• Rabu, 5 Oktober 2022

Pakar Keamanan Siber Sebut Pendaftaran PSE Tunjukkan Bahwa Semua Perusahaan Sama Kedudukannya di Mata Hukum

- Senin, 15 Agustus 2022 | 11:56 WIB
Belum Daftar Ulang sebagai PSE, Platform Game Dota 2 hingga Pembayaran PayPal Tak Bisa Diakses
Belum Daftar Ulang sebagai PSE, Platform Game Dota 2 hingga Pembayaran PayPal Tak Bisa Diakses

SINAR HARAPAN - "DI MANA bumi dipijak, di situ langit dijunjung". Pepatah ini mengajarkan seseorang untuk mematuhi dan menghormati adat istiadat ataupun aturan di tempat orang tersebut berada.

Artinya, di manapun kita berpijak, di situlah kita harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di wilayah tersebut, tanpa terkecuali.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menggulirkan aturan yang mewajibkan mereka untuk mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE).

PSE disebut harus tunduk dan mematuhi aturan tanpa alasan apa pun, apabila tetap ingin beroperasi di Nusantara.

Baca Juga: Kominfo Tegaskan Pendaftaran PSE Adalah Kewajiban, Masyarakat Dirugikan Akibat PSE Gagal Mendaftar

Pendaftaran PSE merupakan amanat peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Pasal 47 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Jika para PSE lingkup privat tidak mendaftar sampai batas waktu terakhir pada 20 Juli 2022, mereka secara otomatis ditetapkan sebagai PSE ilegal dan dijatuhi sanksi, yang terberat adalah pemblokiran atau pemutusan akses.

Sanksi tersebut pada akhirnya benar-benar diterapkan oleh Kominfo. Terhitung sejak akhir Juli lalu, hampir sepuluh layanan asing diblokir aksesnya karena tidak kunjung mendaftar.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menegaskan bahwa pendaftaran PSE merupakan sebuah kewajiban untuk menegakkan hukum di Indonesia.

Baca Juga: Steam, Dota 2, Hingga Counter Strike Global Offensive Sudah Ajukan Pendaftaran PSE, Kenapa Masih Diblokir?

Kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk mendaftarkan perusahaan mereka kepada regulator, dalam hal ini Kementerian Kominfo, adalah untuk menjaga kedaulatan digital Indonesia.

Kewajiban mengikuti pendaftaran PSE merupakan wujud nyata untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan hal ini menyangkut ketaatan terhadap hukum dan peraturan.

Mengutip pernyataan pakar keamanan siber dari Vaksincom Alfons A Tanujaya, kewajiban pendaftaran PSE juga berhubungan dengan keadilan, di mana semua perusahaan sama kedudukannya di mata hukum dan aturan, baik perusahaan besar atau kecil, perusahaan lokal atau asing.

Dengan adanya kewajiban pendaftaran ini, pemerintah tidak dalam posisi lemah terhadap PSE. "Ini artinya ada kontrol langsung dari pemerintah terhadap aplikasi yang bisa merugikan masyarakat Indonesia," kata dia.

Baca Juga: Kominfo Rampungkan Permen Tata Kelola PSE

Kebijakan PSE yang diatur Kementerian Kominfo secara tidak langsung juga bertujuan untuk melindungi data pribadi masyarakat.

Pakar komunikasi dari Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto menyebut bahwa PSE, yang banyak di antaranya merupakan platform global, dapat mengumpulkan data-data pribadi yang bersifat dinamis dan spesifik.

Mulai dari perilaku, pola komunikasi, kesukaan, hingga pola ekonomi digital.

Dia mempertanyakan bagaimana pemerintah bisa mengatur PSE tersebut apabila mereka enggan mendaftar?

Baca Juga: Total Pelanggan Walt Disney Lampaui Netflix, Biaya Bulanan Disney+ Bakal Naik

Oleh karena itu, perlu ada sebuah regulasi yang mengatur agar pemerintah bisa melakukan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara elektronik.

Kominfo sendiri telah menyampaikan bahwa setidaknya ada tiga manfaat dari pendaftaran PSE.

Pertama, kementerian memiliki sistem yang lebih sistematis dan terkoordinasi untuk seluruh PSE yang ada di Indonesia.

Kedua, PSE bisa diajak bekerja sama untuk menjaga kesehatan ruang digital Indonesia.

Baca Juga: Kabar Gembira! Netflix Sediakan Opsi Baru untuk Pengguna iPhone dan iPad

Misalnya, PSE yang beroperasi di Indonesia bisa mengadakan edukasi literasi digital soal bagaimana menggunakan internet secara produktif, kreatif dan positif.

Ketiga, pemutakhiran sistem regulasi. Melalui data dan informasi yang diberikan platform digital, Kominfo bisa memastikan apakah mereka sudah menaati persyaratan yang ditentukan regulasi, termasuk soal perlindungan data pribadi.***

Editor: Rosi Maria

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X