Pakar: Varian Delta Akan Dominan di Indonesia Bulan Depan

Senin , 21 Juni 2021 | 10:06
Pakar: Varian Delta Akan Dominan di Indonesia Bulan Depan
Sumber Foto Pikiran Rakyat
Ilustrasi grafis

JAKARTA--Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengatakan Varian Delta Covid-19 berpotensi dominan di Tanah Air pada Juli 2021 mendatang. Proyeksi itu disampaikan Dicky seiring dengan lonjakan kasus konfirmasi positif virus Corona pada pertengahan Juni ini.

“Saat ini yang masih dominan dalam analisa saya masih Varian Alpha. Tapi menjelang akhir bulan ini terutama di awal Juli sampai akhir Juli itu yang menjadi dominan Varian Delta, itu akan lebih serius,” kata Dicky melalui pesan suara, Minggu (20/6).

Dikutip dari Bisnis.com, Dicky mengatakan situasi rawan pandemi Covid-19 di Indonesia bakal berlanjut hingga akhir Juli mendatang. Saat itu, fasilitas layanan kesehatan juga diprediksi bakal menampung lonjakan pasien akibat mutasi Covid-19 itu.

“Ketika satu kurva itu meningkat tajam, seperti di India, nah itu artinya ada faktor yang dominan, itu variabelnya adalah Delta Variant yang dominan. Indonesia juga mengalami potensi yang sama,” kata dia.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan penambahan 13.737 kasus positif virus Corona per hari ini, Minggu (20/6). Dengan penambahan tersebut, total kasus positif Covid-19 di Tanah Air telah mencapai 1.989.909 kasus.

Satgas juga melaporkan penambahan 6.385 pasien yang sembuh dari wabah ini. Dengan begitu, saat ini total sudah ada 1.792.528 orang telah sembuh dari wabah ini. Pada saat yang sama, Satgas mencatat bahwa ada penambahan 371 orang meninggal dunia karena wabah tersebut. Total sudah ada 54.662 orang meninggal dunia akibat wabah ini di Indonesia.

Pemerintah Lamban

Sementara itu Pemprov DKI Jakarta mempertanyakan kondisi keuangan pemerintah pusat seiring mencuatnya desakan pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat. Pertanyaan itu dilontarkan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Pilar Hendrani menanggapi usulan PSBB ketat di Ibu Kota satu pekan terakhir.

Di sisi lain, Pillar menuturkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberikan sinyal lonjakan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Ibu Kota pada awal Mei 2021 lalu. Hanya saja, sinyal itu terkesan tidak ditanggapi serius oleh pemerintah pusat.

“Mestinya sebelum ledakan sekarang, waktu pak gubernur ngomong begitu mestinya pemerintah pusat harus memberi respon cepat. Saya tidak tahu sudah direspon atau tidak kalau pun ada ya ala kadarnya saja kan, tidak serius,” kata Pilar melalui sambungan telepon kepada Bisnis, Minggu (20/6).

Respon yang lamban itu, menurut Pillar, berkaitan dengan kondisi arus kas pemerintah pusat yang turut terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Hanya saja dia enggan berspekulasi lebih jauh ihwal situasi keuangan pemerintah pusat. “Pertanyaan saya sebenarnya, apakah pemerintah pusat masih punya duit apa tidak,” kata dia.

Sebelumnya, Pemerintahan Presiden Jokowi diminta mempertimbangkan pemberlakuan lockdown dan meninggalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Alasannya, penyebaran Covid-19 saat ini kembali melonjak.

Pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengatakan ia tidak setuju jika dikatakan lonjakan Covid-19 varian India karena kesalahan rakyat.

“Varian India ini sudah masuk resmi lama di Asia Tenggara, namun masing-masing negara beda menyikapinya. Penyikapan Pemerintah Singapura langsung melakukan lockdown begitu mendengar varian India sudah masuk Changi, sementara pemerintah kita masih menyikapinya biasa-biasa saja, jelas lonjakan tersebut bukan salah rakyat namun akibat pemerintah yang tidak pre-emptive dan antisipatif,” katanya melalui keterangan pers, pekan lalu.

Direktur Eksekutif Narasi Institute ini berpandangan lockdown nasional artinya tidak mengizinkan adanya pendatang asing baru datang ke Indonesia. Lalu, membatasi pergerakan orang asing yang sudah masuk ke Indonesia.



Sumber Berita: Bisnis.com
KOMENTAR

End of content

No more pages to load