Catatan Bisnis: Anak Usaha BUMN Harus Ditertibkan

Rabu , 11 Desember 2019 | 08:59
Catatan Bisnis: Anak Usaha BUMN Harus Ditertibkan
Sumber Foto yuktravel.com
Salah satu sudut Garden Permata Hotel di Bandung

JAKARTA--Pemerintah berencana melebur bisnis-bisnis sampingan yang dimiliki oleh BUMN untuk menindaklanjuti temuan mengenai banyaknya perusahaan Negara yang memiliki anak dan cucu usaha. Ternyata banyak anak usaha yang proses pembentukannya tidak jelas dan kondisinya juga tidak bagus sehingga membebani perusahaan induknya.

Temuan terakhir sungguh sangat mengejutkan. Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mencontohkan, saat ini terdapat 85 hotel yang dimiliki oleh BUMN, yang berada di luar PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (Inna Hotel Group). "BUMN yang memiliki bisnis inti hotel ya Inna Hotel. Tapi ternyata ada 85 hotel dimiliki BUMN," ucap Arya, Selasa (10/12/2019).

Pemerintah berencana melebur bisnis-bisnis di luar bisnis inti perusahaan induknya.  Sehingga, perusahaan yang bersangkutan bisa kembali menjalankan bisnis sesuai dengan inti bisnis yang mereka miliki. "Kami ingin buat semua kembali ke bisnis inti masing-masing. Itu tetap mekanisme bisnis," ucap dia.

Beberapa BUMN ternyata memiliki usaha perhotelan padahal jauh sekali di luar bisnis inti. Misalnya, PT Pertamina (Persero) dan PT PANN Multi Finance (Persero), demikian pula dengan PT Pegadaian. PT PANN bahkan mendapat sorotan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Salah satu Hotel yang dikelola oleh PT PANN Multi Finance adalah Garden Permata Hotel Bandung, bekerja sama dengan PT Aria Molucca Pratama. Pengelolaan hotel ini dimulai sejak tahun 2017.

Erick sendiri sudah mengatakan dengan tegas, bahwa ia ingin bubarkan anak usaha BUMN yang tidak jelas pembentukannya. Dilansir dari kompas.com dikatakan Erick saat rapat kerja perdana dengan Komisi VI DPR RI Senin (2/12/2019). “Saya tidak akan stop mereka buat anak perusahaan, tapi kalau alasannya tak jelas harus saya stop,” ujar Erick.

Erick menambahkan, dirinya akan membuat aturan soal pembentukan anak usaha perusahaan BUMN. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan para perusahaan plat merah tak asal dalam membentuk anak usahanya. “Karena itu, kita juga akan keluarkan Permen (peraturan menteri) yang tidak lain pembentukan anak perusahaan atau cucu-cucu perusahaan harus ada alasannya,” kata mantan Ketua INASGOC itu.

Menurut catatan, PT Pertamina memiliki anak perusahaan bernama PT Patra Jasa yang mengelola enam unit hotel bintang 4  dan 5 di berbagai kota. PT Garuda Indonesia melalui PT PT Aero Wisata memiliki tujuh hotel berbintang, sedangkan PT Angkasa Pura Airport mengelola sejumlah hotel di sekitar bandara. PT Pegadaian melalui anak usahanya, PT Pesonna Indonesia Jaya memiliki dan mengelola Sembilan hotel di beberapa kota.

Selain bisnis perhotelan, ditengarai banyak BUMN yang mengelola usaha jasa logistic. PT Pos Indonesia, ternyata beberapa perusahaan pelat merah lain yang menjalankan bisnis logistik seperti PT Pelindo (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero). Jumlah perusahaan logistik BUMN mencapai sekitar 30 perusahaan. Selain itu juga bisnis rumahsakit. "Saya lagi hitung berapa rumahsakit kita punya. Itu bukan core-nya. Ini tantangan kami ke depan. Kami mulai ke core bisnis agar makin kuat," jelas Arya.

Jelas bahwa menejemen BUMN selama ini memperoleh kebebasan yang terlalu luas untuk mengembangkan bisnis yang lebih menguntungkan “orang dalam” namun tidak transparan pengelolaannya. Praktek ini jelas haris ditertibkan agar BUMN focus pada bisnis inti sehingga kinerjanya bisa diperbaiki dan tidak merugi.

Kita juga ingin mengingatkan bahwa BUMN pada masa lalu ditugaskan untuk menangani bisnis rintisan pada bidang-bidang yang masih berat dan sulit dilakukan oleh kalangan swasta. Ketika sector bisnis tersebut sudah berkembang maka seyogyanya swasta yang menangani. Hal yang terjadi sekarang justru sebaliknya, BUMN masuk ke bidang-bidang yang sudah sangat berkembang.

Ini sangat disayangkan karena bukan lagi misi perintisan bidang usaha, melainkan sudah sepenuhnya bisnis. Tidak terlalu menjadi masalah bila pengelolaannya baik dan usahanya untung, ternyata banyak juga yang kinerjanya buruk. Maka usaha semacam perhotelan itu lebih banyak dilandasi keinginan untuk menfasilitasi kebutuhan manajemennya.

Maka langkah Meneg BUMN Erick Tohir memang perlu didukung. Ia menyatakannya di DPR pekan lalu bahwa pemerintah ingin membubarkan anak usaha BUMN yang tidak jelas pembentukannya. “Saya tidak akan stop mereka buat anak perusahaan, tapi kalau alasannya tak jelas harus saya stop,” ujar Erick.

Semestinya pemerintah segera menerbitkan aturan mengenai pembentukan anak usaha perusahaan BUMN. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan para direksi dan menejemen perusahaan plat merah tidak bertindak sembrono dalam membentuk anak usaha, harus ada alasan, keterkaitan usaha dan pengelolaan yang professional. (BC)



Sumber Berita:Berbagai sumber

Tags :

KOMENTAR

End of content

No more pages to load