Sempat Terganjal Perizinan, BPH Migas Resmikan 6 SPBU Kompak di Kalimantan

Rabu , 25 September 2019 | 19:59
Sempat Terganjal Perizinan, BPH Migas Resmikan 6 SPBU Kompak di Kalimantan
Sumber Foto : SH/Satryo Yudhantoko
Acara peresmian BBM Satu Harga, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2019

BALIKPAPAN - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akhirnya meresmikan 6 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berbasis satu harga di 6 wilayah dari 3 Provinsi di Pulau Kalimantan. Peresmian itu diketahui cukup berlarut-larut, mengingat pemberian izin pembangunan SPBU yang lambat diproses oleh pemerintah daerah setempat. 

Pengelola SPBU Kompak 66.794.001 Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Agus Salim menceritakan pengurusan izin yang berlarut-larut tersebut. 

Ia mengungkapkan bahwa BPH Migas meminta pengelola untuk mempercepat realisasi pembangunan SPBU tersebut. Akan tetapi pemerintah daerah setempat terkesan menunda pemberian izin mendirikan bangunan (IMB). 

Alhasil, BPH Migas sebagai penanggung jawab penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mesti menegur Pemda untuk segera merealisasikan SPBU Kompak yang ditargetkan rampung akhir tahun ini. 

"Karena kita melihat pemangku kepentingan, dalam hal ini BPH Migas menyurati Pemda untuk mempercepat pembanguan SPBU 3T (Daerah Terdepan, Tertinggal dan Terluar) ini dan sekaligus menyederhanakan perizinannya. Termasuk izin bangunannya dikeluarkan. Sehingga kita membangun dengan waktu singkat," ungkapnya saat memberikan sambutan dalam acara peresmian BBM Satu Harga, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (25/9/2019).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Fatar Yani Abdurrahman membenarkan hal tersebut. 

Ia mengungkapkan bahwa peresmian SPBU Kompak BBM Satu Harga di Kalimantan agak terlambat. "Untuk Kalimantan yang kita tunggu-tunggu ini ternyata tak kunjung datang, dan memang agak tergesa-gesa. Tapi itu karena agar masyarakat bisa merasakan untuk segera direalisasikan," terangnya saat memberikan sambutan mewakili Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).    

Lebih lanjut, Fatar berharap penyaluran BBM bersubsidi itu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan serta kesejahteraan masyarakat. 

"BBM ini kalau murah dampaknya pasti harga-harga juga bisa turun. Dengan begitu maka masyarakat juga bisa makmur. Itulah Nawacita Bapak Presiden yang membangun dari pinggiran sampai ke perkotaan, agar energinya kuat dan juga pertahanan negara ini juga semakin kuat," imbuhnya. 

Sebagi informasi, pembangunan dan peresmian SPBU Kompak adalah bentuk realisasi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus. Untuk penugasannya, Kementerian ESDM memberikan tanggung jawab itu kepada BPH Migas. 

Pemberlakuan BBM satu harga di SPBU Kompak ini dimulai dari keseragaman harga BBM bersubsidi. Diantaranya Premium seharga Rp 6.450 dan Solar seharga Rp 5.150.

Jenis BBM non subsidi seperti, Petralite, Pertamax, Dexlite dan Bio Solar, juga akan masuk ke SPBU Kompak dengan harga yang berlaku umum. Kendati demikian, hal itu akan berjalan secara berangsur. (Ryo)

 
KOMENTAR

End of content

No more pages to load