Banjir, Persoalan Jakarta yang Tak Pernah Tuntas

Selasa , 23 Februari 2021 | 06:21
Banjir, Persoalan Jakarta yang Tak Pernah Tuntas
Sumber Foto Antara/Wahyu Putro A
Warga menaiki perahu karet saat melintasi banjir di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan sejumlah wilayah di Ibu Kota terendam banjir pada Sabtu (20/2/2021).

SIAPA PUN yang memimpin Jakarta sepertinya sulit untuk mengatasi persoalan klasik di Ibu Kota: banjir! Masalah yang satu ini menjadi pekerjaan rumah yang hingga masih dicari solusinya. Entah sampai kapan?

Banjir di Jakarta pada Sabtu (20/2/2021) setidaknya mengakibatkan 200 rukun tetangga (RT) dari 30.070 RT di DKI Jakarta terkena dampak banjir akibat hujan ekstrem tersebut.

Bahkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat lima orang warga meninggal dunia akibat banjir yang melanda Ibu Kota tersebut.

Plt Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Sabdo Kurnianto menjelaskan lima orang warga yang meninggal dunia itu terdiri dari satu orang lansia dan empat orang anak-anak.

"Korban merupakan lansia 67 tahun berjenis kelamin laki-laki yang terkunci di dalam rumah di Jatipadang, Jakarta Selatan. Selain itu empat anak-anak, terdiri dari tiga anak laki- laki di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat yang hanyut terseret arus banjir saat sedang bermain, dan satu anak perempuan usia 7 tahun yang tenggelam di Jakarta Barat," kata Sabdo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/2/2021).

Apa yang terjadi dengan Jakarta?

Jujur saja banjir di Jakarta sebenarnya masalah kambuhan (recurrence) yang sebenarnya sudah dapat diprediksi jauh hari sebelumnya. Persoalannya: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selalu terlambat dalam menangani banjir yang seakan menjadi agenda tahunan setiap musim penghujan tiba.

Pemprov DKI Jakarta selalu bersikap pasrah. Setiap gubernur mempunyai acara sendiri untuk mengatasinya. Warga terutama yang tinggal di daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung selalu menjadi sasaran tembak. Karena itu, penertiban warga yang tinggal di bantaran sungai kadang menjadi prioritas program penanganan banjir.

Di zaman Gubernur Sutiyoso ancaman untuk menertiban penghuni bantaran sungai sudah digadang-gadang. Namun, di masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) penertiban apapun namanya menjadi sebuah kenyataan. Ingat bagaimana penertiban warga yang tinggal di sekitar Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur pada 24 Agustus 2015 lalu. Aparat bentrok dengan warga. Darah mengalir di sana.

Tiga Persoalan

Mantan Wakil Gubernur Jakarta tahun 1984-1988, Bun Yamin Ramto pernah menyebutkan, penyebab banjir di Ibu Kota ada tiga. Pertama, hujan di luar Jakarta dan mengalir melalui 13 sungai yang ada di Jakarta. Kedua, adalah curah hujan besar yang melanda Jakarta sendiri dan ketiga, adalah jika air pasang naik maka daerah-daerah rendah seperti Pademangan dan Tanjung Priok bisa banjir.

Bun Yamin Ranto ada benarnya juga. Kondisi tersebut diperburuk lagi dengan penurunan tanah di sejumlah wilayah Jakarta sejak 1978. Ditandai keretakan bangunan bertingkat di kawasan perkantoran Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Penurunan tanah paling nyata di daerah utara Jakarta dan sebagian wilayah Jakarta Barat. Sebut saja di wilayah Gunung Sahari dan Mangga Dua.

Penurunan tanah juga terjadi di daerah-daerah yang baru saja direklamasi. Sebut saja di Perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) yang dibangun taipan Ir Ciputra dan Pantai Mutiara, Jakarta Utara.

Di zaman Gubernur Surjadi Soedirdja dibuat master plan pembangunan kota pantai di utara Jakarta yang dikenal sebagai master plan waterfront city yang mencapai sedikitnya reklamasi di pantai utara Jakarta seluas 2.700 hektar atau sepanjang 32 kilometer dengan lebar rata-rata 1,5 kilometer dan memerlukan bahan timbunan sebanyak 200 lebih juta meter kubik tanah.

