Pro-Kontra Naik Pesawat Wajib Tes PCR, Tak Cukup Pakai Tes Antigen?

Senin , 25 Oktober 2021 | 06:42
Pro-Kontra Naik Pesawat Wajib Tes PCR, Tak Cukup Pakai Tes Antigen?
Sumber Foto: Pikiran Rakyat Depok.
Ilustrasi.

JAKARTA - Belakangan aturan mengenai wajib tes PCR sebagai syarat naik pesawat menuai kontroversi. Sebagian kalangan menilai ini menjadi cara ampuh berantas COVID-19, tapi ada yang menganggapnya memberatkan sekaligus tidak konsisten karena tidak berlaku untuk transportasi darat.

Peraturan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3, 2, dan 1 Covid-19 di Jawa-Bali.

Dalam peraturan disebutkan bahwa calon penumpang pesawat wajib menyertakan tes reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) yang akan resmi berlaku pada 24 Oktober 2021. Prof dr Iris Rengganis, SpPD-KAI, konsulen Alergi Imunologi dari RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) menjelaskan penting untuk diingat bahwa vaksin tidak bisa 100 persen melindungi seseorang dari virus COVID-19.

"Masalahnya adalah vaksin sekali lagi tidak ada yang perlindungannya 100 persen," jelasnya dalam webinar Biotek Farmasi Indonesia, Sabtu (23/10/2021). Di samping itu, tes PCR memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dalam mendeteksi dibanding swab antigen. Spesialis Paru dr Handoko Gunawan, SpP FCCP menjelaskan dalam banyak kasus hasil antigen dengan tes PCR bisa berbeda.

"Hasil antigen negatif belum tentu hasil PCR-nya juga negatif," ujar dr Handoko. Dr Masdalina Pane dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) menilai, aturan wajib tes PCR saat naik pesawat tidak konsisten karena tidak berlaku untuk transportasi darat. Ia mempertanyakan efektivitasnya, jika tujuannya untuk membatasi mobilitas.

"Jika tujuannya untuk menekan mobilitas menjelang Natal dan Tahun Baru, tentu hal ini tidak tepat. Karena kepentingan mobilisasi tidak terkait jenis tes," terang ahli epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Dr Masdalina Pane, pada detikcom, Minggu (24/10/2021).

Sebaliknya, ia menilai risiko penularan justru lebih tinggi pada transportasi darat seperti bus dan kereta api karena durasi perjalanannya lebih lama. Sementara dalam aturan yang berlaku, transportasi darat cukup mewajibkan tes antigen.

"Bahkan pelaku usaha seperti supir bus, truk, bisa berlaku selama 14 hari. Pertanyaannya, apa makna tes pada pelaku perjalanan pada teknik pengendalian?" pungkasnya. (E-4)



Sumber Berita: Detik.com.
KOMENTAR

End of content

No more pages to load