Bangun Empati Terhadap Anak Bermasalah dengan Hukum

Minggu , 24 Oktober 2021 | 09:47
Bangun Empati Terhadap Anak Bermasalah dengan Hukum
Sumber Foto: Pixabay.
Ilustrasi.

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menekankan perlunya membangun empati terhadap anak yang berhadapan dengan hukum seringkali terabaikan hak-hak dasarnya.

“Kita semua harus bisa membangun empati sekaligus menjadi ruang bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum untuk dapat kembali ke tengah masyarakat. Jadikan ruang-ruang hidup anak, baik itu di rumah, sekolah, panti asuhan, panti yuwana, maupun lembaga pemasyarakatan khusus anak sebagai ruang bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara positif,” ujar Menteri Bintang dalam Launching Buku dan Talkshow ‘Kerja Berdasarkan Dharma Dalam Pandangan Rekan Kerja Profesor Gorda’ secara virtual, Sabtu (23/10/2021).

Menurutnya, pengabaian atas hak-hak anak yang terpaksa berhadapan dengan hukum terlihat pada mereka yang sudah menginjak usia remaja, yang secara fisik dan tingkah laku sudah mendekati orang dewasa.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, lanjut Bintang, pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama, baik Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orangtua atau wali. 

“Pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga wajib diberikan kepada setiap anak tanpa terkecuali, dalam situasi tersulit sekalipun, termasuk anak berhadapan dengan hukum. Kita perlu saling bahu-membahu untuk menciptakan kondisi yang ramah anak, sehingga anak-anak kita dapat tumbuh menjadi manusia yang penuh dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” tutur Menteri Bintang.

Di samping itu, Plt. Deputi Partisipasi Masyarakat Kemen PPPA, Indra Gunawan menggarisbawahi perlu adanya penanganan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. ”Tidak bisa disamakan dengan proses hukum orang dewasa. Ada hal-hal spesifik atau penanganan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, karena bagaimanapun meski anak tersebut adalah pelaku kejahatan, tentu mereka adalah korban dari kejahatan sebelumnya,” ungkap Indra.

Lebih lanjut, Indra menekankan pentingnya peran keluarga dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Menurutnya, keluarga merupakan sarana pembelajaran pertama bagi anak. Melalui keluarga anak mempelajari nilai-nilai kehormatan, nilai saling menghormati, dan sebagainya.

Dalam kesempatan yang sama, Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda mengatakan, bahwa penanganan pidana bagi anak perlu menggunakan konsep restorative justice, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula secara bersama-sama. Hal itu tertuang dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

“Rohnya anak tidak boleh diberikan label sebagai pelaku tindak pidana. Kenyataannya meski saat ini sudah tersedia Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), tetapi pada saat anak LPKA kembali le masyarakat, masih ada label yang melekat terhadap anak,” ujar Tini.

Wanita yang menulis buku dengan judul ‘Reaktualisasi Hukum Pidana Anak’ itu menegaskan,  perlu adanya reaktualisasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak, khususnya mengimplementasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 

“Undang-Undang tersebut harus melekat pada penegak hukum, perlu adanya penyidik khusus kasus anak, begitu pula jaksa ataupun advokat,” tutup Tini. (E-4)



Sumber Berita: RRI.
KOMENTAR

End of content

No more pages to load