Belakangan master plan waterfront city itu tiba-tiba berubah menjadi reklamasi versi baru yang akhirnya heboh tidak berkesudahan. Pro dan kontra pun terjadi hingga sekarang ini. Bahkan, mereka yang mengaku nelayan di pesisir Jakarta menggelar aksi menduduki tanah hasil reklamasi itu.

Itu soal lain. Sebab, tak kalah gencarnya adalah pembangunan gedung jangkung di pusat Jakarta yang mengakibatkan makin berkurangnya daerah resapan air. Dampaknya, makin banyak daerah genangan air ketika hujan deras turun. Hamparan tanah tiba-tiba saja berubah menjadi aspal beton. Akar batang pohon tumbang tergusur gedung pencakar langit. Belum lagi pembangunan apartemen dan gedung perkantoran yang tidak pernah tidur.

Namun, yang agaknya paling penting dan hingga kini belum tertangani adalah penataan kembali daerah sempadan sungai dari hulu yang sebagian besar masuk ke wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Maraknya pembangunan vila di kawasan Puncak dan sekitarnya (yang sebagian besar vila-vila itu dikuasai orang-orang Jakarta) juga membuat kawasan di hulu rusak parah.

Akibatnya, ketika hujan lebat di Bogor meledak, dalam sembilan jam kemudian Jakarta sebagai Ibu Kota Negara pasti kebanjiran. Lantaran itu sering muncul istilah banjir kiriman dari Bogor. Kondisi itu, ditambah curah hujan lokal yang tinggi, dapat saja suatu saat menenggelamkan Jakarta.

Pembenahan Daerah Hulu

Gubernur Sutiyoso secara blak-blakan pernah mengatakan, dalam penanganan banjir di Ibu Kota yang harus dibenahi adalah daerah hulu. Jakarta sudah membangun Banjir Kanal Timur sepanjang 23,6 kilometer dengan lebar 100-300 meter di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Namun, hal itu menjadi sia-sia jika tidak ada pembenahan di daerah hulu. Istilah kata: sama saja bohong!

Selain itu, persoalan banjir jujur bukan semata-mata masalah yang harus dihadapi sendiri oleh Jakarta. Pemerintah pusat juga harus turun tangan. Sekali lagi ingat Jakarta itu Ibu Kota Negara. Dia menjadi sosok wajah Indonesia yang paling nyata. Buruk Jakarta ya aib juga bagi negeri ini.

Di masa Gubernur Fauzi Bowo, dia rajin mengunjungi pejabat di daerah penyangga Jakarta. Kunjungan itu berlangsung intens. Langkah itu di antaranya untuk membangun kordinasi pembangunan di hulu Jakarta dengan pemprov setempat. Meski sebenarnya sejak Gubernur Wiyogo Atmodarminto sudah apa yang disebut Badan Kerja Sama Jabodetabek. Sayangnya, kunjungan itu baru sebatas kunjungan tanpa hasil yang kongkret. Karena itu, Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Ahmad Riza Patria perlu kembali menghidupkan silaturahmi dengan pejabat di daerah penyangga Ibu Kota agar masalah banjir juga menjadi perhatian mereka juga.

Namun, dari semua itu yang paling penting adalah mengajak warga menjadikan banjir sebagai musuh bersama yang harus diperangi bersama pula. Kebiasaan membuang sampah sembarangan di sungai juga harus dihentikan. Menjadikan daerah aliran sungai sebagai wajah depan permukiman, bukan sebagai belakangan permukiman yang kemudian dijadikan wadah pembuangan sampah seenaknya udelnya.

Semoga saja banjir di Ibu Kota tidak menjadi rutinitas yang dianggap sebagai masalah sepele! Ingat Jakarta masih Ibu Kota Negara. Artinya, Pemerintah Pusat juga sepatutnya ikut nimbrung mencari solusi mengatasi banjir di Jakarta. Karena siapa pun gubernurnya tanpa pembenahan serius dan komprehensif, Jakarta akan tetap banjir! Hentikan kegaduhan soal banjir. Cari solusi demi penghuni kota ini bukan debat kusir yang tidak berujung. Catat ini Jakarta lho! Maskotnya Indonesia.(E-2)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load