JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2022 melalui konferensi video dari Jakarta, Selasa (22/2/2022).
Dalam sambutannya, Wapres mencermati peran BKKBN, sebagai aktor sentral dalam membangun ketahanan keluarga Indonesia secara utuh, harus terus digemakan.
"Peran BKKBN, sebagai aktor sentral dalam membangun ketahanan keluarga Indonesia secara utuh, harus kembali digemakan dalam Rakernas ini. Selama lebih dari 50 tahun, BKKBN telah mengedukasi dan memandu masyarakat untuk memahami pentingnya kependudukan dan keluarga berencana beserta seluruh aspeknya," kata Wapres di Jakarta, Selasa (22/2/2022).
Wapres mengatakan salah satu peran strategis BKKBN ialah pencanangan Program Keluarga Berencana (KB), yang bertujuan untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia.
Keberhasilan Program KB di masa lalu tersebut adalah salah satu contoh nyata dari peran strategis BKKBN. Meski zaman berkembang pesat dan generasi berubah mengikuti zaman, lanjut Wapres, BKKBN harus tetap ada di garda terdepan, bahkan memperkuat perannya melalui kemitraan strategis dengan aktor-aktor penting lainnya.
Tema Rakernas BKKBN Tahun 2022 mengusung dua fokus utama, yaitu penguatan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) serta penurunan angka kekerdilan pada anak atau stunting.
Oleh karena itu, setidaknya dalam dua tahun ke depan, Indonesia harus melihat capaian konkret dan terukur, terutama agar prevalensi stunting turun ke angka 14 persen pada 2024, sesuai target RPJMN 2020-2024. Bahkan angka stunting diharapkan menjadi nol persen pada 2030, tambahnya.
Wapres mengatakan permasalahan stunting memang harus ditangani secara serius, karena kekerdilan anak tersebut bukan hanya terkait masalah gagal tumbuh secara fisik.
Lebih dari itu, lanjutnya, stunting dapat mematikan masa depan seorang anak, bahkan sebelum tumbuh dewasa karena stunting mengindikasikan kemampuan kognitif anak."Padahal human capital sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Bila nyaris 30 persen anak Indonesia stunting, artinya 30 persen kekuatan pembangunan Indonesia di masa depannya terancam hilang," jelas Wapres.
Kerugian ekonomi bagi negara yang ditimbulkan oleh stunting juga merupakan masalah serius, karena 2 hingga 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) hilang per tahun akibat stunting. Dengan jumlah PDB Indonesia tahun 2020 sekitar Rp15.000 triliun, maka potensi kerugian akibat stunting mencapai Rp450 triliun per tahun, katanya.
"Sehubungan dengan itu, saya kerap sampaikan bahwa sebetulnya tidak ada masalah dengan ketersediaan program, kegiatan, dan anggaran. Seluruhnya hanya perlu dioptimalkan dengan mengedepankan pendekatan keluarga dan kolaboratif, melalui kemitraan. Sehingga konvergensi lintas sektor bukan sekadar wacana, melainkan sungguh bisa terlaksana," jelasnya.
Wapres berpesan pentingnya peran keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, untuk memastikan pembangunan manusia berlangsung secara utuh mulai dari awal kehidupannya.
Wapres juga berharap Program Bangga Kencana dapat lebih digencarkan untuk menjangkau generasi muda sampai ke pelosok. Pemahaman diri akan pentingnya membangun ketahanan keluarga dapat menjadi bekal yang menentukan kualitas keluarga Indonesia ke depan.
Terkait optimalisasi sumber daya, Wapres meminta pelaksanaan percepatan penurunan stunting tidak melupakan aspek akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Kemitraan antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda), maupun dengan lembaga non-pemerintah, telah dibangun dengan melibatkan banyak pihak dan berbagai sumber pendanaan. Wapres berharap hubungan kemitraan tersebut harus dijaga agar tetap langgeng.
