Catatan Kesra: Tarif Tes PCR Semestinya Disubsidi Pemerintah

Selasa , 26 Oktober 2021 | 21:10
Catatan Kesra: Tarif Tes PCR Semestinya Disubsidi Pemerintah
Sumber Foto Bisnis.com
Ilustrasi

JAKARTA--Rencana pemerintah menurunkan tarif tes polymerase chain reaction (PCR) menjadi Rp 300.000 dinilai masih terlalu memberatkan masyarakat. Para pakar dan pengamat mempersoalkan struktur biaya yang tidak transparan sehingga menimbulkan kecurigaan adanya pihak-pihak yang membisniskannya. Apalagi bila nanti pemerintah mewajibkannya untuk seluruh moda transportasi.

Tarif tes PCR tersebut terlalu tinggi. India dikabarkan menetapkan taris di bawah Rp 100 ribu. Kalaupun nanti kewajiban tes PCR diberlakukan di seluruh moda transportasi, hal tersebut masih sangat memberatkan masyarakat.

Guru Besar Universitas Indonesia Profesor Zubairi Djoerban menilai bahwa penurunan harga tersebut masih akan memberatkan masyarakat. “Harga tes PCR jadi Rp300 ribu sepertinya masih berat bagi sebagian besar kalangan. Apalagi jika diterapkan di seluruh moda transportasi. Bayangkan kalau sekeluarga 4-5 orang. Kekuatan pasar harus mendorong harga PCR terus turun - didukung pemerintah yang juga menerapkan subsidi,” cuitnya melalui akun Twitter @ProfesorZubairi, Selasa (26/10).

Politikus Partai Gerindra Fadli Zon meminta keterbukaan pemerintah atas batas atas harga tes PCR.  Lewat akun Twitter miliknya @fadlizon, pada Selasa (26/10), ia meminta adanya keterbukaan mengenai harga dasar tes tersebut. “Sebaiknya terbuka atau dibuka berapa harga dasar tes PCR. Jangan menjadikan pandemi Covid ini bisnis di atas penderitaan rakyat,” cuit Fadli Zon.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyoroti mahalnya harga tes PCR tersebut. "Harga PCR mau dipakai disemua moda transportasi. Bisakah harganya seperti India? Kenapa kita di Indonesia harus bayar 4xnya.. bahkan 6x.. sd 10x nya. Kenapa dihimbau turun hanya sd Rp 300.000 ??? India PCR Cuma Rp 96 Ribu, di RI Kenapa Harganya Selangit?," tulis Susi di akun Twitternya, Selasa (26/10).

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mennyatakan bahwa pemerintah berencana menerapkan syarat wajib tes PCR untuk semua moda transportasi.

Publik juga bertanya, mengapa sekarang bisa langsung diturunkan? Mengapa pemerintah tidak sejak awal mensubsidi harga tes PCR? Sikap tertutup pemerintah menimbulkan kecurigaan ada pihak-pihak yang bermain di baik kewajiban tes PCR tersebut. Mereka menangguk keuntungan besar. Bila harga diturunkan namun diwajibkan untuk seluruh moda transportasi, keuntungan mereka tetap berlipat-lipat.

Mengingat penanganan pandemi Covid merupakan pertaruhan, semestinya pemerintah mengerahkan segala sumberdayanya untuk menekan pandemi, termasuk kegiatan testing, tracing dan treatment (3T). Biaya tes PCR semestinya disubsidi bila memang harga bahan bakunya impor, sehingga murah dan terjangkau masyarakat.

Kalau pengelolaannya tidak transparan maka akan ada pihak-pihak yang mengambi keuntungan dengan kewajiban PCR tersebut. Siapapun mereka, keputusan pemerintah mewajibkan tes PCR merupakan ladang untuk menangguk keuntungan. Apalagi kalau nanti seluruh moda transportasi juga diwajibkan tes, maka akan sangat banyak warga yang terjaring.

Beberapa waktu lalu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) beralasan bahwa mahalnya tarif PCR karena bahan baku tesnya masih bergantung pada impor dan harga reagen yang mahal. Namun Indonesia Corruption Warch (ICW) mempersoalkan pernyataan itu. Sebab, pemerintah sudah membebaskan pajak impor alat kesehatan dan sejumlah biaya lainnya. Menurut temuan ICW, rentang harga PCR yang selama ini diimpor adalah antara Rp180.000 hingga Rp375.000.

Faktanya, terjadi perbedaan harga yang sangat besar antara harga beli dan penjualan mereka, yang selama ini berlaku dan ditanggung oleh masyarakat. Faktanya, Kemenkes tidak pernah menginformasikan secara terbuka kepada public sehingga terbentuk tariff tes PCR selama ini. Akibat  sikap tertutup itu maka ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan besar.

Harga tes PCR di Indonesia berlipat-lipat lebih mahal dibanding India. Ketimpangan harganya sungguh sangat besar dan memberatkan. Kasihan, masyarakat telah menjadi korban eksploitasi mafia bisnis kesehatan, yang mencari untung besar di tengah krisis.

Pemerintah seyogyanya berpikir lebih jernih. Kalau Presiden telah menegaskan bahwa “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi”, hendaknya segala kebijakan diarahkan untuk mendukung pernyataan itu. Maka, tindakan yang  mengabaikan kepentingan umum haruslah dihindari. Apalagi eksploitasi,  yang tabu dilakukan di tengah penderitaan rakyat seperti sekarang ini. (BC)



Sumber Berita: Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load