DKI Belum Terapkan Ganjil-Genap di PSBB Transisi

Jumat , 12 Juni 2020 | 12:10
DKI Belum Terapkan Ganjil-Genap di PSBB Transisi
Sumber Foto dok/ist
Petugas menilang pelanggar ganjil genap di Jakarta.

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, kondisi lalu lintas di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi berkurang dibanding dengan kondisi normal. Saat ini kondisi lalu lintas di Jakarta pada masa PSBB transisi berkurang 17 persen.

"Terkait dengan situasi dan kondisi lalu lintas angkutan pada masa transisi, berdasarkan evaluasi kami untuk jumlah penumpang di seluruh moda angkutan sampai saat ini masih kondusif," kata Syafrin di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (12/6/2020).

"Demikian pula halnya dengan kondisi lalu lintas, dari perhitungan kami memang dibandingkan dengan masa normal, untuk kondisi lalu lintas masih di bawah rata-rata kondisi pada saat normal. Kondisinya sekitar 17 persen berada di bawah dari kondisi normal," katanya.

Syafrin menjelaskan, karena kondisi lalu lintas masih mengalami penurunan, maka pihaknya memilih belum akan menerapkan kebijakan ganjil genap hingga kini. "Artinya dengan kondisi ini untuk pelaksanaan ganjil genap belum dilaksanakan," ucapnya.

Syafrin mengaku, pihaknya hingga kini terus melakukan kajian dan evaluasi terkait kondisi lalu lintas. Oleh karenanya, penerapan kebijakan ganjil genap hingga kini masih dalam pembahasan.

"Kebijakan ganjil genap yang diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 51 tahun 2020 itu tidak otomatis diberlakukan. Kami dari dinas perhubungan itu terus-menerus akan melakukan kajian dan evaluasi terhadap kondisi lalu lintas dan angkutan. Dalam evaluasi ini tentu akan kita laporkan kepada Pak Gubernur apa yang akan ditetapkan ke depan," dia mengungkapkan seperti dilansir detik.com.

Syafrin mengatakan, Pergub Nomor 51 Tahun 2020 itu dibuat sebagai rem darurat, apabila ternyata warga kembali beraktivitas secara normal dan kondisi jalan menjadi padat di masa PSBB Transisi. Bila itu terjadi, kata dia, aturan ganjil genap bisa saja diterapkan.

"Ini sama halnya dengan instrumen emergency break. Jadi di dalam Pergub 51 ini ada juga pengaturan rem darurat, artinya jika masyarakat ternyata tetap melakukan perjalanan yang tidak penting kemudian kami melihat perlu dilakukan ganjil genap, karena mengingatkan warga bahwa sekarang kita masih dalam tatanan pelaksanaan PSBB walaupun sudah masuk masa transisi tetap ada pembatasan orang untuk berkegiatan di luar," ia menambahkan.(*)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load