Satpol PP Bantu Vaksinasi COVID-19 Lansia

Jumat , 19 Maret 2021 | 09:52
Satpol PP Bantu Vaksinasi COVID-19 Lansia
Sumber Foto: RRI.co.id.
Bantuan fasilitas antar-jemput calon penerima vaksin dari Satpol PP.

JAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Administrasi Jakarta Utara memastikan turut mendukung percepatan vaksinasi Covid-19 bagi warga lanjut usia (lansia). Itu, dibuktikan Satpol PP Jakarta Utara dengan memberikan fasilitas antar jemput calon peserta vaksinasi.

"Kami menggunakan kendaraan dinas operasional (KDO) yang berada di setiap kantor kelurahan dan kecamatan. Itu sebagai dukungan kami terhadap percepatan vaksinasi Covid-19 bagi warga lansia. Anggota Satpol PP, baik ditingkat kelurahan dan kecamatan telah ditugaskan untuk menjemput calon peserta vaksinasi," kata Kepala Seksi Operasional Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara Purnama, Kamis (18/3/2021).

Purnama menjelaskan jumlah anggota Satpol PP ditugaskan dalam kegiatan membantu lansia ini. "Total, KDO yang kami miliki ada 55 unit. Tiap kelurahan ada satu unit, dan setiap kecamatan ada empat unit," kata Purnama. Menurut dia, mekanisme penjemputan dan pengantaran calon peserta vaksinasi dijelaskan oleh setiap komandan Satpol PP kepada lurah dan camat setempat.

"Tugas pokok dan fungsi Satpol PP tidak semata penegakan Perda (Peraturan Daerah) saja, melainkan lebih luas lagi yakni sebagai pengayom masyarakat," jelasnya. Pelaksana Tugas (Plt) Komandan Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok Evita menerangkan, Satpol PP tingkat kelurahan sudah ditugaskan untuk memfasilitasi calon peserta vaksinasi.

"Salah satunya Satpol PP Kelurahan Warakas yang hampir setiap hari antar jemput lansia menuju Puskesmas. Setiap kelurahan sudah ditugaskan antar jemput calon peserta. Alhamdulillah tugas ini diterima masyarakat," kata Evita. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara optimistis mencapai target 100 persen vaksinasi Covid-19 bagi warga lansia hingga akhir Maret 2021 mendatang. 

Percepatan ini didukung dengan penambahan lokasi dinamis, hingga kolaborasi antar Unit Perangkat Kerja Daerah (UKPD), pemangku kepentingan lainnya (stakeholder), pengurus RT/RW dan organisasi kemasyarakatan lainnya. (E-4)



Sumber Berita: RRI.co.id.
KOMENTAR

End of content

No more pages to load