Polisi Rekonstruksi Kasus Klinik Aborsi di Jakpus

Jumat , 25 September 2020 | 16:00
Polisi Rekonstruksi Kasus Klinik Aborsi di Jakpus
Sumber Foto dok/Antara/Fianda Sjofjan Rassat
Juru Bicara Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus (tengah) menjelaskan terkait penggerebekan klinik aborsi ilegal di Jakarta Pusat di Mapolda Metro Jaya, Rabu (23/9/2020).

JAKARTA - Sub Direktorat Kejahatan dan Kekerasan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi kasus klinik aborsi ilegal yang beralamat di Jalan Percetakan Negara III, Jakarta Pusat (Jakpus).

"Hari ini kita melakukan rekonstruksi adanya kasus aborsi ilegal yang kemarin sudah berhasil diungkap dengan 10 tersangka," kata Juru Bicara Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jumat (25/9/2020).

Ia mengatakan, Kepolisian menghadirkan ke-10 tersangka dalam proses rekonstruksi tersebut, untuk secara langsung memeragakan peran mereka masing-masing, mulai dari tahap perencanaan hingga tindakan dan pasca tindakan aborsi."Sepuluh tersangka akan melakukan rekonstruksi," katanya.

Yusri mengatakan, rekonstruksi ini digelar untuk memperjelas dan memperagakan apa yang telah dituangkan para tersangka dalam berita acara pemeriksaan."Langsung di tempat klinik ilegal itu. Untuk bisa memperjelas lagi dan membuat terang perkara ini karena 10 tersangka tersebut telah dilakukan berita acara pemeriksaan," ujarnya.

Polda Metro Jaya menggerebek sebuah klinik aborsi ilegal yang beralamat di Jalan Percetakan Negara III, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2020). Dalam penggerebekan tersebut, polisi telah mengamankan 10 orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas perannya masing-masing.

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan klinik ilegal tersebut. Klinik tersebut sebenarnya sudah sejak beberapa tahun lalu. Namun sempat tutup beberapa tahun, kemudian buka kembali sebelum akhirnya digerebek oleh polisi.

"Klinik ini sudah bekerja sejak 2017, ini pun sebelumnya pada tahun 2002-2004, juga pernah buka klinik tersebut dan sempat tutup, pada tahun 2017, buka lagi sampai sekarang ini," Yusri menambahkan.

Atas perbuatannya para tersangka dikenai Pasal 346 KUHP dan atau Pasal 348 Ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 194 juncto Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.(*)



Sumber Berita: Antara
KOMENTAR

End of content

No more pages to load