• Sabtu, 13 Agustus 2022

Senyum Omnibus Law

- Kamis, 22 Oktober 2020 | 07:13 WIB
Ilustrasi Omnibus Law.
Ilustrasi Omnibus Law.

SUDAH puluhan tahun  masyarakat, terutama para investor dan  pengusaha, galau bahkan gemas dan jengkel terhadap penyakit kronis berbagai pungutan, baik resmi maupun liar, yang sangat mengganggu proses pendirian industri dan operasional produksi. Hal tersebut tentu berdampak pada waktu, biaya produksi, kualitas dan harga produk, serta daya saing ekonomi bangsa.

Mengenai daya saing, kini semakin terasa ketertinggalan kualitas anak negeri dibanding bangsa lain. Dalam kompetisi bisnis global, banyak produk kita tersisihkan oleh saingan dari Vietnam, yang di antaranya terkalahkan oleh faktor produktivitas tenaga kerja. Padahal Vietnam masih tidak setinggi produktivitas bangsa Korea dan Jepang. 

Mengingat kondisi budaya dan sosial anak bangsa yang beraneka ragam, mudah difahami bila tingkat produktivitas masyarakat dari kawasan yang berlainan juga berbeda.  Sebagai misal, pernah terjadi menjelang kegiatan internasional di suatu tempat, penyelenggara galau karena perbaikan prasarana jalan tak kunjung selesai. Akhirnya didatangkan ratusan tenaga kerja dari pulau lain sebagai solusi.

Fakta lain, dalam beberapa industri ada yang memilih pekerja dari kawasan tertentu,  dan sebaliknya, ada yang menolak kelompok masyarakat tertentu. Hal-hal semacam ini tentu harus diupayakan solusinya, baik secara mikro dengan peningkatan kompetensi, maupun secara makro dan strategis melakukan perombakan sistem.

Mungkin terdorong oleh permasalahan tersebut di atas ditambah guna meningkatkan ekonomi dan daya saing bangsa, Pemerintah menginisiasi Undang-undang yang dikenal sebagai Omnibus Law kepada DPR pada 17 Desember 2019. Setelah pembahasan awal Rencana Undang-undang Cipta Kerja ini dilakukan pada  2 April 2020 DPR menugaskan Badan Legislatif untuk mengolahnya. Dalam persidangan lebih dari 60 kali, dilakukan pembahasan yang akhirnya ditetapkan pada Rapat Pleno tanggal 3 Oktober 2020.

Kalau melihat latar belakang penyusunan RUU Ciptaker, tampaknya memiliki tujuan strategis untuk kemajuan bangsa, baik sosial, budaya, maupun ekonomi. Dilakukan pemangkasan berbagai peraturan yang tumpang tindih, penyederhanaan prosedur atau aturan pendirian dan perizinan berusaha, sehingga membuat efisien, efektif, memangkas berbagai pungutan dan sumber korupsi lainnya. Melalui reformasi legalitas dan birokrasi ekonomi ini, diharapkan ekonomi dan daya saing bangsa akan meningkat. Apabila negara menjadi maju, industri dan ekonomi berkembang pesat, maka meningkat pula penyerapan tenaga kerja yang kompeten, dan rakyatpun menjadi sejahtera.

Aspek Komunikasi

Namun kita juga memaklumi, bahwa sesuatu yang baik dan mulia, tidak jarang memiliki beberapa aspek yang negatif bagi yang lain. Restorasi Meiji di Jepang, ataupun Revolusi Industri di Eropa, terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan. Di negeri kita, pada masa lalu reformasi atau demokratisasi politik dan ekonomi, juga ada golongan yang merasa terugikan. Ekses ini bisa merupakan realitas obyektif, ataupun dapat juga lantaran kesalahfahaman. Solusi terhadap hal ini adalah dilakukan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait.

RUU Ciptaker dimaksudkan secara strategis sangat positif bagi investor, pengusaha,  pekerja, bahkan untuk bangsa dan negara. Namun secara mikro bisa saja ada pasal yang dianggap merugikan pengusaha tertentu atau para pekerja. Di sinilah diperlukan komunikasi yang intensif dan efektif. Dalam suasana pandemi yang komunikasi tidak bisa berjalan normal, kiranya rawan untuk terjadi miskomunikasi. Bisa dipahami bila Pemerintah dan DPR kurang bisa maksimal untuk menjelaskan substansi RUU Ciptaker ini kepada publik. 

Halaman:

Editor: editor2

Tags

Terkini

Ikan Semah? Ikan Bangsawan?

Selasa, 9 Agustus 2022 | 05:50 WIB

Jangan Terjebak dengan Permainan AS

Jumat, 5 Agustus 2022 | 14:40 WIB

Produk Baru?

Selasa, 2 Agustus 2022 | 09:49 WIB

Maming Ikuti Jejak Harun Masiku

Selasa, 26 Juli 2022 | 07:50 WIB

Dimana Ada Air, Disitu Ada Ikan !!!

Selasa, 26 Juli 2022 | 07:23 WIB

Aku Nguyup?

Selasa, 19 Juli 2022 | 06:24 WIB

Bukan China Penyebab Kebangkrutan Sri Lanka

Senin, 18 Juli 2022 | 06:26 WIB

Tak-Kan Lari Gunung Di Kejar!!!

Selasa, 12 Juli 2022 | 06:57 WIB

“Buruk Muka Cermin Dibelah!”

Selasa, 5 Juli 2022 | 06:29 WIB

Alah Bisa Karena Biasa?

Selasa, 28 Juni 2022 | 09:22 WIB
X