Banyak Kendala Belajar Daring, Pemerintah Harus Mensubsidinya

Selasa , 21 Juli 2020 | 09:08
Banyak Kendala Belajar Daring, Pemerintah Harus Mensubsidinya
Sumber Foto Radar Banten
Ilustrasi

Banyak sekali problematika yang dialami proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat ini, sehingga bisa menimbulkan konsekuensi yang luas. Belajar secara daring (online) mensyaratkan sarana dan prasarana yang memadai, baik bagi para guru maupun murid, namun kenyataannya tidak semua siswa memiliki akses yang memadai. 

Kondisi tersebut sangat terasa saat ini. Banyak warga masyarakat, khususnya dari warga kurang mampu, mengalami kesulitan menyediakan sarana dan prasarana tersebut bagi anak-anak mereka. Selain itu, banyak daerah terpencil yang tidak terjangkau jaringan internet sehingga menyulitkan anak-anak belajar. Bukan hanya para murid, melainkan juga banyak guru di daerah terpencil merasakan kendala yang sama.

Beberapa hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses PJJ di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Hal tersebut membuktikan bahwa ketimpangan masih tinggi. Bukan hanya banyak warga yang hidupnya susah, tetapi juga banyak daerah belum memiliki infrastruktur memadai.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan RI, dr. Fidiansjah mengatakan, sebanyak 32 persen siswa tidak memiliki akses untuk proses belajar di rumah. "Selama proses belajar yang ada di dalam masa PSBB ini, hanya sekitar 68 persen akses terhadap jaringan dari itu sendiri. Berarti 32 persen tidak mendapatkan sarana tersebut," ujarnya di Graha BNPB Jakarta, Senin (20/7).

Masalah tersebut tentu berdampak pada proses pembelajaran yang ditempuh para siswa. Ada sekitar 37 persen anak tidak bisa mengetahui kapan waktu belajar sebab hilangnya rutinitas belajar di sekolah. "Lalu 30 persen anak kesulitan memahami pelajaran itu sendiri, bahkan 27 persen anak tidak memahami instruksi guru berdasarkan proses belajar daring," tuturnya.

Selain itu, penerapan pembatasan sosial di masa pandemi ini juga turut membuat anak merasa bosan karena harus berdiam diri di rumah dan tidak berinteraksi dengan teman-temannya. "Tentu saja kebosanan terjadi ketika mereka harus berada di rumah dengan waktu yang sangat lama. Tidak bisa bertemu teman-temannya ini  merupakan sejumlah dampak yang wajar dan banyak terjadi pada anak. Kita harap begitu banyak anak akan bisa pulih dan melihat kembali bagaimana mereka tidak terganggu situasinya dalam keadaan ini," tandasnya.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pernah meminta pemerintah membuka akses internet gratis agar anak-anak dapat belajar dari rumah secara baik dan aman. Hasil survey yang dilakukan oleh KPAI terkait PJJ yang diberlakukan sejak Maret karena situasi darurat pandemi Covid-19, menunjukkan bahwa bagi mayoritas siswa dari keluarga kelas bawah, komputer dan kuota internet masih merupakan barang mewah yang sulit dijangkau.

Retno Listyarti, komisioner KPAI, dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu, mencontohkan apa yang terjadi di Papua. Di provinsi itu, katanya,54 persen dari 608 ribu pelajar tidak bisa melakukan PJJ atau pembelajaran daring karena ketidaktersediaan peralatan komputer, kuota internet dan listrik. Situasi serupa juga dialami para guru honorer.

PJJ di era pandemi Covid-19 ini ternyata mengungkap disparitas pendidikan secara nyata antara anak dari keluarga mampu dengan anak dari keluarga miskin. Kebutuhan akan digitalisasi berhadapan dengan kenyataan lebarnya ketidaksetaraan ekonomi dan sosial di kalangan keluarga-keluarga siswa, kesenjangan itu berimplikasi pada perbedaan tajam dalam akses terhadap teknologi komunikasi dan informasi.

KPAI juga menemukan PJJ membuat siswa kelelahan, kurang istirahat dan stres. Sebanyak 77,8 persen mengalami kesulitan karena tugas menumpuk karena seluruh guru memberikan tugas dengan waktu yang sempit. Sekitar 37 persen mengeluhkan waktu pengerjaan tugas yang sempit sehingga membuat siswa kurang istirahat dan kelelahan. Kesulitan lainnya adalah sebanyak 42,2 persen pelajar juga tidak memiliki kuota internet, dan 15,6 persen responden tidak memiliki peralatan yang memadai seperti laptop atau ponsel untuk belajar daring.

Angga Dwi Matra, Spesialis Kebijakan Sosial UNICEF, mengatakan kebijakan meliburkan sekolah sejak Maret menyebabkan hampir 60 juta siswa di Indonesia kesulitan untuk mengikuti program PJJ karena keterbatasan akses internet, listrik dan opsi pembelajaran. UNICEF menyebutkan, rata-rata prosentase jumlah anak di pedesaan yang memiliki komputer dan sambungan internet di rumah mereka kurang dari 15 persen, sedangkan di perkotaan hanya 25 persen.

Hasil beberapa penelitian tersebut harus menjadi perhatian pemerintah karena PJJ sangat terkendala dan dampaknya akan sangat besar baik bagi anak didik maupun kualitas penddian kita. Proses PJJ yang tidak menarik minat, setidaknya membosankan para siswa, akan menyebabkan perhatian mereka menurun sehingga mutu hasil belajarnya pun akan sangat menurun.

Sayang sekali hingga saat ini tidak terdengar upaya pemerintah membantu PJJ di masa pandemic ini dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki untuk membantu mereka yang kesulitan. Pemerintah memiliki dana yang sangat besar. Ratusan trilyun rupiah dialokasikan untuk mengatasi pandemi, termasuk membantu dunia usaha. Sangat masuk akal bila pemerintah juga mengalokasikan dana besar untuk membantu PJJ, mensubsidi guru dan murid agar PJJ terjamin lancar.

Bila hal tersebut tidak dilakukan, kita sama saja membiarkan penurunan proses belajar yang berakibat mutu pendidikan menurun. Ini sebuah kerugian besar bagi dunia pendidikn nasional. (BC)



Sumber Berita: Berbagai sumber
KOMENTAR

End of content

No more pages to load