• Jumat, 30 September 2022

Menyedihkan, Jual Beli Jabatan Masih Marak

- Kamis, 25 Oktober 2018 | 09:09 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

 

Penangkapan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bukti masih maraknya praktek jual beli jabatan di pemerintahan. Meski sudah beberapa kali KPK memenjarakan Bupati/Walikota terkait masalah ini, ternyata belum menimbulkan efek jera.

Sejauh yang kita ikuti dari penjelasan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, penangkapan Bupati Cirebon dan beberapa orang lainnya pada Rabu (14/10) itu terkait kasus jual beli jabatan.  "Terkait jual-beli jabatan," kata Basaria di Jakarta, Rabu.

Diketahui bahwa KPK menangkap tujuh orang termasuk Bupati Cirebon. KPK telah berulang kali menjerat kepala daerah yang terlibat praktik jual beli jabatan. Mereka antara lain Bupati Klaten Sri Hartini dan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dan beberapa pejabat lainnya.

Kita sekali lagi mengapresiasi langkah KPK karena OTT ini sejalan dengan keinginan masyarakat agar praktek buruk penyelenggaraan pemerintahan bisa dikurangi. Kejahatan korupsi yang banyak terjadi dibalik pengadaan barang, tender proyek dan jual beli jabatan harus terus dikikis, meski apa yang muncul di permukaan hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya.

Ada beberapa penyebab maraknya jual beli jabatan di pemerintahan, terutama di lingkungan Pemda. Pertama, karena Pemda belum konsisten membangun merit sistem atau kebijakan SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Kedua, gaya kepemimpinan Kepala Daerah menjadi salah satu sebab maraknya praktek jual beli jabatan. Ketiga, lemahnya pengawasan terhadap Pemda, baik oleh legislative maupun instansi yang lebih tinggi.

Beberapa waktu lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, pernah mengkritik keras berbagai praktek jual beli jabatan tersebut, terutama terkait gaya kepemimpinan kepala daera. “Banyak Kepala Daerah yang memimpin dengan gaya lama, promosi dilakukan atas dasar kedekatan, kerabat dan uang,” katanya, beberapa waktu lalu.

Praktek tersebut sebenarnya merupakan kenekatan para Kepala Daerah untuk menyimpang dari aturan yang berlaku. Padahal Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengatur dengan jelas mengaturnya. Pengisian jabatan di pemerintahan pusat dan daerah, sesuai UU tersebut, harus melalui  penyaringan yang menjamin terwujudnya merit sistem.

Berdasarkan catatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), uang hasil jual beli jabatan di pemerintahan selama 2016 mencapai Rp35 triliun. KPK bahkan pernah memperkirakan jumlah yang jauh lebih besar dari praktek jual beli jabatan tahun 2017 lalu.

Halaman:

Editor: editor1

Terkini

Barang Substitusi (Pengganti)?

Selasa, 27 September 2022 | 07:58 WIB

Orang Lain Makan Nangka, Awak Kena Getahnya?

Selasa, 20 September 2022 | 05:35 WIB

Wonderful Indonesia I, Parang Tritis?

Selasa, 13 September 2022 | 06:57 WIB

Bjorka dan Gerakan Rakyat

Senin, 12 September 2022 | 13:06 WIB

Misteri di Balik Peningkatan Anggaran Militer ASEAN

Jumat, 9 September 2022 | 15:14 WIB

Ilmu Matematika ≠ Ilmu Sosial

Selasa, 6 September 2022 | 06:06 WIB

Rezim Baru dan BBM Rp Lima Ribu

Senin, 5 September 2022 | 12:57 WIB

Catatan Ekonomi: Social Bond dan Blended Finance

Selasa, 30 Agustus 2022 | 21:01 WIB

Pajak Kuburan?

Selasa, 30 Agustus 2022 | 06:30 WIB

Lempar Batu, Sembunyi Tangan?

Selasa, 23 Agustus 2022 | 05:52 WIB

Rektor Koruptor dan Kegagalan Revolusi Mental

Senin, 22 Agustus 2022 | 12:47 WIB

Kenaikan Harga BBM, Maju dan Mundur Kena

Minggu, 21 Agustus 2022 | 10:44 WIB

Selain Taiwan, Filipina Menjadi Lahan Proxy AS-China

Senin, 15 Agustus 2022 | 06:03 WIB

Ikan Semah? Ikan Bangsawan?

Selasa, 9 Agustus 2022 | 05:50 WIB

Jangan Terjebak dengan Permainan AS

Jumat, 5 Agustus 2022 | 14:40 WIB

Produk Baru?

Selasa, 2 Agustus 2022 | 09:49 WIB
X