• Sabtu, 20 Agustus 2022

DKI Ancam Sanksi Semua Bisnis 'Nakal' Usai Segel Permanen Hamilton

- Senin, 27 Juni 2022 | 15:13 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satpol PP melakukan penyegelan permanen Hamilton Spa & Massage, Jakarta, Senin. (27/6/2022).(Antara/Luthfia Miranda Putri)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satpol PP melakukan penyegelan permanen Hamilton Spa & Massage, Jakarta, Senin. (27/6/2022).(Antara/Luthfia Miranda Putri)


SINAR HARAPAN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengancam akan mengenakan sanksi tegas terhadap semua bisnis 'nakal' usai menyegel permanen Hamilton Spa & Massage buntut kasus acara "Bungkus Night".

"Kami tentunya akan memberi sanksi setegas-tegasnya terhadap tempat-tempat usaha yang masih 'nakal' yang mencoba-coba melakukan pelanggaran," kata Kasatpol PP DKI Arifin saat ditemui di Jakarta, Senin 27 Juni 2022.

Disebutkan penyegelan atau penutupan permanen Hamilton Spa & Massage ini setelah melakukan pelanggaran dalam Peraturan Daerah (Perda) delapan tahun 2007 mengatur tentang tertib berusaha dan Peraturan Gubernur (Pergub) 18 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata.

Baca Juga: Polisi Ungkap 'Bungkus Night' Volume Satu Digelar Maret 2022

Adapun tahapan pasal dalam Perda itu terdapat sanksi pidana kurungan yakni selama 60 hari atau denda maksimal 50 juta.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan konsisten bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), Satpol PP, organisasi lainnya serta mengajak masyarakat untuk menggunakan aplikasi JAKI untuk melaporkan  masalah yang ditemukan atau terjadi di Jakarta.

Arifin menegaskan peraturan ini berlaku bagi semua tempat usaha mulai dari restoran, kafe, tempat pijat, tempat karaoke, sauna, dan sebagainya.

Baca Juga: Polisi Tetapkan Lima Tersangka Acara 'Bungkus Night' di Jakarta Selatan

Menurutnya, semua tempat usaha harus memiliki izin usaha agar selaras dengan aturan dan prakteknya, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran yang merugikan tempat usahanya.

"Izinnya A maka prakteknya harus A, tidak boleh izinnya A jadi B, dan C. Jika dia mau B maka izinnya harus beda lagi. Apalagi mencakup tiga hal pelanggaran tadi, di sini ada indikasi tindakan asusila atau prostitusi," ia menambahkan.***

Editor: Norman Meoko

Sumber: Antara

Tags

Terkini

X