Desakan untuk "Lockdown" Makin Nyaring

Senin , 21 Juni 2021 | 16:25
Desakan untuk
Sumber Foto: East Asia Forum.
Ilustrasi.

JAKARTA -  Lonjakan kasus Corona (COVID-19) di Indonesia terus menekan fasilitas kesehatan. Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, mendorong pemberlakuan lockdown di sejumlah daerah.

"Kalau bicara merespons mencegah beban di fasilitas kesehatan, atau pembatasan atau lockdown atau apa pun itu, ya karena ini sudah dimana-mana, nggak bisa di Jakarta aja. Setidaknya di Jawa atau di sekota raya Jawa. Durasinya minimal 2 minggu, ada dua kali masa inkubasi sebulan," kata Dicky saat dihubungi, Senin (21/6/2021).

Dia memperingatkan bahwa kebijakan lockdown harus dipersiapkan dengan baik. Utamanya yakni dukungan finansial kepada daerah. "Yang jelas kemampuan daerah ini tidak setara kemampuan finansial daerah ini. Sehingga di-support oleh pemerintah pusat. Jadi ini harus disiapkan dalam emergency waktu dekat ini. Ini belum puncak, ini sedang menuju puncaknya," ungkapnya.

Dicky juga memaparkan keuntungan dan kerugian dari kebijakan lockdown ini. Keuntungannya, lockdown bisa mengurangi beban di fasilitas kesehatan.

"Plus-minusnya ada. Kalau plusnya ya kita ketika ada lockdown kita bisa mengurangi beban cepat di faskes," tuturnya. Sedangkan kerugiannya, lanjutnya, terletak pada ongkos sosial kebijakan ini. Selain itu, kelompok masyarakat yang rawan bisa terdampak.

"Kalau bicara minusnya ya beban di pemerintahan. Secara ongkos sosial ekonomi politik. Ada juga kelompok masyarakat yang rawan. Ini harus disiasati agar dampaknya minimal," imbuhnya.

Kasus Corona Melonjak, RS Hampir Penuh

Untuk diketahui, penambahan kasus Corona per 20 Juni kemarin mencapai 13.737 kasus. Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima laporan bahwa beberapa wilayah memiliki keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) RS khusus pasien virus Corona (COVID-19) di atas 70 persen. Dicatat, ada 87 kabupaten/kota dengan BOR di atas 70 persen.

"Tadi dilaporkan kepada bapak Presiden, bahwa terdapat 87 kabupaten kota yang fasilitas rumah sakit di atas 70 persen di 29 provinsi. Oleh karena itu, arahan bapak presiden untuk terus menjaga kedisiplinan masyarakat tentang 3M, dan ini merupakan penugasan di BNPB," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/6/2021).

Kemudian, selain soal keterisian rumah sakit, presiden memfokuskan tindakan pada penanganan di beberapa daerah dengan lonjakan kasus virus Corona. Pemerintah juga memperpanjang PPKM Mikro sampai 5 Juli 2021. (E-4)



Sumber Berita: Detik Health.
KOMENTAR

End of content

No more pages to load