Bogor Resmi Larang Kantong Plastik

Senin , 03 Desember 2018 | 10:10
Bogor Resmi Larang Kantong Plastik
Sumber Foto beritagar
Aksi imbauan gunakan pengganti kantong plastik.

BOGOR - Wali kota Bogor Bima Arya resmi memberlakukan kebijakan pelarangan penyediaan kantong plastik bagi retail modern dan pusat perbelanjaan. Saat ini produksi sampah di Kota Bogor mencapai 650 ton/harinya. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 61/2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

"Hari ini sejarah untuk Kota Bogor. Kenapa? Karena hari ini Kota Bogor fix Botak. Tahu Botak? Ya, Bogor Tanpa Kantong Plastik. Jadi hari ini kami akan menuju babak baru di Kota Bogor dan mungkin juga di Indonesia. Karena di Republik ini, Bogor adalah kota keempat yang mulai melarang kantong plastik di toko modern, sebelumnya sudah Banjarmasin, Balikpapan dan Badung (Bali)," kata Bima Arya dalam siaran pers, Senin (3/12/2018).

Sosialisasi itu dilakukan akhir pekan lalu. Menurut Bima, program larangan penyediaan kantong plastik ini merupakan usaha Pemkot Bogor dalam bidang lingkungan hidup. Bima Arya menyebut program ini dengan slogan unik, yakni Botak (Bogor Tanpa Kantong Plastik).

"Ini yang kami lakukan untuk menyelamatkan kota kita saat ini. Dan ini yang akan menyelamatkan kota kita, negara kita di masa datang. Saat ini, di Kota Bogor ada 650 ton sampah per hari, 5 persennya plastik dan 1,7 tonnya merupakan sampah plastik dari pusat perbelanjaan modern. Yang akan baru akan terurai berabad-abad lamanya. Di samping itu, kemudian masuk ke badan kita melalui ikan-ikan yang memakan plastik. Jadi ini adalah ikhtiar kita," dia menjelaskan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Elia Buntang, menyatakan ada dua tipe kantong plastik yang selama ini digunakan oleh peritel."Jadi, sekarang itu ada kantong plastik ekolabel dan SNI serta ada yang tanpa label. Nah, kalau yang tanpa label dan tanpa SNI sudah tidak boleh ada lagi," ujarnya.

Ia menambahkan, sementara yang memiliki ekolabel dan SNI masih boleh dihabiskan dengan batas waktu tertentu. "Yang ada ekolabel dan SNI-nya berlaku sampai 1 Maret 2019. Karena mereka beralasan mau menghabiskan stok yang ada. Oke kami berikan batas toleransi untuk habiskan dulu stok itu. Tapi Maret 2019 nanti harus sudah organik total," dia menambahkan.

KOMENTAR

End of content

No more pages to load