Doni: Sekolah Ditutup Jika Keamanan Kesehatan Terancam

Jumat , 20 November 2020 | 16:39
Doni: Sekolah Ditutup Jika Keamanan Kesehatan Terancam
Sumber Foto dok/ist
Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo.

JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19, Doni Monardo mengatakan, sekolah akan ditutup sementara jika penularan Corona mengancam keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Sekolah akan kembali dibuka saat kondisi sudah aman.

"Mana kala terdapat perkembangan yang menjurus kepada risiko keamanan terutama menyangkut masalah kesehatan, keamanan dan keselamatan murid dan para guru mohon bisa dilakukan pemberhentian sementara sampai dengan situasi menjadi lebih baik lagi," kata Doni dalam siaran YouTube Kemendikbud, Jumat (20/11/2020).

Ia mengatakan pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada tahun 2021 tidak harus dilaksanakan secara menyeluruh. Pembukaan sekolah bisa dilakukan pada tingkat desa atau kecamatan.

"Pembelajaran tatap muka tidak harus serentak se-kabupaten/kota, tapi bisa bertahap di tingkat kecamatan, kelurahan desa dengan tetap menekankan pada laju penyebaran virus Covid-10 dengan menerapkan protokol kesehatan sangat ketat," katanya.

Kepada kepala daerah, Doni meminta agar mencermati sebelum memberikan izin pembukaan sekolah. Aturan pembukaan sekolah ini harus mengikuti persyaratan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri tentang panduan pembukaan sekolah di massa pandemi Covid-19.

"Namun karena ancaman penyebaran Covid-19 masih terjadi, diharapkan pemerintah daerah untuk mempertimbangkannya secara matang sebelum memberikan izin pembelajaran tatap muka dan memperhatikan mekanisme pemberian izin dan daftar periksa yang telah ditentukan pemerintah pusat melalui SKB ini," ia menjelaskan.

Doni meminta sebelum sekolah tatap muka dilakukan, hendaknya melakukan simulasi. Serta memberikan pembekalan kepada guru sebelum kegiatan belajar mengajar di sekolah dimulai.

"Kami juga mengharapkan sebelum program ini dimulai, semua pihak harus bisa memahami betul SOP yang telah dibuat oleh Mendikbud. Baik itu para pejabat di tingkat provinsi, kabupaten kota, para kepala dinas dan juga orang tua harus mendapatkan informasi yang utuh termasuk juga perlu dilakukan simulasi-simulasi sebelum kegiatan ini dimulai," katanya seperti dilansir detik.com.

"Termasuk seluruh kepala daerah bisa menyelenggarakan penataran kita masih punya waktu kurang lebih satu bulan lebih dan diharapkan penataran ini bisa menjadi bagian simulasi agar semua aturan yang ada itu diketahui untuk dilakukan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ia menambahkan.(*)

KOMENTAR

End of content

No more pages to load