Perhatikan Hak Anak, Meski di Tengah Pandemi

Minggu , 27 September 2020 | 15:03
Perhatikan Hak Anak, Meski di Tengah Pandemi
Sumber Foto biem.co
Ilustrasi

Oleh: Nur Setia Alam Prawiranegara, S.H.,M.Kn.

 

“Anakmu bukanlah milikmu

Mereka putra putri kehidupan yang rindu pada dirinya

Lewat kau mereka lahir, namun bukan dari engkau

Meski mereka bersamamu, mereka bukan hakmu

Berikan kasih sayangmu, namun jangan paksakan kehendakmu”

 

Penggalan puisi Kahlil Gibran tersebut mempunyai makna  luas mengenai kehidupan seorang anak. Seorang anak harus dihargai keberadaannya, sekalipun oleh orangtua yang melahirkannya. Terkadang Hak anak tercerabut baik saat orangtua masih dalam pernikahan yang utuh, apalagi bila mereka berpisah karena perceraian hidup.

Seorang anak, seringkai, tidak mampu untuk mengekspresikan keinginannya jika berada dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Seorang anak sudah dianggap sebagai subjek hukum, dapat kita baca pada pasal 2 KUHPerdata yaitu “Anak dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, bila kepentingan si anak menghendakinya...”.

Dengan demikian, anak secara pribadi dan subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sendiri, walaupun akan berada dibawah pengampuan jika mengenai pengelolaan harta kekayaan, warisan dan sejenisnya karena belum dapat dikatakan ajeg atau stabil dalam melakukan perbuatan hukum.

Seringkali manusia dewasa memaksakan kehendak atau idenya kepada si anak, baik itu di lingkungan rumah, tetangga, masyarakat bahkan sekolah, tanpa mempertanyakan keinginan dari anak itu sendiri. Hal mana akan diwariskan kepada keturunannya bahwa hal tersebut dianggap benar, sehingga menjadi siklus yang tidak berakhir. Karena itu dibutuhkan pihak-pihak yang memahami keberadaan atas si anak tersebut. Seyogyanya anak-anak mendapatkan advokasi dan penyuluhan, bagaimana pentingnya hak kehendak si anak untuk didengar serta pemahaman bagi manusia dewasa di sekitar anak tersebut.

Sering terjadi posisi kehendak si anak pasca perceraian akan tertindas tanpa didengar dengan baik secara mendalam. Si ibu dan Si ayah saling memperebutkan posisinya dan merasa benar, bahkan menyakiti salah satu pihak karena rasa egois. Kondisi ini meninggalkan luka dan memberikan catatan dalam memori anak, bagaimana ayah dan ibu serta manusia dewasa lainnya disekitar mereka.

Bukan hanya anak korban perceraian, tetapi anak yang masih dalam pernikahan utuh pun sering kehilangan cita-cita dan harapannya. Hal tersebut sering terjadi karena sikap egois orangtuanya yang memandang anak sebagai objek, walapun sesekali menganggapnya sebagai subjek, hanya karena orangtua lebih mendahulukan dan mementingkan kehendak dan keinginan mereka sendiri.

Saat ini, sedang terjadi pandemi Covid 19 tidak hanya di Indonesia, akan tetapi di seluruh dunia. Dampaknya juga dirasakan oleh anak Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi perhatian bagaimana perlindungan anak dalam setiap kegiatannya walaupun dalam rumah, karena sangat mungkin terjadi pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh manusia dewasa terhadap dirinya. Bisa jadi dilakukan oleh orangtuanya atau pihak-pihak lain yang berinteraksi dengan dirinya, bahkan gurunya sekalipun walau pertemuan secara virtual atau tidak langsung.

Hal ini penting menjadi perhatian kita semua. Sesuai pasal 1 ayat 2 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Menyimak kondisi seperti ini, sebaiknya selain pendekatan hukum dalam upaya advokasi maupun penyuluhan, diperlukan pula kontribusi psikolog khususnya mengenai anak. Tujuannya untuk dapat mengetahui, baik dalam alam sadar maupun bawah sadar, apa yang diinginkan oleh anak tersebut dalam kegiatan sehari-hari maupun pilihan hidupnya.

Anak-anak ini dapat diarahkan secara positif sesuai dengan keinginan, kemampuan bahkan kesadarannya. Disinilah perlu peran aktif pemerintah daerah di tingkat paling bawah dibantu oleh lembaga-lembaga pemerhati anak, yang mana sebelumnya telah  mendapatkan pelatihan yang maksimal, sehingga diharapkan dapat membentuk generasi muda bangsa ini menjadi lebih baik.

(Penulis adalah Advokat yang tinggal di Jakarta)



Sumber Berita:Nur Setial Alam Prewiranegara
KOMENTAR

End of content

No more pages to load