 Agustus 2022 | 06:03 WIB

Ikan Semah? Ikan Bangsawan?

Selasa, 9 Agustus 2022 | 05:50 WIB

Jangan Terjebak dengan Permainan AS

Jumat, 5 Agustus 2022 | 14:40 WIB

Produk Baru?

Selasa, 2 Agustus 2022 | 09:49 WIB
X